Choel mengatakan Wafid adalah orang yang mengatur semua pertemuan pihak yang terlibat proyek Hambalang.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui konsep kelanjutan dari proyek P3SON Hambalang.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi Pasal 20 UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)  yang diajukan keluarga korban pelanggaran HAM.

Pemerintah hingga saat ini belum bisa merumuskan langkah tepat menuntaskan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu.

Indonesia terus terbelenggu dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya kasus dugaan pelanggaran HAM peristiwa tahun 1965.

Pemerintah masih harus membayar sekItar Rp200 miliar kepada kontraktor dalam hal ini PT Adhi Karya dan juga Wijaya Karya (Wika) bila jadi melanjutkan proyek ini. 

Alasan lainnya agar pemerintah tidak melanjutkan proyek itu karena kasus Hambalang sendiri masih dalam pengembangan. KPK hingga sekarang masih punya satu tersangka lagi yaitu Andi Zulkarnaen (Choel) Mallarangeng.

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu melalui rekonsiliasi masih mendapat penentangan dari keluarga korban.