Center for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) melakukan survei tingkat elektabilitas partai-partai politik. PDIP masih bertahan di posisi teratas, namun Partai Golkar merosot cukup signifikan.

Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia, menggugat Partai Golkar yang memecat dirinya lantaran dianggap bertentangan dengan keputusan partai. Ahmad Doli Kurnia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan pemecatan dari DPP Golkar secara resmi sejak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham mengumumkan pemecatan dirinya,

"Saya akan lawan! Saya merasa ini bentuk kesewenang-wenangan partai, bukan milik satu-dua orang dan ini hak asasi saya. Saya masuk ke partai tidak bayar, tidak tes, saya masuk partai ini atas dasar kesadaran saya pribadi," kata Ahmad Doli, Rabu (30/8).

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah memberikan surat peringatan kepada Ahmad Doli Kurnia yang merupakan koordinator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Dalam kegiatannya bersama GMPG di Gerakan Golkar Bersih, Doli dan rekan-rekannya mendesak Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik oleh KPK agar mundur dari jabatannya. Hal ini memicu pemberian sanksi terhadap Doli. Dia dianggap melenceng dan apa yang dilakukannya dinilai tidak dalam rangka membangun partai.

Namun menurutnya surat peringatan dari DPP Golkar salah alamat karena ditujukan kepada pengurus partai Golkar. Dia menegaskan dirinya bukanlah pengurus DPP Golkar, tetapi anggota dari partai berlambang beringin tersebut.

"Isinya menjelaskan secara panjang sudah melakukan rapat pleno dan mendapat dukungan provinsi dan DPP Golkar bahwa mereka tetap mendukung Setya Novanto dan pernyataan saya membangkang keputusan itu," terangnya.

Doli berdalih, apa yang dilakukannya adalah kewajiban bagi anggota Golkar untuk mematuhi AD/ART partai, termasuk Munas Golkar. Dia mengingatkan, pada Munas Golkar diputuskan bahwa partai ini akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Bahkan, lanjut Doli, DPP Golkar telah membuat 7 poin kesepatan yang salah satunya isinya akan bersedia mundur dari Golkar jika terbukti melakukan korupsi akan mundur dari posisinya.

Doli menambahkan, pemecatan terhadap dirinya menunjukkan hilangnya kecerdasan dalam pengelolaan organisasi di internal Golkar. DPP Golkar dinilai sudah antikritik dan takut akan adanya perbedaan. "Mengelola organisasi secara primitif. Sekarang ini kita kan di era politik terbuka demokratis," ucapnya.

"Jadi harusnya pemimpin di parpol adalah pemimpin yang mampu berdialog dengan cara apapun dengan seluruh anggota akder dan konstituen. Jangan parpol dikelola perusahaan, seperti bos dan bawahan, kalau bawahan kritik diperingati dan dipecat. ini kemunduran Golkar," sesal Doli Ahmad.

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa parta sudah memberi peringatan pada Doli. Namun pemrakarsa gerakan Golkar Bersih itu tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan.

"Golkar melakukan langkah-langkah yang menurut DPP tak sesuai aturan, bahkan banyak melibatkan lembaga lain dan menuding lembaga lain terlibat konspirasi terkait kasus ketua umum (Setya Novanto)," kata Idrus di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Idrus menyesalkan sikap Doli yang melakukan aksi-aksi sepihak tanpa koordinasi dengan partai. "Bahkan sudah melakukan demo-demo, baik di MA, KY, KPK. DPP ambil keputusan memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Golkar," katanya. (dtc/mfb)

 

Kader Golkar Vasco Ruseimy nampaknya hendak melindungi seniornya Priyo Budi Santoso. Vasco menyebut Priyo tidak menerima uang dari proyek pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama.

"Saya tidak tahu terima atau enggak," kata Vasco saat bersaksi sidang perkara pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama (Kemenag) dengan terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Vasco juga mengaku tidak pernah mengantarkan uang dari proyek pengadaan tersebut kepada pihak mana pun. Namun dia mengaku mengenal Priyo Budi Santoso.

Menanggapi kesaksian itu, Fahd El Fouz menilai Vasco telah memberikan keterangan palsu. Sebab Vasco mengetahui seluruh proses pengadaan tersebut. "Vasco, kebohongannya 70 persen. Pertama dalam pertemuan-pertemuan itu, bahkan saya soal teknis di Kemenag tidak pernah ikut," kata Fahd dalam persidangan.

Fahd menduga Vasco sedang melindungi Priyo karena tidak bersikap jujur. Dia meminta Vasco untuk mengungkap perkara ini secara terang. "Saudara Vasco harus jujur. Dia mau mengamankan seseorang saya lihat. Jadi saya harus buka. Yang bohong saudara Vasco," kata Fahd.

Selain itu, Fahd menduga Vasco telah sengaja melupakan seluruh peristiwa proses pengadaan tersebut. Apalagi, Vasco telah mengenal dekat dengan Priyo Budi Santoso, sehingga Vasco merasa takut jika mengungkap kasus ini di persidangan.

"Dia (Vasco) mungkin lupa, dia (Vasco) hilang ingatan. Mungkin status dia (Vasco) kerja saat ini sama saudara Priyo. Jadi lupa itu, jadi sehari-hari bersama saudara priyo. Jadi dia (Vasco) wajar melakukan itu kepada bosnya (Priyo)," kata Fahd.

"Jadi kalau pada saat pemberian kepada Priyo, saya bersumpah demi Allah. Itu saudara Vasco, itu Samsu mengakui dan Dendi, kalau itu nyampek. Karena Vasco bekerja kepada suadara Priyo jadi dia wajib melindungi Priyo," sambung Fahd.

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq disebut pernah menyetor uang ke Priyo Budi Santoso diduga terkait dengan pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama (Kemenag). Uang disebut dibawa Fahd dan Dendi Prasetya.

Keterangan ini disampaikan Direktur Utama PT Karya Pemuda Mandiri Syasurachman saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadan Alquran dengan terdakwa Fahd di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

"Ketum dan Sekjen bawa tas masuk ke rumah itu (Priyo Budi Santoso)," kata Syamsurachman saat ditanya jaksa mengenai informasi adanya uang yang diduga diterima Priyo.

Syamsurachman mengetahui tas tersebut berisi uang setelah bertanya kepada Fahd. Menurut dia, uang itu untuk memenuhi kewajiban setoran kepada Politikus Golkar Priyo Budi Santoso.

"Setelah selesai acara, semua saya tanya kata beliau (Fahd), katanya itu setoran untuk Priyo Budi Santoso. Berdasarkan ketum dan sekjen, diberikan ke Mas Agus Suprianto adiknya," kata Syamsurachman saat ditanya jaksa soal melihat tidaknya Syamsu terkait penyerahan duit ke Priyo.

Dalam persidangan sebelumnya, eks anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar menyebutkan Priyo Budi Santoso sebagai inisiator proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011. Priyo juga meminta pengadaan Alquran dimasukan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp 50 miliar.

"Seingat saya Fahd bilang terang saja keras, (ada fee) 6 persen dari Rp 50 miliar berarti 3 miliar. Realisasinya Fahd dan Dendi menyerahkan Rp 3 miliar lewat adiknya (Priyo)," kata Zulkarnaen.

Sementara itu, Fahd mengatakan seharusnya orang-orang terkait perkara menjadi tersangka. Apalagi, Syamsurachman sudah menyebut nama Priyo dalam persidangan.

"Semua yang menerima-menerima itu semuanya harus segera ditetapkan sebagai tersangka biar rasa keadilan itu merata. Harusnya iya (Priyo Budi Santoso)," kata Fahd usai sidang.

Dalam perkara ini, Fahd didakwa menerima suap seluruhnya Rp 14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus. Uang tersebut terkait kasus korupsi proyek penggandaan Al-Quran 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTs Kementerian Agama.

Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar menyebut mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebagai inisiator proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011. Zulkarnaen mengaku baru buka mulut karena sempat merasa diancam.

Zulkarnaen menyebut sekitar Juli 2011 dipanggil Priyo untuk membahas anggaran APBN tahun anggaran 2012. Dia mengaku diminta Priyo untuk menyelipkan proyek pengadaan Alquran senilai Rp 50 miliar.

Priyo sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk Fahd. Pemeriksaan terhadap Priyo itu berkaitan dengan jabatannya selaku Wakil Ketua DPR periode 2004-2009.

"Diundang oleh KPK dan saya menghormatinya sebagai saksi untuk Pak Fahd A Rafiq, dan tadi saya juga memberikan keterangan ke pihak penyidik," ujar Priyo usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (10/5). (dtc/mfb)

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menyerahkan rekomendasi calon gubernur (cagub) kepada Ketut Sudikerta. Pengusungan ini dilakukan untuk melanjutkan program Gubernur Made Mangku Pastika yang sudah dua periode menjabat.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dengan disaksikan oleh Sekjen Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Robert Kardinal dan Gubernur Pastika.

Usai menerima rekomendasi, Sudikerta yang juga wakil gubernur Bali ini lalu mengambil sumpah belasan anggota tim suksesnya. Rekomendasi berupa surat yang ditandatangani oleh Setnov itu dibacakan oleh Idrus Marham.

"Memperhatikan aspirasi DPD Golkar Bali, memperhatikan hasil survei dua lembaga yang menyatakan elektabilitas Sudikerta yang tertinggi maka memutuskan menetapkan Ketut Sudikerta sebagai calon kepala daerah Provinsi Bali yang diusung Partai Golkar dalam tahap Pilkada 2018," kata Idrus di Bajra Sandhi, Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Rabu (24/5).

Menurut Setya, Sudikerta adalah sosok kepala daerah yang berpengalaman memimpin pemerintahan setingkat kabupaten dan provinsi. Bagi pria yang akrab dikenal dengan nama Setnov ini, Sudikerta adalah kader terbaik Golkar di Bali.

"Punya program visioner untuk kemajuan Bali. Salah satunya mendorong pembangunan lapangan terbang di Bali Utara," kata Setnov. (dtc/mfb)

Politikus senior Golkar Akbar Tandjung menyebut elektabilitas partainya menurun selama satu tahun kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Akbar menyebut turunnya elektabilitas itu diketahui berdasarkan hasil survei.

"Bahkan ada waktu itu survei yang golkar itu 3,5 persen, walaupun itu bukan nasional. Tapi di sini kesimpulannya menurun. Bagaimana menurun ini kita bisa kita stop, kemudian kita melakukan langkah langkah supaya kita bisa naik kembali," kata Akbar di acara Refleksi Satu Tahun Partai Golkar kepemimpinan Setya Novanto, Ratna Lounge Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

Akbar menyebut partainya selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan elektabilitas partai. Penilaian publik terhadap partai dan juga tokoh partai menjadi faktor penentu dalam pemilihan umum (pemilu).

"Besok kan kita lihat, penilaiannyakan pada waktunya nanti, pada waktu pemilu mendatang itu akan menentukan berhasil atau tidak. Juga ikut menentukan baik atau tidak ya tergantung bagimana pendapat publik terhadap partai dan tergantung publik juga pada tokoh tokoh partai dan kalau itu di jadikan sebagai bahan untuk di bicarakan dengan rapimnas ya bisa saja," paparnya.

Dia enggan mengaitkan tentang nama Novanto yang disebut di kasus e-KTP dengan elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut. Akbar mengatakan, pihaknya akan lebih memperhatikan opini publik. (dtc/mfb)

Selama 10 bulan memimpin Golkar, Novanto sudah melakukan serangkaian kegiatan konsolidasi. Idrus juga menyebut salah satu prestasi Novanto adalah jumlah kemenangan Golkar dalam Pilkada 2017.