Wacana menghapus Komisi Aparatur Negara (KASN) yang sama-sama menjadi isu besar di dalam Revisi UU ASN merupakan bagian dari strategi PDIP untuk melancarkan keinginannya menarik perhatian massa, salah satunya lewat pengangkatan tenaga honorer secara otomatis.

Salah satu isu yang menjadi wacana dalam revisi UU ASN  adalah penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Melalui Undang-Undang Nomor 5/2014 pemerintah mengubah sistem kepegawaian PNS menjadi ASN apa yang berubah dari pola tersebut dan apa pula peran kehadiran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pembentukan KASN juga dinilai justru akan overlap dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

ICW memang melakukan penelusuran terhadap jejak rekam calon komisioner KASN dan menemukan indikasi tersebut. Hasilnya ada lima temuan yang perlu menjadi perhatian buat panitia seleksi para calon komisioner yang bekerja mengawasi dan membina para Aparatur Sipil Negara ini.

Indonesia Corruption Wacth (ICW) menemukan sejumlah nama calon komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) integritas dan independensinya diragukan.