-
Cara Menghadapi Sengketa Informasi Publik
Kamis, 29/03/2018 06:30 WIBSengketa Informasi Publik? Mungkin istilah itu asing di telinga Anda. Tapi tahukah Anda bahwa informasi publik adalah hal yang sangat penting. Bagaimana seluk beluknya? Apa yang harus dilakukan jika Anda menghadapinya?
Simak dalam video Tips Hukum berikut ini.
MK Putuskan Pengangkatan Komisi Informasi Harus Melalui Proses Seleksi
Rabu, 08/02/2017 11:00 WIBMK menilai frasa ´dapat diangkat kembali´ dalam Pasal 33 Undang-Undang a quo tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak, khususnya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
Konflik Seleksi Anggota KPI Gorontalo Berujung ke Mahkamah Konstitusi
Jum'at, 30/09/2016 19:00 WIBLangkah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengangkat kembali lima Komisioner Komisi Informasi (KI) Gorontalo tanpa proses seleksi berbuntut panjang. Selain memicu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, persoalan itu juga sampai ke Mahkamah Konstitusi.
Menggugat Transparansi Pemberian Grasi
Minggu, 06/12/2015 12:02 WIBInformasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang terkait dengan syarat-syarat, ketentuan prosedural dan pertimbangan presiden mengenai permohonan grasi.
Menggugat Hilangnya Kemandirian Komisi Informasi sebagai Lembaga Kuasi Peradilan
Selasa, 11/11/2014 12:00 WIBSementara dalam penyelesaian sengketa informasi, Pemerintah yang salah satunya adalah Keminfo juga potensial untuk menjadi pihak yang bersengketa. Buktinya, selama kurun waktu tahun 2010-2014 telah terjadi 21 sengketa dengan termohon dari Keminfo.
Komisi Informasi Putuskan ICW Berhak Atas Data Informasi PPP
Senin, 28/01/2013 19:00 WIBNamun pada persidangan Putusan, kesimpulan tertulis yang dibawa oleh staf LBH DPP PPP justru meminta kepada Majelis Komisioner untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Untuk itu, Majelis Komisioner berkesimpulan pihak Termohon tidak konsisten dalam proses persidangan.
Komisi Informasi Kabulkan Permohonan PT. Triyasa Pirsa Utama
Senin, 28/01/2013 18:15 WIBDi dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, terungkap juga bahwa Akta Notaris kepengurusan AISI yang sekarang, dibuat di bawah tangan dan tidak terdaftar di Kemenkumham.
Komisi Informasi: Rilis Dipo Jangan Disikapi Berlebihan
Senin, 01/10/2012 14:27 WIBAda empat informasi yang wajib disampaikan badan publik sebagai bagian dari transparansi, yakni tentang profil badan publik, kinerja, laporan keuangan dan regulasi badan publik.