-
Mekanisme Prapenuntutan KUHAP Dituding Bermasalah
Rabu, 13/04/2016 19:00 WIBMekanisme prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mekanisme Prapenuntutan KUHAP Dinilai Telah Usang
Rabu, 30/03/2016 16:00 WIBKeberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini menjadi acuan aparat penegak hukum menangani perkara pidana dinilai telah usang.
PP Korban Salah Tangkap Terbit, Penegak Hukum Wajib Profesional
Selasa, 15/12/2015 17:00 WIBBeleid itu mengatur soal ganti rugi atas korban salah tangkap dan korban peradilan sesat yang selama ini diatur lewat PP 27/1982 yang dinilai sudah kadaluwarsa.
Revisi Beleid Korban Salah Tangkap dan Peradilan Sesat
Senin, 16/11/2015 09:00 WIBAlasannya dengan aturan lama itu, jika korban salah tangkap/peradilan sesat mendapat ganti rugi, maka dia harus menunggu satu tahun APBN lewat kas bendahara negara yang akan disalurkan lewat pengadilan.
Kaji Ulang Sistem dan Kewenangan Penahanan
Rabu, 11/11/2015 14:00 WIBDia menerangkan, pada intinya, kewenangan besar penyidik berbanding terbalik dengan regulasi dan mekanisme kontrol, izin dan komplain. Masalah ini tentu saja menimbulkan dampak yang besar, setiap kewenangan besar yang tanpa kontrol akan mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan dan tingginya angka penahanan.
Tutup Celah Permainan Remisi di Rancangan KUHP
Sabtu, 31/10/2015 16:30 WIBDisatu sisi, ia menilai, proses lewat pengadilan ini dapat menghilangkan praktik transaksional jual beli remisi antara terpidana dan oknum petugas lapas.
Perkuat Partisipasi Publik Dalam Pembahasan RKUHP
Selasa, 27/10/2015 16:00 WIBUntuk itu, kata dia, pelibatan publik secara luas dalam pembahasan merupakan suatu keharusan.
Tanpa Batas Pelimpahan Perkara KUHAP Digugat
Selasa, 06/10/2015 15:00 WIBTidak diaturnya pembatasan pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian ke penuntut umum atau jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdampak ketidakjelasan status seseorang sebagai tersangka.
Menyoal Kodifikasi Total Rancangan KUHP
Selasa, 29/09/2015 09:00 WIBNamun, jika menganut kodifikasi total, maka hukum materiilnya akan menjadi satu dengan KUHP dan hukum acaranya pun otomatis tak akan terpisah.
Menggagas Sanksi Pidana Bagi Korporasi
Selasa, 25/08/2015 09:00 WIBSanksi pidana bagi korporasi diantaranya bisa berupa denda, ganti rugi, pembekuan, penghentian kegiatan korporasi, termasuk pembubaran korporasi.
Penumpang Gelap di Biduk Rancangan KUHP
Rabu, 05/08/2015 13:31 WIBDalam konteks ini, delik itu tidak hanya mencakup penghinaan kepada presiden melainkan juga kepada lembaga-lembaga atau pejabat negara lainnya.
Jokowi dan Bangkitnya Pasal Penghinaan Presiden
Senin, 03/08/2015 17:00 WIBAziz mempertanyakan niat pemerintah menghidupkan kembali pasal-pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang sudah dibatalkan MK itu.
Rancangan KUHP dan Dualisme Pemidanaan
Jum'at, 31/07/2015 12:00 WIBKodifikasi dengan model yang memisahkan antara generic crime dan administrative crime ini juga kemudian akan menimbulkan pertanyaan akan bagaimana menarik generic crime yang ada dalam undang-undang sektoral di luar KUHP ke dalam RKUHP pasca lahirnya rancangan tersebut?
Menunggu Lahirnya UU Tindak Pidana Penyiksaan
Kamis, 25/06/2015 12:40 WIBMengenai RUU Anti Penyiksaan yang di inisiasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) sejak tahun 2014 sampai saat ini prosesnya masih tertahan di Kemenkumham.
Pemerintah Harus Membuka Akses Naskah RUU KUHP ke Publik
Minggu, 07/06/2015 11:00 WIBTerkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan pemerintah sesegera mungkin harus membuka akses publik terhadap naskah RUU KUHP 2015 yang meliputi naskah akademisnya.