-
Rontoknya Pergub Larangan Motor di Thamrin
Rabu, 10/01/2018 20:01 WIBKeputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor menyisakan kontroversi.
Rencana Anies Cabut Larangan Sepeda Motor di Thamrin Ditentang Ketua DPRD DKI
Selasa, 07/11/2017 15:01 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mencabut larangan sepeda motor di Jalan protokol Thamrin, Jakarta Pusat ditentang oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Prasetyo mengaku tak setuju dengan wacana yang digulirkan Anies untuk mencabut larangan sepeda motor dijalan Thamrin.
"Saya nggak setuju. Jadi diatur, dilarang, sekarang kan sudah bagus ya. Pembangunan ada MRT, Busway dan lain-lain kita menekan agar teman-teman pengguna jalan naik kendaraan umum," ujar Prasetyo menolak rencana tersebut, Selasa (7/11).
Prasetyo pun meminta agar Anies mengkaji kembali rencana pencabutan larangan tersebut. Menurutnya kawasan Thamrin memerlukan perlakuan khusus karena banyak dilalui oleh orang-orang penting.
"Itu kan jalan protokol yang dilalui oleh VVIP. Kita atur nanti setelah transportasi massal itu baik, nah baru itu kita pikiran. Itu kan ada istana, ada kementerian. Kalau ada motor, ya bukan kita diskriminasi, tapi diatur yang baik ya," jelasnya
Prasetyo mengaku akan menyampaikan pandangannya itu langsung kepada Anies. Dia berharap pencabutan larangan motor dikaji ulang.
"Nanti saya kasih pandangan ke Pak Anies. Kita harus koordinasi, dia harus berpikir itu VVIP. Kalau nanti jalan sudah baik, protokolnya. Semua dialihkan ke MRT ya, dan Busway ada. Kita kan menekan masyarakat beralih kesitu. Tapi kalau itu dilepas akhirnya kesemrawutan di protokol Jakarta terlihat," jelasnya.
Anies beberapa waktu lalu, menyampaikan rencana pencabutan larangan sepeda motor melintas dijalan protokol Thamrim hal itu dilakukan Anies untuk memastikan semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga. Baik oleh kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, atau lebih.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh area di Jakarta ini memang accessible kepada warganya. Bagi yang berkendara roda dua, roda empat, ataupun yang lebih," tutur Anies, Senin (6/11). (dtc/rm)Rencana Larangan Sepeda Motor di Thamrin dan Sudirman Dibatalkan
Kamis, 07/09/2017 14:01 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membatalkan rencana uji coba pembatasan sepeda motor yang sediannya dilakukan pada 12 September mendatang. Alasan pembatalan kerena pemprov menyadari saat ini ketersediaan infrastruktur yang ada belum siap.
Selain masalah kesiapan infrastruktur pendukung itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah mengaku mendapat usulan dari berbagai pihak soal pemberlakuan larangan motor tersebut.
"Setelah kita lakukan pengkajian, konsultasi, terus juga arahan baik dari Wantimpres, dari anggota DPRD kemarin dan arahan Gubernur, kita ramu, untuk saat ini pelaksanaan pembatasan belum bisa kita laksanakan," ujar Andri usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Kamis (7/9).
Andri mengungkapkan alasan yang mendasar pembatalan kebijakan tersebut, karena saat ini pembangunan masih banyak dilakukan di sekitar Jalan Sudirman hingga Thamrin. Pemprov DKI, menurut Andri, akan mempertimbangkan pemberlakuan pelarangan sepeda motor bila semua infrastruktur telah siap.
Sebelumnya,pemprov DKI merencanakan melakukan pembatasan sepeda motor terutama terhadap ruas Jl Jenderal Sudirman hingga Jl MH Thamrin mulai 12 September. Pengendara sepeda motor akan dilarang melewati ruas tersebut pada pukul 06.00-22.00 WIB.
Namun sejumlah warga dan tokoh-tokoh masyarakat menentang kebijakan tersebut. Mereka menolak dengan alasan pembatasan motor merupakan langkah diskriminatif. Bahkan kebijakan ini dianggap tidak didasari dengan kajian atau penelitian.(dtc/rm)Ribuan Pemotor Akan Gelar Aksi Tolak Kebijakan Pembatasan Motor
Minggu, 03/09/2017 16:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan sepeda motor di Jalan Thamrin hingga Sudirman memicu penolakan. Gerakan Aliansi Menolak Pembatasan Motor berencana menggelar aksi penolakan itu pada Sabtu 9 September mendatang. Aksi akan diwujudkan dalam bentuk konvoi bersama 5000 bikers dijalan-jalan protokol tersebut.
"Kami berniat mengadakan penolakan, jenis aksinya masih sama, kami akan mengerahkan massa untuk meminta membatalkan Pergub (peraturan gubernur) yang sudah keluar," ujar Badan Kehormatan Road Safety Association, Rio Octaviano dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).
Rio mengatakan aksi konvoi itu dilakukan oleh 5.000 bikers secara bersamaan. Mereka akan melakukan konvoi dari Patung Panahan hingga Irti Monas, dan konvoi di ruas jalan yang akan diterapkan dilarang oleh Pemprov DKI.
Rio berpendapat kebijakan yang diterapkan provinsi Jakarta untuk mengatasi kemacetan terdapat kesalahan. Salah satunya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menanggulangi kemacetan.
"Masalah ketidaksiapan pemerintah dalam penanggulangan kemacetan jabodetabek. Semuanya harus terencana ketika dibangun, semuanya harus terencana,"ujar Rio.
Selain melakukan aksi berupa konvoi, menurut Rio pihaknya juga akan menyurati Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta mengkaji ulang Pergub pembatasan motor tersebut.
"Kami menyurati itu hanya akan mengatakan ini kami ada aksi, jadi tindak lanjutnya mungkin setelah itu setelah surat diterima seperti apa," ujar Rio.
Rachmat Hidayat dari Yamaha Revs Cbu Indonesia juga menyatakan menolak kebijakan larangan kendaraan roda dua. Alasan penolakan ini karena selama ini belum tersedianya infrastruktur dan noda transportasi umum yang baik di Jakarta.
"Pemerintah belum menyediakan infrastruktur yang baik khususnya untuk umum. Penolakan ini murni untuk kepentingan para pengguna motor," ujar Rachmat. (dtc/rm)