Komisi III DPR seharunya menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi dengan Ketua MK Arief Hidayat siang ini. Namun uji kepatutan dan kelayakan ini akhirnya ditunda.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menjelaskan alasan di balik penundaan ini. Menurutnya, ada kesalahan prosedur yang dilakukan Komisi III DPR. "Ada perbedaan pendapat," ujarnya, Senin (27/11).

"Ini kan lucu, Pak Arief Hidayat di-proper. Kan harusnya Komisi III rapat dulu, pleno menentukan apakah Pak Arief Hidayat itu diperpanjang atau tidak," jelas Desmond.

"Kesimpulannya Arief Hidayat kalau diperpanjang tidak perlu juga di-proper, tiba-tiba Trimedya (Wakil Ketua Komisi III lainnya) langsung mem-proper. Jadi ada sesuatu yang kesalahan prosedur yang harus diperbaiki oleh Komisi III," imbuh politikus Gerindra itu.

Periode Arief sebagai hakim konstitusi akan berakhir pada Februari 2018. Berdasarkan UU, dia masih bisa menjabat hakim konstitusi satu periode lagi untuk 5 tahun ke depan. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima salinan lengkap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penulisan penghayat kepercayaan di kolom agama di KTP. Ia mengatakan akan segera mengkoordinasikannya dengan pihak terkait.

"Baru diputus, belum kita terima salinannya dengan lengkap. Nanti setelah kita terima kita koordinasi dengan Kemdiknas datanya berapa, namanya (penganut kepercayaan) lalu kita rapatkan," kata Tjahjo setelah menghadiri Anugrah Pandu Negeri di Graha CIMB, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (10/11).

Sebelumnya diberitakan, MK mengabulkan gugatan para warga penghayat kepercayaan. MK mengabulkan gugatan tersebut karena para penghayat kepercayaan memperoleh perlakuan berbeda dengan para penganut agama yang diakui di Indonesia.

Ketua MK Arief Hidayat menganggap gugatan para warga penghayat kepercayaan beralasan menurut hukum. Dia juga berpendapat, akibat adanya perbedaan penganut agama yang diakui dan penghayat kepercayaan di KTP membuat warga mendapatkan pelayanan berbeda di fasilitas publik.

Mesi sudah ada putusan MK, Tjahjo belum memutuskan apakah akan menuliskan penganut kepercayaan atau nama aliran kepercayaan pada kolom agama di e-KTP. Meski begitu, Tjahjo memastikan Kemendagri siap mengakomodasi warga yang menganut penghayat kepercayaan.

"Kita mengakomodir perubahan di e-KTP. Kalau dulu di kolom itu kan pedomannya pada UU agama yang sah di Indonesia. Kepercayaan kan bukan agama, tapi ini untuk kepentingan masyarakat supaya jelas keyakinannya. Ada prosesnya sabar, pelan-pelan," jelas Tjahjo. (dtc/mag)

Mahkamah Konstitusi mencatat sejarah penting lewat putusannya terkait pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Proses pemilihan calon hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar dinilai tak optimal menggali rekam jejak calon.

Demi mencegah terjadinya pencurian berkas, Arief menyebut MK bakal membuat aturan baru terkait mekanisme publikasi berkas permohonan. 

MK sengaja merahasiakan kasus ini agar proses investigasi berjalan lancar. Dalam pertemuan antara pihak MK dengan pemohon, Fajar mendapat informasi bahwa kabar berkas hilang itu telah menimbulkan kekhawatiran di Papua.

Kalangan Mahkamah Konstitusi keukeuh menolak kehadiran KY sebagai sebagai pengawas lembaganya.

MK selama ini dinilai nyaris tanpa pengawasan, sehingga berulang kali hakimnya terjerumus dalam korupsi dan dagang perkara.

Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kian menurun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Lewat kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, diketahui alasan Dyono menggugat kedua UU tersebut adalah karena memiliki seorang anak lelaki yang dipidana akibat mencuri kendaraan bermotor.

Kematian seseorang yang merupakan takdir tidak seharusnya berdampak pada hak politik bagi pasangan calon yang masih hidup.

Sebanyak 147 permohonan perselisihan pilkada yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, prosesnya  tak ada satupun yang menyentuh masalah subtantif.