Data Dinas Kehutan dan Perkebunan Agam, sebanyak 1.124,29 hektare hutan negara di di kabupaten itu beralihfungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, karet dan jeruk.

Dalam menjalankan bisnisnya, Trisia mengklaim telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik undang-undang Kehutanan, ataupun peraturan daerah. RAPP, kata Trisia, juga mempunyai izin dalam menjalankan tata kelola hutan.

Dari moratorium hutan, kata Gunawan, pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki waktu jeda yang bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola hutan.

Sudah setahun lebih perkara kasus suap mantan Gubernur Riau Rusli Zainal berkekuatan hukum tetap. Namun, hingga saat ini korporasi yang pernah disebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghirup udara bebas. Salah satunya kasus suap PT RAPP.

Pemberian suap dalam kasus korupsi kehutanan itu juga telah diakui oleh pihak RAPP melalui salah satu direkturnya di persidangan atas Rusli Zainal.

Baru setahun menghirup udara bebas, DL Sitorus harus berurusan dengan hukum lagi.

Warga mengenakan topeng bergambar terdakwa kasus pencurian kayu Perhutani, Asyani (63 tahun) saat di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/4).

Dari data tahun 2014 hingga 2015, titik kebakaran di Pulau Sumatera melebar karena ditenggarai minimnya upaya penanganan dan inisiatif dari para stakeholder pemerintah.

Maraknya korupsi sektor kehutanan dan sektor industri berbasis lahan membuat kerugian besar pada pendapatan negara.

Dampaknya kinerja kedua perusahaan memburuk sehingga kesulitan untuk memperoleh kredit usaha.

Dewan Perwakilan Rakyat ingin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meniru langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Diminta lebih atraktif untuk menjalankan program kerjanya di periode-periode awal.

Pagu anggaran KLH dan Kehut tidak menampakkan perubahan signifikan. Padahal, dilihat dari tugas kementerian ini terutama mengolah masalah kehutanan yang menjadi sorotan dunia.

Karena itu, Maruarar menegaskan, penunjukan kawasan hutan harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau ulayat pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk mempercepat durasi proses perizinan dikritik oleh lembaga swadaya dibidang lingkungan.

Di sisi lain, korporasi-korporasi yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan sangat sulit untuk dikenakan pasal pelanggaran hukum dengan undang-undang tersebut.