-
Janji-Janji LRT Ratu Prabu
Rabu, 10/01/2018 14:00 WIBKeinginan PT Ratu Prabu untuk membangun proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) tambahan di Jabodetabek sepanjang 400 km dengan taksiran nilai mencapai Rp405 triliun, tampak menggebu.
Mimpi LRT DKI Jakarta
Sabtu, 06/01/2018 12:00 WIBProyek pembangunan jaringan LRT DKI Jakarta ini rencananya baru akan dimulai pada 2020 dan masa pengerjaannya membutuhkan waktu 5 tahun.
Proyek LRT Jabodebek Dapat Kredit Sindikasi dari 12 Bank
Sabtu, 30/12/2017 14:01 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Proyek Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek akhirnya memperoleh kepastian tentang sumber pembiayaannya, setelah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan dua belas Bank Sindikasi baik dari Himbara, bank swasta nasional maupun bank swasta asing, Jumat (29/12) kemarin.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penandatanganan perjanjian itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. "Bagi Kementerian Perhubungan hal ini suatu era baru di mana satu pembangunan infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN dapat didanai oleh swasta," ujarnya di Grand Ballroom Hotel Kempinski kemarin.
Berdasarkan perhitungan pemerintah total nilai investasi penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp 29,9 Triliun. Besarnya anggaran yang dibutuhkan proyek tersebut sempat membuat pemerintah membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi.
"Hari ini, hal tersebut direalisasikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit sebesar Rp19,25 triliun antara PT. KAI dengan dua belas sindikasi perbankan," ujar Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Dalam hal ini PT. KAI (Persero) menandatangani kontrak pinjaman terhadap 12 bank untuk jangka waktu 18 tahun dengan nominal sebesar Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp.1,15 triliun untuk kredit modal kerja. Penandatanganan fasilitas kredit tersebut dilakukan Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BCA, CIMB Niaga dan PT.SMI, serta bank-bank lain yang juga bertindak sebagai kreditur diantaranya Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pemerintah mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun kepada PT. Adhi Karya dan Rp 7,6 triliun kepada PT. KAI (Persero). Namun hal tersebut belum mencukupi untuk pembangunan proyek ini.
"Oleh karena itu pembiayaan yang dilakukan oleh konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT.KAI sebesar 18,1 triliun. Jaminan itu tentu saja dengan asumsi bahwa PT.KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari konsorsium sindikasi perbankan," ujar Sri.
Upaya percepatan pembangunan LRT Jabodebek ini didasari Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jabodebek. Pemerintah menugaskan PT. KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek dengan skema investasi dan menugaskan PT. Adhi Karya untuk melakukan pembangunan prasarana LRT Jabodebek.
Melalui skema pendanaan ini, Menhub berharap dapat terus tumbuh dan berkembang pembangunan infrastruktur di Indonesia.
" Ini diharapkan bisa menjadi momentum dan semangat bagi implementasi penyelenggaraan pembangunan tra nsportasi perkotaan di Indonesia. Selain itu, saya minta pihak-pihak yang terlibat dapat mengelola pembiayaan tersebut secara transparan, akuntabel, serta melaksanakan kewajiban dalam perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Menhub.
Penandatanganan tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Utama PT.KAI (Persero) Edi Sukmoro, Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Budi Harto, Direktur Utama PT. LEN Zakky Gamal Yasin. (rm)Pemerintah Kucurkan Subsidi Tarif LRT Sebesar 50 Persen
Rabu, 20/12/2017 15:23 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah memastikan akan memberikan subsidi terhadap tarif Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek sebesar 50 persen. Kepastian itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara Penandatanganan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (19/12).
"Berdasarkan feasibility study tarif LRT Jabodebek adalah Rp24.000-25.000, tapi kita kenakan tarif Rp 12.000 jadi sekitar 50 persennya itu kita subsidi," ujar Menhub Budi Karya Sumadi, seperti dikutip dephub.go.id.
Dengan pemberian subsidi itu Menhub memperkirakan nilai subsidi tarif LRT Jabodebek berkisar Rp1 - 1,2 triliun per tahun selama 12 tahun. Sehingga totalnya sekitar Rp14 Triliun selama 12 tahun.
Penandatanganan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri bersama dengan Direktur Utama PT. KAI (Persero), Edi Sukmoro disaksikan oleh Menhub.
Kesepakatan penandatanganan itu diapresiasi Menhub. Menhub melihat hal ini adalah sebuah kekompakan bersama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah.
"Kita berhasil menandatangi suatu skema yang menurut saya adalah suatu yang baik sekali untuk dunia transportasi. Karena saya melihat bahwasanya ini satu usaha, pemikiran dan kolaborasi yang tidak mudah, namun kita bisa mnyelesaikan dengan baik. Harapannya semua bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Menhub.
Menurut Menhub ada dua hal positif dari kegiatan penandatanganan ini. Pertama, LRT dapat memberikan suatu pelayanan yang baru bagi Jakarta. Kedua, adanya format baru bahwasanya transportasi itu tidak semata-mata menggunakan APBN.
Menhub meyakini, dengan suatu skema pembiayaan yang cukup solid dan juga dengan pola-pola yang inovatif akan memberikan optimisme baru bagi kita di dunia transportasi. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak," tambah Menhub.
Berdasarkan ketentuan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, PP Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian, hak penyelenggaraan dapat diberikan kepada Badan Usaha Perkeretaapian melalui mekanisme penugasan.
Untuk itu, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah menugaskan PT. KAI (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan prasarana LRT meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian.
Khusus terkait pembangunan prasarana diberikan penugasan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan sarana LRT diberikan kepada PT. KAI (Persero) antara lain pengadaan sarana, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian serta menyelenggarakan sistem tiket otomatis (automatic fare collection).
Nilai investasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana LRT Jabodebek itu sebesar Rp29,9 triliun. Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana, aset perawatan prasarana sebesar Rp25,7 triliun dan pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp4,2 triliun.
Pembiayaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk serta pinjaman perbankan. Pembayaran terhadap pembangunan prasarana kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan oleh PT. KAI sesuai dengan perjanjian tata cara pembayaran.
Untuk meringankan pembiayaan pembangunan prasarana dan Depo LRT, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang mengatur besaran tarif awal dan skema subsidi yang akan diberikan. Adapun besaran tarif awal yang ditetapkan sebesar Rp12.000,00.
Penandatanganan Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek. Hal lain yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain:
Dalam aturan itu disebutkan, masa penyelenggaraan dimulai sejak tanggal pengoperasian komersial hingga 50 (lima puluh) tahun kemudian. Dimana PT KAI dapat mengusahakan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan melaporkan secara berkala kepada Kementerian Perhubungan.
Penyelenggaraan pembangunan prasarana LRT Jabodebek mencakup lintas pelayanan Cawang – Dukuh Atas (11,05 Km), Cawang - Cibubur (18,49 Km) dan Cawang – Bekasi Timur (14,89 Km). Dialporkan progres pekerjaan LRT Jabodebek per 8 Desember 2017 telah mencapai 26,2% dengan rincian progres pekerjaan Cawang – Cibubur 46,85 %, Cawang – Dukuh Atas 12,36 % dan Cawang – Bekasi Timur 26,95 %. LRT Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri mengatakan dengan hadirnya LRT dilintasan tersebut akan mengatasi kepadatan dan kemacetan di wilayah perkotaan, mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (rm)Menhub Pastikan Pembangunan LRT Palembang Tak Meleset dari Target
Senin, 11/12/2017 20:22 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini terget pengoperasian Light Rail Transit (LRT) Palembang pada Juni 2018 tidak akan meleset, jika hingga akhir Desember ini progres proyek LRT itu bisa mencapai 80 persen. Hingga 8 Desember 2017 kemarin progres pembangunan proyek LRT Palembang telah mencapai 77,31% .
"Progress LRT Palembang sudah mencapai 77,31% per 8 Desember 2017. Target akhir Desember 80%. Ini sudah sesuai target," ujar Menhub saat meninjau proyek pembangunan LRT Palembang, Minggu (10/12).
Disebutkan Menhub bahwa 3 kereta akan datang pada akhir Maret 2018, dari 8 kereta yang ditargetkan beroperasi pada akhir Juni. Namun demikian Menhub meminta PT. KAI sebagai operator LRT mendatangkan lebih cepat 2 kereta pada bulan Februari agar bisa segera bisa diuji coba.
"Saya minta ada satu percepatan. Keretanya didatangkan lebih cepat dari bulan Maret. Bisa di Januari atau Februari. Satu atau dua kereta dulu. Ini agar kita tahu persis apakah ada hal-hal tertentu yang harus diperbaiki, sehingga kita punya waktu yang cukup," katanya.
Terkait tarif yang akan dikenakan Menhub mengatakan LRT Palembang akan dipatok dengan tarif Rp5.000 dengan skema subsidi. Tarif ini akan ditentukan sama dengan angkutan kota, karena jika tidak, maka masyarakat tidak akan mau pindah ke LRT.
"Simulasinya akan kita detailkan dan akan kita bagikan ke publik bagaimana kita menetapkan tarif tersebut. Sosialisasi sekarang dilakukan oleh Pemda, kontraktor, Balai Perkeretaapian dan PT. KAI," jelas Menhub Budi.
Menhub menggadang proyek LRT tersebut sudah bisa dioperasikan saat gelaran ASIAN Games. LRT bisa juga digunakan oleh masyarakat, tidak hanya atlet. Untuk itu ia meminta data jumlah atlet yang akan hadir di Palembang dan mobilisasinya selama ASIAN Games segera ada kejelasan.
"Tapi hal ini akan kita lihat dan dikaji. Makanya informasi tentang jumlah dan kapan kedatangan para atlet itu penting agar dapat dikalkulasi," ujarnya, seperti dikutip dephub.go.id.
Menhub juga menyampaikan progres pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menunjang ASIAN Games sudah cukup baik. Ia juga meminta ada percepatan pembangunannya, seperti pembangunan garbarata dan sky bridge yang menghubungkan Stasiun LRT dan terminal penumpang. Ia menargetkan semua pekerjaan itu dapat rampung di bulan Februari.
Untuk itu Menhub meminta PT Angkasa Pura II cabang bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk berkoordinasi dengan pihak panitia ASIAN Games terkait jumlah atlet yang akan masuk dan meninggalkan Palembang selama perhelatan ASIAN Games 2018.
"Sebab hal ini berkaitan dengan movement yang kita rencanakan. Sekarang ini ada 130 flight. Informasi tentang jumlah dan kapan kedatangan para atlet itu penting agar dapat dikalkulasi karena itu menentukan jumlah penerbangan yang akan kita tambah. Jadi diketahui berapa yang dibutuhkan, sehingga dari sekarang sudah direncanakan" pungks Menhub. (rm)Pembangunan LRT Jabodebek Gunakan Skema Korporasi
Sabtu, 09/12/2017 14:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah akhirnya memutuskan skema pembiayaan pembangunan Light rail Transit (LRT) Jabodebek dilakukan melalui pengelolaan oleh korporasi.Dalam hal ini pemerintah menunjuk PT Kereta Api sebagai investor utama dan PT Adhi Karya sebagai investor pendamping.
Peraturan terkait operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut akan segera disiapkan oleh Kementerian Perhubungan.
"Satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN, kini dilakukan dengan format baru, yakni melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini oleh BUMN tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat Konferensi Pers bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait Proyek LRT Jabodebek di Gedung BPPT I pada Jumat (8/12).
Disebutkan bahwa total anggaran untuk proyek LRT itu mencapai Rp29,9 triliun yang terdiri atas sarana, prasarana dan IDC (interest during construction). Dalam hal ini pemerintah mendukung proyek LRT melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun kepada PT. Adhi Karya dan Rp7,6 triliun kepada PT. KAI (Persero).
Selain itu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT. KAI (Persero) akan mendapatkan pinjaman dari perbankan sebesar Rp18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun.
"PT.KAI mendapatkan PMN Rp7,6 triliun serta meminjam Rp18.1 triliun dalam jangka waktu pinjaman sampai dengan 17 tahun," jelas Sri.
Sedang pendapatan akan diperoleh LRT melalui tiket penumpang juga dari pendapatan Transit Oriented Development (TOD). " Namun sementara ini kita belum memperhitungkan secara detail tentang TOD, kita baru memperhitungkan income (pemasukan) dari pembayaran tiket," tutur Menhub Budi.
Ditambahkan Menhub, saat beroperasi tiket LRT akan dijual seharga Rp12.000 dengan kenaikan 5% pertahun. Sementara PSO (Public Service Obligtion) nantinya akan dihitung dengan satu jumlah tertentu di mana sebagian biaya dibebankan kepada penumpang dan yang lain akan ditanggung pemerintah.
"Rencananya harga tiket akan naik sekitar 5% pertahunnya," kata Budi Karya, seperti dikutip dephub.go.id.
Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan melalui struktur kombinasi pembiayaan antara APBN dengan PMN dan pembiayaan komersial ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan transportasi umum.
"Dengan dukungan pembiayaan tersebut, ini sangat baik untuk ke depannya sehingga kita bisa mempercepat pembangunan transportasi umum dan tentunya membuat cost lebih efisien dan sehat," ujar Rini.
Keempat Menteri juga menyepakati dan memberikan arahan agar tidak ada korupsi dalam proses pelaksanaan proyek LRT tersebut.
"Kita betul-betul ingin membuka secara transparan proses pengadaan termasuk pengadaan kereta dan semua pihak dapat melaksanakan kerjasama ini dengan azas adil dan transparan," tegas Menko Maritim Luhut.
Landasan dalam penyelesaian proyek LRT ini adalah Peraturan Presiden No.49 Tahun 2017, dalam Perpres tersebut telah diatur mengenai peranan masing-masing pihak baik Kemenhub, PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya. (rm)Anies Targetkan Kereta LRT Beroperasi Akhir Juli 2018
Selasa, 05/12/2017 13:01 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menargetkan kereta Light Rail Transit (LRT) akan dioperasikan pada akhir Juli 2018. Sebab pada April direncanakan gerbong-gerbong kereta LRT itu akan tiba di Indonesia dan pada bulan Mei-Juni akan dilakukan commisioning.
Pernyataan itu disampaikan Anies setelah bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melapor kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta membahas persoalan transportasi massal di DKI, di Kantor Kementerian Perhubungan pada Senin (4/12).
Dalam pertemuan itu dibahas tiga hal yakni soal LRT, transportasi massal, serta Elevated Loop Line (jalur lingkar layang).
"Kedatangannya ke Kantor Kemenhub untuk melakukan audiensi dengan Menhub terkait permasalahan transportasi di Jakarta," ujar Anies.
Koordinasi ini dilakukan karena permasalahan transportasi di Jakarta tidak saja terkait dengan persoalan penduduk di dalam provinsi tapi juga terkait dengan mobilitas penduduk di wilayah luar Jakarta yang penyelesaiannya memerlukan lintas wilayah.
"Intinya kita siap untuk bekerja bersama dengan Kemenhub untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta,” tegas Anies.
Untuk itu, menurut Anies Kemenhub dalam berkoordinasi dengan Pemprov DKI akan dilakukan melalui panitia atau tim kecil. Dimana tim ini akan menindaklanjuti untuk membahas permasalahan transportasi di DKI Jakarta.
"Kita sepakat untuk melakukan suatu koordinasi dengan membuat panitia kecil atau tim kecil yang akan membahas tindak lanjut pertemuan hari ini. Panitia atau tim kecil itu antara BPTJ dengan Kemenhub membahas semua hal dan berkoordinasi antara Pemprov DKI dengan Kemenhub," kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Menhub membenarkan juga mebberan telah melakukan pembahasan bersama Gubernur dan Wagub tentang beberapa ide dari Pemprov DKI yang sejalan dengan rencana Kemenhub yakni mengenai transportasi massal, Loop Line, Light Rail Transit (LRT) dan Electronic Road Pricing (ERP).
Menurut Menhub, permasalahan kemacetan disebabkan oleh padatnya lalu lintas oleh banyaknya mobilitas dari masyarakat yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Berkaitan dengan hal tersebut, perlunya meningkatkan pelayanan angkutan umum.
“Pelayanan transportasi massal harus ditingkatkan, disediakan jalur khusus bus dari Bekasi ke Jakarta, Trans Jakarta lebih banyak akan semakin bagus bahkan bisa mencapai rute Tangerang dan Bogor. Dengan ini masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadinya untuk mobilitas sehari-hari sehingga masalah kemacetan dapat berkurang," papar Budi Karya seperti dikutip dephub.go.id.
Sedangkan terkait Elevated Loop Line dan ERP, Menhub mengatakan perlunya koordinasi untuk mempercepat pelaksanaannya.
"Perlintasan sebidang merupakan faktor penyebab terganggunya kelancaran lalu lintas, oleh karenanya jalur lingkar layang akan dibangun sehingga nanti tidak ada lagi perlintasan sebidang di Jakarta. Kemudian terkait ERP, perlu didorong dengan pengurus untuk percepatan serta perlunya pengelolaan wilayah utama dalam kaitannya untuk park and ride (parkir),” tutur Budi. (rm)
JRPP: OK-OTrip Rp5000 Integrasikan Semua Moda Transportasi
Minggu, 26/11/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mengkritisi rencana pelaksanaan Program OK-OTrip Rp5000 hanya untuk moda transportasi darat berbasis jalan bertrayek. JRPP menyarankan agar pelaksanaan Program OK-OTrip Rp5000 ini dilaksanakan untuk semua moda transportasi.
Direktur Eksekutif JRPP Muhamad Alipudin meminta agar pelaksanaan program OK-OTrip 5000 rupiah jangan parsial, baik moda transportasi darat berbasis jalan mapun rel harus terintegrasi. "Kami menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pelaksanaan Program OK-OTrip 5000 rupiah terintegrasi semua moda transportasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (26/11).
Alipudin menyatakan Program OK-OTrip Rp5000 kemana saja ini akan mengantarkan warga Jakarta kemana saja dengan moda transportasi apa saja sampai ke tujuan, sekali jalan hanya membayar 5000 rupiah. "Program OK-OTrip 5000 rupiah ini, selain murah, juga perlu disiapkan layanan transportasi yang nyaman," imbuh Alipudin.
Sementara itu, ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono beralasan Program OK-OTrip Rp5000 baru akan dilaksanakan pada moda transportasi berbasis jalan bertrayek agar segera terealisasikan. Ia mengatakan jika diterapkan langsung pada semua moda transportasi akan terlalu complicated.
Sedangkan menurut Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Muhammad Nurul Fadhil menyebutkan kemungkinan integrasi antar moda. Ia mengatakan akan bekerjasama dengan PT Transjakarta untuk mulai mengintegrasikan antar moda di 3 stasiun, yaitu stasiun Manggarai, Tanah Abang, dan Tebet.
"Dari pihak-pihak pelaksana, kemungkinan segera integrasi semua moda kan ada. Tinggal sekarang bagaimana sistem operasional dan skema subsidinya," pungkas Alipudin. (mag)Nilai Investasi LRT Bengkak, KAI Tetap Investor
Minggu, 26/11/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Nilai investasi proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) membengkak dari Rp26,7 triliun menjadi Rp31 triliun. Perubahan nilai investasi ini membuat keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) diperkirakan tak cukup kuat untuk membiayai dana yang membengkak itu.
Meski begitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, KAI akan tetap menjadi investor pembangunan proyek LRT Jabodebek, sesuai dengan Perpres Nomor 49 tahun 2017. Namun menurut Budi, nantinya akan ada perubahan porsi pendanaan KAI sebagai investor pembangunan proyek LRT Jabodebek.
Hal ini untuk mengakomodir keuangan PT KAI yang dinilai tak sanggup dengan membengkaknya nilai investasi tadi. "Ada perubahan persentasenya, tapi belum tahu, tergantung pembicaraan. Tapi pasti mayoritas, di atas 50%," katanya saat ditemui di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (25/11).
Budi mengatakan, perubahan porsi pendanaan itu selanjutnya akan dibicarakan lebih intensif dengan sejumlah menteri minggu depan. "Saya sudah bicara dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menko Maritim untuk minggu depan dirapatkan," terang Budi.
Budi menjelaskan, KAI dan Adhi Karya akan tetap menjadi investor penyelenggaraan LRT Jabodebek, sesuai dengan Perpres penugasan yang diterbitkan tahun ini. Jika pun ada perubahan nilai investasi, menurutnya hal tersebut bisa dibicarakan kembali agar proyek bisa terus berjalan dengan tetap memperhitungkan kejelasan bisnis yang dijalankan.
"Dalam proyek konstruksi, kan dikenal value engineering. Itu adalah mencari satu titik keseimbangan yang optimal agar proyek itu lebih visible. Kemarin kan ada pilihan, ada moving block dan fixed block, ada tambah stasiun apa enggak. Nanti dioptimalisasikan saja. Jadi bagian-bagian pekerjaan yang memang belum mengkontribusikan satu proses bisnis, bisa kita taroh di belakang. Jadi saya sekaligus menyatakan, bahwa investasi Kereta Api Indonesia bersama Adhi Karya akan tetap dilaksanakan," pungkasnya.
Bengkaknya nilai investasi LRT itu sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan. "Investasi jadi Rp 31 triliun," kata Luhut usai Rakor LRT di Kantornya, Gedung BPPT, Jakarta, Senin (20/11).
Kenaikan nilai investasi ini, kata Luhut, karena ada perubahan-perubahan konstruksi. "Perubahan dari fixed block menjadi moving block, tapi dari perubahan itu penumpang jadi tambah dari 260 ribu menjadi sekitar 430 ribu," terang Luhut.
Sedangkan terkai skema pembiayaannya, Luhut mengaku masih membahasnya dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Sebelumnya, investasi proyek LRT Jabodebek yang nilainya Rp 26,7 triliun, berasal dari PT Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp9 triliun, dan sisanya dari lembaga keuangan.
Yang pasti, tegas Luhut, perbankan berkomitmen memberikan pinjaman masing-masing sebesar Rp4 triliun. Adapun perbankan yang berkomitmen antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, CIMB Niaga. "Iya itu yang tadi kita lagi sesuaikan angkanya, perbankan itu seperti CIMB Niaga dia mau Rp4 triliun," kata Luhut. (dtc/mag)Investasi LRT Membengkak, Porsi Kepemilikan KAI Dikurangi
Sabtu, 25/11/2017 21:22 WIBNilai investasi proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) membengkak dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 31 triliun. Perubahan nilai investasi ini membuat keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tak mampu membiayai dana yang membengkak itu hingga dicari alternatif lain.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri telah memastikan, KAI akan tetap menjadi investor pembangunan proyek LRT Jabodebek, sesuai dengan Perpres Nomor 49 tahun 2017.
Namun Budi mengakui, akan ada perubahan porsi pendanaan KAI sebagai investor pembangunan proyek LRT Jabodebek. Hal ini untuk mengakomodir keuangan PT KAI yang dinilai tak sanggup dengan membengkaknya nilai investasi tadi.
"Ada perubahan, tapi belum tahu, tergantung pembicaraan. Tapi pasti mayoritas, di atas 50%," katanya saat ditemui di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu (25/11).
Budi bilang, perubahan porsi pendanaan itu selanjutnya dibicarakan lebih intensif dengan sejumlah menteri minggu depan. "Saya sudah bicara dengan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menko Maritim untuk minggu depan dirapatkan," katanya.
Menurutnya KAI dan Adhi Karya akan tetap menjadi investor penyelenggaraan LRT Jabodebek, sesuai dengan Perpres penugasan yang diterbitkan tahun ini. Jika pun ada perubahan nilai investasi, menurutnya hal tersebut bisa dibicarakan kembali agar proyek bisa terus berjalan dengan tetap memperhitungkan kejelasan bisnis yang dijalankan.
"Dalam proyek konstruksi, kan dikenal value engineering. Itu adalah mencari satu titik keseimbangan yang optimal agar proyek itu lebih visible. Kemarin kan ada pilihan, ada moving block dan fixed block, ada tambah stasiun apa enggak. Nanti dioptimalisasikan saja. Jadi bagian-bagian pekerjaan yang memang belum mengkontribusikan satu proses bisnis, bisa kita taruh di belakang. Jadi saya sekaligus menyatakan investasi Kereta Api Indonesia bersama Adhi Karya tetap dilaksanakan," ujarnya. (dtc/mfb)
Korsel Berminat Danai LRT Velodrome - Dukuh Atas
Kamis, 09/11/2017 16:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Perusahaan BUMN asal Korea Selatan, Korea Rail Network Authority melirik proyek infrastruktur kereta ringan light rail train (LRT) Jakarta Fase II (rute Velodrome-Dukuh Atas) sepanjang 9 km. Bahkan Korea Rail Network Authority siap menggelontorkan dana sebesar US$500 juta atau Rp6,75 triliun (kurs Rp 13.500)
Pemerintah Pemda DKI tengah getol membangun infrastruktur kereta ringan light rail train (LRT) Jakarta Fase I atau rute Kelapa Gading-Velodrome. Pembangunan dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan kontraktor, Wijaya Karya (WIKA).
Proses pekerjaan pengerjaan yang tengah dilakukan adalah pembangunan lintasan fase I.
Sembari berjalannya fase I, saat ini tengah disiapkan pembangunan fase II dengan rute Velodrome-Dukuh Atas yang panjangnya mencapai 9 km. Sebelum proyek tersebut berjala pemda telah mengantongi komitmen pembiayaan dari Korea Rail Network Authority, BUMN milik pemerintah Korea Selatan itu telah menandatangani nota kesepahaman terkait proyek LRT.
Dirut PT Jakpro Satya Heragandhi mengatakan Korea Rail Network Authority akan menggelontorkan dana sebesar US$ 500 juta atau Rp 6,75 triliun (kurs Rp 13.500/US$) untuk pembangunan Fase II.
"Jakpro akan mengkaji skema public private partnership (PPP) dengan menggandeng mitra KRNA," ujar Satya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).
Menurut Satya, kerja sama pendanaan dengan Korea Rail Network Authority akan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama ini, lanjut dia, merupakan lanjutan dari kerja sama sebelumnya.
Sebelumnya, Korea Rail Network Authority membantu PT Jakpro dalam feasibility study untuk penyempurnaan trase seluruh koridor LRT di DKI Jakarta.
"Penyempurnaan seluruh koridor dengan panjang sekitar 116 km sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No.1859 tahun 2015 dan dengan adanya pendanaan Korea ini akan membantu meringankan beban APBD," ujar Satya.
Selain kerja sama soal anggaran, Korea Rail Network Authority, menurutnya, juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan gratis untuk operasional dan perawatan prasarana, serta sarana LRT Jakarta.
"MoU ini juga merupakan bentuk komitmen antara Jakpro dan Korea Rail Network Authority dalam melaksanakan kerja sama lebih lanjut terkait proyek LRT Jakarta," tambahnya. (dtc/rm)Anggota DPR Kritik Rencana Harga Tiket LRT
Kamis, 20/07/2017 14:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI mengkritisi mahalnya harga tiket Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang direncanakan pengembang. Harga jual tiket yang sebesar Rp12.000 dinilai tak terjangkau oleh rakyat kecil.
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menyayangkan adanya proyek LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang dinilai tidak menyentuh masyarakat kecil. Sebab sempat disebutkan rencana tiket LRT itu sebesar 12 ribu rupiah untuk sekali jalan. Jumlah sebesar itu menurutnya tak mungkin bisa dijangkau rakyat kecil. Hanya masyarakat menengah ke ataslah yang bisa menjangkau harga sebesar itu.
"Namun saya tidak yakin masyarakat menengah ke atas mau menggunakan transportasi publik tersebut. Mereka akan lebih memilih menggunakan transportasi pribadi. Di sini terus terang, jika yang lain setuju dengan proyek ini, saya malah yang termasuk tidak setuju," ungkap Wachid dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7) seperti dikutip dpr.go.id.
Apalagi lagi, menurut Wachid, proyek tersebut menggunakan dana yang diambil dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang pada awalnya ditujukan untuk Pulau Sumatera. Padahal ia menilai justru Pulau Sumatera lah yang sangat membutuhkan transportasi untuk meningkatkan perekonomian antar daerah di Sumatera. (rm)Perpres Turun Proyek LRT Melaju
Selasa, 08/09/2015 11:08 WIBRencana pemerintah untuk mewujudkan transportasi masal berbasis rel kian nyata. Hal itu menyusul telah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT).