-
Jokowi Ajak Kalangan Pesantren Melek Informasi di Medsos
Rabu, 18/10/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pesantren, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, informasi yang beredar saat ini sangat beragam, positif dan negatif. Jokowi mengingatkan agar pondok pesantren ikut serta bersama pemerintah memberikan pendidikan dan pemahaman dalam berperilaku positif di media sosial.
"Mestinya pondok pesantren memberikan pemahaman yang benar kepada anak didik, santri," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pondok Pesantren Muhammadiyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/10) seperti dikutip kemenag.go.id.
Jokowi menegaskan, informasi di medsos yang tanpa filter bisa mempengaruhi anak-anak. "Ini yang harus kita waspadai. Media sosial kalau tidak bisa kita screening akan mempengaruhi anak-anak kita," sambungnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurut Jokowi adalah dengan membangun karakter dan menanamkan nilai agama sejak dini pada anak-anak. Meski sulit, Jokowi yakin cara tersebut akan mempengaruhi perilaku, budaya, dan budi pekerti generasi penerus Indonesia di masa mendatang. "Ini bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden menceritakan, penyebaran kabar bohong dan fitnah di media sosial tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, seorang kepala negara pun menyebutkan bahwa di negaranya media mainstream dapat dikuasai, namun media sosial tidak dapat dikendalikan. "Televisi dan koran bisa kita kuasai tapi media sosial tidak bisa," ujar Jokowi.
Kepala negara tersebut pun bertanya kepada Presiden Jokowi tentang aktivitas media sosial di Indonesia. "Bertanya kepada saya, bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia media sosial kejam banget," kata Presiden.
Presiden memberi contoh, foto hasil rekayasa yang beredar di media sosial. Dalam foto itu, terpampang foto D.N. Aidit dan dirinya pada tahun 1955. "Saya tahun 1955 belum lahir. Kalau orang tidak bisa menyaring kan bisa percaya. Ini maunya apa? Maunya membangun informasi yang dikelirukan," ujar Jokowi. (mag)Badja Deklarasi Dukung Jokowi
Minggu, 15/10/2017 07:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Relawan Basuki-Djarot atau Badja mendeklarasikan dukungan mereka kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Presiden RI pada Pemilihan Presiden 2019. Deklarasi tersebut dilakuka pada acara ´Kaleidoskop dan Terima Kasih Gubernur 2012-2017´, yang merupakan acara perpisahan bagi Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, yang akan digantikan pasangan gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Kami, relawan Basuki-Djarot siap mengawal pemerintahan Jokowi, meneguhkan hati dan memantapkan dukungan kepada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dua periode. Jokowi 2019," seru para relawan secara bersamaan, di Lapangan Banteng, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).
Pembacaan deklarasi relawan tersebut disaksikan ribuan relawan dan pendukung Jokowi-Ahok-Djarot . Deklarasi dibacakan usai Djarot memberikan sambutan. Sebelumnya, Djarot juga meminta warga tidak menyesal karena telah memilih dirinya pada Pilgub lalu.Djarot kemudian meminta warga melanjutkan perjuangan pada pemilu presiden 2019. "Mari kita lanjutkan perjuangan kita. 2019 kita berjuang lagi untuk Indonesia," ujarnya.
Berikut isi draft deklarasi dukungan tersebut:
Jokowi adalah sosok yang merakyat dan terbukti telah membangun negeri. Rekam jejak Jokowi dibuktikan dengan hasil kerja nyata yang dapat dirasakan seluruh warga Jakarta saat menjadi Gubenur DKI dan dilanjutkan hingga kini saat menjadi Presiden Republik Indonesia.
Atas dasar itulah, kami menilai, bahwa Joko Widodo adalah figur pemimpin, yang memiliki etos kerja yang tinggi. Sehingga kami, relawan Basuki Djarot siap mengawal pemerintahan Jokowi, meneguhkan hati dan memantapkan dukungan kepada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode.
Acara ´Kaleidoskop dan Terima Kasih Gubernur 2012-2017´ merupakan acara untuk merayakan masa akhir jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Periode tersebut diawali oleh Jokowi, Ahok, hingga Djarot. (dtc/mag)PKS Tagih Penuntasan HAM di Era Jokowi
Jum'at, 06/10/2017 20:30 WIBMasa pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (JK) memasuki tahun ketiga. Politikus PKS Nasir Djamil menagih penuntasan kasus HAM di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Sampai sekarang belum ada titik terang karena pemerintah memang ingin rekonsiliasi. Tapi kan rekonsiliasi itu harus ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada pengungkapan kebenaran," kata Nasir seusai diskusi ´Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK´ di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).
Nasir mengatakan hingga kini pengusutan kasus pelanggaran HAM berat pun tidak selesai. Seperti kasus aktivis ´98 yang hilang, pembunuhan Munir, dan konflik di Tolikara, yang belum ada kejelasan. Maka itu, harus ada instruksi dari Presiden Jokowi khusus kepada Jaksa Agung M Prasetyo.
"Karena memang apa yang sudah dilakukan Komnas (HAM) ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Nah di situ sebenarnya harus ada ketegasan dari Presiden Jokowi," ujarnya.
Dia menagih ketegasan Jokowi untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Apalagi, menurut Nasir, beberapa orang yang dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM berat tersebut masuk kabinet Jokowi.
"Dugaannya seperti itu, karena ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu itu sekarang bagian dari pemerintahan Jokowi. Itu dia makanya Presiden Jokowi ´tersandera´ orang tersebut. Pertanyaannya, sampai kapan Presiden mau tersandera? Iya, Presiden yang bisa menjawab," katanya.
Nasir menegaskan hukum harus ditegakkan, sehingga hal itu akan memberikan kepastian dan keadilan bagi para korban ataupun masyarakat banyak.
"Hukum itu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi ekonomi yang lagi dibangun tapi hukumnya tidak seimbang atau katakanlah tajam ke bawah tumpul ke atas, pembangunan ekonomi, infrastruktur kena imbas. Menurut saya, memang pemerintah harus fokus dulu dalam penegakan hukum," katanya. (dtc/mfb)Jokowi Didoroang Reshuffle Menteri Sektor Polhukam
Jum'at, 06/10/2017 19:00 WIBGaduh dalam kabinet Presiden Joko Widodo di sektor pertahanan keamanan memantik ketidakpuasan. Anggota Komisi I DPR Bobby Ardhityo Rizaldi menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle beberapa menterinya saat ini.
"Kepercayaan yang diberikan masyarakat ini harusnya diiringi dengan kinerja kabinet-kabinetnya yang solid. Bukan yang tidak terkoordinir dengan baik," kata Bobby dalam diskusi bertajuk ´Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK´, di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan (6/10).
Politikus Golkar itu menyebut ada beberapa menteri di sektor politik, hukum dan HAM yang tidak harmonis. Hal itu berimbas terhadap persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Di sektor ini, menko, menhan, panglima, BIN, mendagri, dan menkum HAM ini memang termasuk sektor yang cukup membuat gaduh. Oleh karenanya, meski saya pendukung pak Jokowi, di sektor ini memang perlu revitalisasi," ujarnya.
Jika reshuffle dilakukan, Bobby mengusulkan agar Jokowi bisa merangkul seluruh partai. Artinya, baik partai oposisi diharapkan bisa masuk ke dalam kabinet.
"Dan yang paling penting kiranya memang akan terjadi reshuffle, saya juga berharap Pak Jokowi bisa merangkul semua elemen partai-partai," pungkasnya. (dtc/mfb)Presiden Jokowi Tegaskan Dirinya Panglima Tertinggi
Senin, 02/10/2017 22:13 WIBPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinyalah Panglima Tertinggi Republik Indonesia. Dia kemudian memberi pesan-pesan politik dalam rapat yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ini.
"Apa yang disampaikan secara terbuka oleh Bapak Presiden pada hari ini dalam pengantar sidang kabinet paripurna sudah cukup jelas, dan tidak perlu ditafsirkan atau dimaknai apapun," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/10).
Semua punggawa negara tak terkecuali elemen militer perlu berkonsentrasi dalam bekerja. Konsentrasi tak boleh kendur meski saat ini sudah dekat dengan tahun politik.
"Karena memang sekarang ini konsentrasi pemerintahan ini sedang bekerja untuk perbaikan, terutama perbaikan di bidang ekonomi," kata Pramono.
Menurutnya, jangan sampai pro dan kontra isu pejabat pemerintahan membuat kondisi negara terpengaruh. Bila semua pihak berkonsentrasi dalam bekerja tanpa ikut ribut di tahun politik, maka pertumbuhan ekonomi dinilai Pramono bisa lebih baik lagi.
Bagaimana dengan kondisi saat ini? "Saya tidak ingin menafsirkan lebih dari apa yang disampaikan Bapak Presiden. Tapi yang jelas, karena ini memang sebentar lagi, mungkin Februari, partai-partai sudah sibuk dengan pencalegan, sehingga dengan demikian pemerintah juga jangan terganggu konsentrasinya oleh itu," tutur Pramono.
Bila ada pejabat yang mau maju ke Pilkada 2018 atau bahkan Pilpres 2019, maka pejabat itu perlu melapor ke Presiden. Namun sejauh ini, kata Pramono, belum ada pejabat yang melapor hendak maju Pilkada atau Pilpres.
Jelang tahun politik, kabinet dinyatakannya dalam kondisi solid. Lalu apa latar belakang yang mendorong Jokowi menegaskan dirinya sebagai Panglima Tertinggi?
"Presiden memang Panglima Tertinggi, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi yang bertanggungjawab terhadap semua angkatan," ucap Pramono.
Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara meminta agar para menteri dan jajaran kabinetnya jangan membuat kegaduhan. "Kita bekerja saja sudah. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke rapat terbatas," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Jokowi menekankan, jika ada masalah di kementerian, utamakan penyelesaian di lingkup internal pemerintah. Permasalahan di kementerian disarankan dibahas di tingkat menteri koordinator lebih dulu. Jika memang tak selesai, masalah itu bisa dibawa ke tingkatan presiden.
"Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat," tambahnya.
Jokowi menegaskan dirinya sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, memerintahkan para menteri dan kepala lembaga pemerintahan fokus bekerja.
"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, saya ingin perintahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam acara ini.
"Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi. Tingkatkan kinerja kita. Tingkatkan prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita," imbuhnya. (dtc/mfb)Jokowi Ingin Kedai Kopi Indonesia Bertarung di Pasar Dunia
Senin, 02/10/2017 07:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menginginkan kedai kopi Indonesia bisa bertarung di pasar dunia. Jokowi mengatakan, Indonesia sebagai penghasil kopi keempat terbesar di dunia memiliki kopi yang becita rasa tinggi. Setiap daerah beda-beda cita rasa khasnya.
"Saya kira banyak daerah-daerah baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Papua memiliki kesempatan untuk membesarkan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Karena memang lahannya ada," kata Jokowi saat ´ngopi´ bersama petani kopi, barista dan pemilik kedai kopi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/10).
Namun, kata Jokowi, dia mengingatkan kepada pegiat kopi jangan hanya terjebak di pertaniannya saja. Diakui Jokowi bagian pertanian memang penting, tetapi jauh lebih penting keuntungannya bila jeli melihat peluang bisnis kopi tersebut.
"Yang lebih penting keuntungannya justru jauh lebih banyak apabila kita bisa melihat proses bisnisnya sampai betul-betul tersajikannya kopi itu di pembeli atau konsumen. Karena justru keuntungan yang terbesar ada di situ," katanya.
Dengan demikian, lanjut Jokowi, petani bisa dapat untung lebih. Selain itu, dia juga ingin agar kopi yang dijual di daerah, sudah dalam keadaan siap diseduh. Selain itu, Jokowi memuji anak muda pecinta kopi yang mampu berkreasi dan berinovasi. Bahkan ada yang mengembangkan kopi pascapanen dengan kemasan yang menarik.
"Dengan barista-barista yang baik dan menjualnya tidak lewat dari yang lalu-lalu. Bisa dengan online store, saya kira ini akan lebih gampang kita masuk dan bertarung di pasar dunia," katanya.
Jokowi menilai, kopi lokal Indonesia yang sudah jadi, tidak kalah rasanya dengan kopi merk internasional. Bahkan lebih enak rasa yang dari Indonesia dengan harga jauh lebih murah.
"Saya coba di ´Kopi Tuku, Mas Dio, apa bedanya. Tidak ada. Lebih enak yang di sana (Kopi Tuku). Harganya waktu itu Rp 18.000, yang di sini (internasional) Rp 50.000. Kalau saya mending yang di Cipete. Cuma kurang gede itu (storenya). Masa pelanggan disuruh ngantri sampai panjang, ya jangan dong. Nggak tahu apa disengaja biar tambah Gregetan," kata Jokowi.
"Jadi saya kira ini ada brand-brand lokal yang kalau kita kompetisikan dengan brand internasional tidak kalah. Hanya keberanian kita misalnya sudah punya taste yang bagus, cocok dengan konsumen, dengan pembeli. Ya mestinya pembelinya ngantri sampai segitu panjangny. Kenapa tidak segera dibuka langsung seribu gerai atau 1000 outlet gitu cepat-cepatan," kata Jokowi.
Seperti diketahui, dalam rangka Hari Kopi Internasional. Presiden Joko Widodo mengisi waktu sore, Minggu (1/10) dengan minum kopi di Istana Kepresidenan Bogor. Jokowi mengundang para barista dan pemilik kedai kopi lokal dalam kegiatannya ini.
Jokowi dan para tamunya duduk berbarengan sambil menikmati hijaunya kawasan Istana Bogor. Suasana ngopi bareng ini berlangsung santai. Bahkan Jokowi juga terlibat diskusi dengan para petani, barista dan pemilik kedai kopi.
"Kita tahu semuanya, Indonesia adalah produsen kopi yang ke-4. Di atasnya masih ada Brasil, Vietnam, Kolombia lalu Indonesia. Seharusnya, kalau kita melihat di lapangan, misalnya di Aceh tengah,di Gayo, di Bener Meriah, itu ada. Kemudian yang saya lihat juga kemarin terakhir di Jember juga ada," kata Jokowi. (dtc/mag)
Presiden Ingatkan Kampus Tak Dijadikan Tempat Penyebaran Radikalisme
Selasa, 26/09/2017 12:57 WIBPertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia digelar di Bali. Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi menangkal ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Menurutnya, infiltrasi tersebut dilakukan dengan beragam cara, salah satunya yang berkedok kebaikan berkemas kekinian. Akibatnya, ideologi Pancasila yang mempersatukan pun terlupakan.
"Sekarang ini telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah-belah kita. Keterbukaan tidak bisa kita hindari sehingga media sosial sangat terbuka, bebas untuk infiltrasi yang tidak kita sadari," kata Jokowi di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seperti dalam keterangan tertulis dari Setpres, Selasa (26/9).
Infiltrasi atau penyusupan ideologi itu bisa dicegah dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu karena ideologi yang menyusup juga telah masuk secara halus mengikuti perkembangan zaman.
"Banyak dari kita yang terbuai oleh itu, sehingga kita lupa telah memiliki Pancasila. Tadi saya bangga telah dideklarasikan oleh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia yang bertekad mempersatukan kita dalam NKRI, berpegang teguh pada UUD 1945, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika," tutur Jokowi.
Jokowi menekankan, jangan sampai dunia kampus justru jadi lahan berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dunia kampus harus memjadi pelopor persatuan bangsa.
"Apabila kita semua masih cinta Indonesia, kita harus menghentikan infiltrasi ideologi, radikalisme, dan terorisme di perguruan tinggi seluruh Indonesia agar rasa persatuan dan persaudaraan semakin kuat. Jangan sampai hasil kerja keras untuk anak-cucu kita hancur karena terorisme dan radikalisme sehingga bangsa kita jadi bangsa yang mundur," ujar Jokowi. (dtc/mfb)Didepan Ulama Jokowi Jelaskan Soal Rohingya
Rabu, 13/09/2017 18:43 WIBPresiden Joko Widodo mengumpulkan 40 ulama dan pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta. Jokowi menceritakan yang telah dilakukan pemerintah untuk membantu penyelesaian krisis etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Jokowi mengatakan pemerintah telah meminta penjelasan yang konkret berkenaan dengan persoalan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.
"Pemerintah sebetulnya sejak awal meminta penjelasan yang konkret dari pemerintah Myanmar," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Bahkan, kata Jokowi, pada Januari-Februari 2017, pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan berkenaan dengan krisis yang dialami etnis Rohingya. Dia juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi membahas soal Rohingya dengan pemerintah Myanmar.
"Dan pada bulan Januari-Februari lalu kita pun sudah mengirimkan bantuan kontainer, tidak hanya 1-2 kontainer, kalau tidak salah ingat, kurang-lebih 10 kontainer yang kita kirimkan, baik berupa obat-obatan maupun makanan," katanya.
"Kita juga mengutus Menlu untuk mendesak pemerintah Myanmar. Karena ini memang berkaitan dengan sejarah politik yang ada di sana, dengan urusan ekonomi yang ada di sana. Sebetulnya masalah yang sangat kompleks," tambahnya.
Jokowi mengatakan sekadar kecaman dan pernyataan keras tak akan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Dia menegaskan perlu ada aksi nyata, yakni dengan mengirimkan bantuan.
Jokowi mengatakan pemerintah Myanmar dan Bangladesh memberi ruang bagi Indonesia untuk menyalurkan bantuan bagi etnis Rohingya di Rakhine State. Hasilnya, sebuah sekolah di Rakhine State telah berhasil dibangun pemerintah Indonesia.
"Dan kita insyaallah akan mendirikan rumah sakit di Rakhine State, RS terbesar di sana," kata Jokowi.
Menurutnya, sekadar kecaman dan pernyataan keras tak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi etnis Rohingya tersebut. Rohingya membutuhkan bantuan nyata.
"Karena itu sebetulnya yang dibutuhkan. Bukan kecaman-kecaman atau pernyataan-pernyataan yang keras, tidak menyelesaikan masalah. Alhamdulillah hanya pemerintah Indonesia yang diberikan ruang untuk bisa masuk ke lokasi kejadian di Myanmar itu," katanya.
Dikatakan Jokowi, pemerintah Indonesia masih akan mengirimkan bantuan bagi etnis Rohingya di Myanmar. Sebab, dia melihat bantuan itu sudah sangat mendesak dibutuhkan Rohingya.
"Kita antarkan langsung ke lokasi pengungsi, meskipun dari airport di sana ke lokasi pengungsi membutuhkan waktu (perjalanan) darat 6-7 jam lagi di Bangladesh. Memang perbatasan Myanmar dan Bangladesh sangat berat, kalau pakai kontainer kemarin bisa sampai 2-3 minggu baru barang-barang sampai. Sehingga karena ini kebutuhan mendesak, maka tadi pagi kita kirimkan melalui pesawat," jelasnya.
"Insyaallah minggu depan kita kirimkan lagi, minggu depannya kita kirimkan lagi, karena kita mendengar keadaan lapangan sangat membutuhkan, terutama makanan, obat-obatan, makanan siap saji, tenda-tenda yang sangat kurang di lapangan," tambahnya.
Sementara itu, Jokowi meminta masukan kepada para ulama soal tindakan yang harus dia lakukan agar masyarakat, ulama, dan pemerintah bisa tetap berjalan beriringan.
"Saya mohon masukan Pak Kiai, ulama, untuk pemerintah agar dilihat juga oleh masyarakat antara ulama dan umara ini bisa berjalan beriringan terus. Saya kira ini sangat baik apabila masukan-masukan ini bisa kita pakai dalam membuat kebijakan," katanya. (dtc/mfb)Golkar Tegaskan Serius Dukung Jokowi di 2019
Minggu, 10/09/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Partai Golkar serius untuk mendukung Joko Widodo di ajang Pemilihan Presiden 2019. Golkar, kata Idrus, bahkan sudah melakukan sosialisasi Joko Widodo sebagai Capres 2019 terlebih dahulu, sebelum deklarasi dukungan yang dilakukan relawan Jokowi yang tergabung dalam Pro-Jokowi (Projo).
"Sejak diputuskan tanggal 28 Juli 2016. Kita sudah mensosialisasikan, itu foto ada," kata Idrus Marham di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (9/9).
Dalam sosialisasi tersebut, lanjut dia, Golkar menulis dalam spanduk sebagai Calon Presiden bukan Presiden. Sehingga Golkar mendukung Jokowi sebagai Capres sangat serius.
"Dan kita tulis sebagai capres bukan presiden. Artinya ini sudah tahapan sosialisasi dan sekaligus penguatan Golkar dukung Jokowi tak main-main. Kita sosialisasi mulai dari foto, pikiran-pikiran, diskusi nawacita program yang ada," kata Idrus.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi pengarahan dalam Rakernas III Pro-Jokowi (Projo). Jokowi mengingatkan bahwa tahun depan memasuki tahun politik. "Projo ini kalau saya ke daerah, pasti yang paling militan. Militan itu kalau ada apa-apa pasti ada," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas III Projo di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9).
Jokowi lalu berkata bahwa pada September 2018, pasangan capres-cawapres untuk 2019 sudah ditetapkan. Tapi Jokowi belum menyatakan apakah dirinya akan maju lagi. Meski begitu, para simpatisan Projo mengacungkan 2 jari dan berteriak ´dua periode´.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik, rame-ramenya lebih kenceng, tapi saya sampaikan ke para menteri semua fokus saja pada pekerjaan, kerja, karena pemerintah kerja untuk rakyat. Jangan-jangan, belum-belum sudah mau kampanye, nggak usah!" ujar Jokowi.
Kehadiran Jokowi di Rakernas Projo sendiri dikritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menganggap Jokowi kurang fokus menyelesaikan kerjanya dengan menghadiri Rakernas Projo. Fadli juga mempertanyakan kapasitas Jokowi saat menghadiri Rakernas Projo.
"Seharusnya seorang presiden itu ketika dia diberi amanah selama 5 tahun ya fokus di dalam amanahnya untuk mencapai janji-janji dan visi-misinya," cetus Fadli.
"Kalau orang lain yang ngomong sih bisa, tapi bagi seorang presiden biasanya tidak lazim, kecuali itu pertemuan tertutup. Ini kan pertemuan terbuka, nah dia datang ke situ sebagai apa? Apakah sebagai presiden atau calon presiden?" imbuh Fadli.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, yang saat itu mendampingi Jokowi ke Rakernas Projo, pun memberi klarifikasi. Menurutnya, konteks pernyataan Jokowi justru mempertegas bahwa dirinya akan fokus bekerja.
"Ya beliau itu kan memang ya, Pak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah beliau itu kan (efektif) tinggal setahunlah karena September tahun depan sudah masuk pilpres," kata Teten. (dtc/mag)
Di Simposium MK Jokowi Kembali Singgung Soal Cap Diktator
Rabu, 09/08/2017 14:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Saat berpidato pada acara pembukaan Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia 2017 atau The Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) 2017 di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Presiden Joko Widodo seakan menyinggung kritik dan tudingan adanya cap diktator terhadap pemerintahanya.
Jokowi mengatakan, dalam konstitusi RI, tak ada satu pun institusi yang mempunyai kekuasaan diktator. Konstitusi telah memastikan adanya perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara.
Menurutnya konstitusi menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara lain. Selain itu, kata dia, sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam praktik demokrasi yang sehat dan terlembaga.
"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satupun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator," tegas Jokowi dalam pidatonya, Rabu (9/8) pagi seperti dikutip setkab.go.id .
Ia menambahkan, Konstitusi juga memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara, dan diantaranya bisa saling mengontrol dan saling mengawasi.
Ditegaskan Jokowi, bahwa konstutisi juga mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa. Dengan koridor itu, Presiden Jokowi meyakini, akan terbangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang terlembaga.
Presiden mengingatkan, bahwa tantangan dalam berkonstitusi tidak sepenuhnya mudah. Dunia berubah dengan cepat. Banyak hal-hal baru muncul. Dibandingkan dahulu saat konstitusi negara disusun, tantangan-tantangan baru terus bermunculan, seperti halnya radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan siber, dan banyak lagi. Generasi juga terus berganti.
"Sekarang kita bertemu dengan anak-anak muda yang menjadi bagian generasi milenial (generasi Y) yang memiliki cara berpikir yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, ini menjadi tantangan tersendiri, untuk membuat nilai-nilai dan semangat konstitusi bisa dipahami secara baik" paparnya.
Adanya gelombang tantangan baru itu, peran dan posisi Mahkamah Konstitusi di setiap negara menjadi semakin penting. Mahkamah Konstitusi juga dianggap sebagai jangkar, pijar yang menerangi pemahaman sebuah negara. Jangkar dalam memahami pandangan awal dari para pendiri bangsa penyusun konstitusi.
"Untuk merasakan semangat dan niat mulia para pendiri bangsa, Mahkamah Konstitusi lah yang menginterpretasikan konstitusi, sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi muara inspirasi bangsa dan negara menjawab tantanganitu," ujar Presiden.
Pernyataan Jokowi ini seakan menjawab kritik sejumlah pihak, yang menuding pemerintah Jokowi bersifat diktaktor, lantaran adanya sejumlah tokoh pendemo yang kemudian dipolisikan dengan tudingan makar dan kasus lainya. (rm)Jokowi: Tahun 2019 Seluruh Tanah di Bali Bersertifikat
Sabtu, 05/08/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, pada tahun 2019 nanti, pemerintah menargetkan semua bidang tanah di Bali sudah akan memiliki sertifikat. "Ini yang paling cepat, karena daerah-daerah lain bisa sampai tahun 2025 mendatang, tahun ini pemerintah menargetkan akan membagikan 200.000 sertifikat untuk pemilik tanah di Bali," kata Jokowi saat menyerahkan 5.903 sertifikat untuk Provinsi Bali, di Lapangan Bajra Sandi Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Jumat (4/8) siang.
"Di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Saat ini yang diberikan baru 46 juta," ujar Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.
Dengan adanya sertifikat, diyakini Presiden, akan menghindari adanya sengketa tanah. Saat ini ada ribuan sengketa yang harus diselesaikan. Karena itu, Jokowi berpesan, kepada yang sudah menerima sertifikat tanah untuk merawat dan menjaga sertifikat itu.
"Saya titip yang pertama, sertifikat ini tolong dicarikan plastik agar tak rusak, kedua difotokopi agar kalau hilang mudah diurus lagi di BPN," ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan warga agar memanfaatkan sertifikat tanah secara hati-hati terutama saat digunakan sebagai agunan pinjaman di bank. "Kalkukasi dulu bunga dan pokoknya, bisa nyicil gak? Kalau enggak bisa jangan dipaksakan, hati-hati jangan sampai sertifikatnya disita bank," pesan Jokowi.
Menurut Presiden, pemerintah menargetkan tahun 2017 bisa menyerahkan lima juta sertifikat tanah. Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta sudah dibagikan.
"Saya yakin Pak Sofyan ini bekerja siang malam untuk segera memberikan sertifikat kepada masyarakat," kata Presiden Jokowi sambil menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil yang hadir di acara tersebut. (mag)
Tanggapi SBY, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Kekuasaan yang Absolut
Jum'at, 28/07/2017 16:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pesiden Joko Widodo (Jokowi) bereaksi menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam. Dalam pertemuan dengan Prabowo, SBY sempat mengigatkan, bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.
Menjawab pernyataan itu, Jokowi menegaskan, bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut atau kekuasaan mutlak. Menurutnya ada pers, media, LSM, dan DPR yang mengawasinya. Pengawasannya, "Pengawasannya bisa berasal dari mana-mana bahkan rakyat juga bisa mengawasi langsung," ujarnya di Istana Negara.
Sebelumnya dalam pertemuannya dengan Prabowo dikediamnnya, SBY menyampaikan pesan yang ditujukan kepada pemerintahan saat ini. "Power must not go unchecked. Artinya, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power," ujar SBY.
Ditambahakan SBY, banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara.
Presiden Jokowi pun menegaskan, tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dijelaskannya, bahwa Perppu tersebut adalah produk Undang-Undang, yang dikeluarkan melalui mekanisme yang demokratis. Setelah pemerintah mengeluarkan Perppu, ada mekanisme lagi di DPR, dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi yang entah setuju dan tidak setuju.
"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," tandas Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.
Jokowi menegaskan, sebagai negara demokratis dan negara hukum, Indonesia membuka luas proses-proses seperti itu. Untuk itu, ia meminta tidak membesar-besarkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada.
"Kalau masih ada yang tidak setuju. Kembali lagi bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi). Inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki," tegas Jokowi. (rm)Keluarga Ikut Kunker Presiden, Setneg Nilai Wajar
Senin, 10/07/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, keikutsertaan keluarga dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Turki dan Jerman 5-9 Juli 2017 dinilai wajar. Jokowi terbang ke Turki untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Dari Turki, Jokowi kemudian bertolak ke Hamburg, Jerman untuk mengikuti KTT G-20.
Semua keluarga presiden ikut dalam rombongan. Mereka adalah anak pertama Gibran Rakabuming Raka, istrinya Selvi Ananda, dan anaknya. Anak kedua Jokowi Kahiyang Ayu, dan anak bungsu Kaesang Pangarep juga ikut dalam rombongan.
Menurut Pratikno, keluarga mengikuti kunjungan kerja Presiden sesuatu yang wajar karena Presiden tidak bisa mengajukan cuti. "Jadi artinya, bagaimana tanpa cuti tapi di sela-sela itu bisa berinteraksi dengan keluarga. Ini kan yang nama presiden juga jelas manusia sebagai bapak, sebagai kakek, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga dan seterusnya," ucap Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/17).
Menurut Pratikno, tidak ada tradisi cuti bagi presiden di Indonesia. Hal ini beda dengan negara lain. "Pegawai negeri masih ambil cuti, tapi presiden tidak pernah ambil cuti jadi kita tidak ada aturan sampai sekarang mengenai cuti dan saya bisa membayangkan memang sangat berat siapapun presidennya. Seperti presiden Amerika Serikat misalnya yang punya tradisi cuti tapi kita tidak punya tradisi cuti," ujar Pratikno.
Namun, Pratikno menjamin meski keluarga ada yang ikut, namun tidak membebani negara. Biaya tambahan akan ditanggung pribadi oleh Jokowi. "Jadi kalau ada tambahan kamar di luar kompartemen kamarnya presiden yaitu menjadi tanggung jawab pribadi pak presiden," kata Pratikno.
Selian itu, Pratikno menilai pemerintahan Jokowi mengedepankan efektif dan efisien. Bahkan, sampai mengurangi kenyamanan presiden sendiri.
"Jadi kalau kita kunjungan ke luar negeri berderet pesawat tamu-tamu kepala negara yang paling kecil pesawat Republik Indonesia jadi yang lain model semacam Garuda tapi kalau ini emprit saja kecil," ucap Pratikno. (dtc/mag)
Kunker Jokowi Boyong Seluruh Anggota Keluarga Disorot
Kamis, 06/07/2017 20:04 WIBWakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Ankara, Turki yang membawa seluruh anggota keluarga intinya. "Saya nggak tahu apa alasannya, mungkin sekalian liburan atau bagaimana, tapi tentu menimbulkan pertanyaan. Sah-sah saja orang bertanya karena tentu di luar kebiasaan dilakukan presiden Jokowi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Ia membandingkan kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden ke-2 Soeharto. "Setahu saya di zaman Pak Harto tidak ada sampai ke cucu, mungkin pernah kalau anak. Kalau bawa cucu setahu saya tak pernah," jelas Fadli.
Politikus Gerindra ini enggan berkomentar apakah tindakan Jokowi melanggar etika sebagai pejabat negara. Menurut Fadli, harus ada aturan yang mengatur membawa anggota keluarga saat pejabat melakukan kunjungan resmi ke luar negeri.
"Nggak tahu, harus dikaji sejauh mana aturan pendampingan ke luar negeri karena kalau di DPR kan ada apakah boleh misalnya pejabat membawa sampai anak cucu, mantu, bukankah itu juga menggunakan fasilitas negara dan keperluannya apa kecuali sedang cuti," tuturnya.
"Ini perlu menjadi catatan, apakah bisa dilakukan karena kan, kalau istri sebagai pendamping saya kira masih wajar. Kalau anak, cucu, sampai menantu kan bisa jadi pertanyaan juga," tambahnya.
Seperti diketahui, Jokowi saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan di Turki. Jokowi rencananya akan bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Rombongan Presiden Jokowi direncanakan baru akan tiba di Tanah Air pada Minggu, 9 Juli 2017.
Kali ini, Jokowi membawa seluruh keluarga intinya yakni dari tiga anaknya, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu. Selvi Ananda, menantunya, dan Jan Ethes, cucunya juga turut serta. Padahal biasanya, Jokowi hanya membawa sang istri Iriana dalam kunjungan sebelumnya. (dtc/mfb)Ini Isi Pertemuan GNPF MUI dengan Presiden Jokowi
Selasa, 27/06/2017 21:06 WIBGerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, yang dikomandoi Bachtiar Nasir, bersilaturahmi ke Presiden Joko Widodo pada hari pertama Lebaran, Minggu (25/6) di Istana Merdeka, Jakarta. Bachtiar menguraikan isi pertemuan tersebut dan bagaimana proses sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi.
Bachtiar bercerita bahwa sebelum menemui Presiden Jokowi menemui lebih dulu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bachtiar menyebut pertemuannya dengan JK tak hanya sekali. Beberapa kali dia mengunjungi JK sebelum Idul Fitri kemarin.
"Sebelum ini, saya datang tiga kali ke Pak JK," kata Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center, Jaksel, Selasa (27/6).
Salah satu pertemuan Bachtiar dengan JK dihadiri salah satu menteri Jokowi. Dia adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. "Satu kali didampingi Pak Wiranto," sebut Bachtiar.
Pertemuan tersebut bukan diselenggarakan tanpa alasan. Ini dilakukan agar komunikasi ke Jokowi terbuka. "Tujuannya agar terjadi dialog. Ini tidak mendadak (ketemu Jokowi di Istana)," urainya.
Dalam pertemuan dengan presiden, Ia menegaskan objektif, tak ada puja-puji, namun Bachtiar mengakui tidak selamanya Jokowi salah dalam memimpin.
Bachtiar mengatakan hanya menyampaikan fakta apa adanya. "Kita objektif, masak iya Presiden salah semua. (Presiden) ada benarnya juga, dong," tegas dia.
Sebelumnya, dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari pertama Lebaran, Senin (25/6) lalu, Bachtiar mengatakan GNPF MUI mendapatkan fakta keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dan umat.
"Yang kami juga luar biasa mendapatkannya adalah keberpihakan beliau pada ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan. Kami dengar, alhamdulillah, ada will yang cukup bagus. Sampai yang sama-sama pernah kita dengar bagaimana sekian belas juta hektare tanah diperuntukkan buat rakyat," ujar Bachtiar.
Bachtiar juga mengatakan pertemuan tersebut berlangsung cair, berbeda saat dia dan GNPF melakukan aksi unjuk rasa. Ada tujuh orang perwakilan dari GNPF MUI.
"Jadi lebih cair suasananya. Karena ini suasana Lebaran. Beda kalau suasana demo," kata Bachtiar.
Bachtiar pun mensyukuri pertemuan tersebut. Mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
"Alhamdulillah, Presiden juga mendengarkan satu per satu dari kami yang hadir sejumlah tujuh orang perwakilan GNPF. Kami semua juga mendengarkan apa yang disampaikan Presiden, dan alhamdulillah ini menjadi masukan juga buat kami," kata Bachtiar.
Ia juga menegaskan komitmen menjaga kesatuan NKRI. Mereka menepis jika ada anggapan GNPF MUI menolak pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Bagi kami, Pak Presiden simbol negara. Patriotisme kami harus menghargai simbol negara," katanya.
Bachtiar menegaskan GNPF MUI sangat menghargai Presiden Jokowi. Jika tidak, sama saja mereka melecehkan makna kebangsaan Indonesia. Bachtiar juga mengatakan, jika pertemuan GNPF MUI dengan Presiden Jokowi terjadi lebih dulu, tidak akan ada serangkaian aksi-aksi lanjutan di negara ini.
"Seandainya terjadi dialog di antara kita di 411, mungkin tidak ada lagi 212. Kemudian Presiden bicara lain, bagaimana program tanah, menyeimbangkan ekonomi, urusan ke China, ke Arab Saudi, ke Kuwait, ke Qatar, bahkan telepon langsung untuk hubungan dengan Turki membangun pendekatan itu," terangnya.
Lebih lanjut Bachtiar juga menyebut Jokowi dekat dengan ulama. Jokowi selalu berdiskusi dengan ulama saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah.
"Sebetulnya Presiden ingin terjadi dialog dan Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. Setiap ke daerah, Presiden bilang selalu kumpulkan ulama, 60 ulama, 80 ulama. Presiden bilang, ´Yang berani menasihati saya ulama,´" jelas dia.
Karena itu, Bachtiar dan teman-temannya sempat berdialog dengan Jokowi membahas soal kriminalisasi ulama dan upaya menyudutkan umat Islam belakangan ini. Rezim Jokowi, disebut Bachtiar, tak merasa melakukan hal tersebut.
"Kami sangat memahami pihak rezim itu tak merasa melakukan diskriminasi muslim dan nonmuslim. Itu perasaan di sana. Kami menyadari Presiden dan rezim tak merasa ada kriminalisasi ulama. Tak merasa ada upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleran, anti-Pancasila, antikebinekaan," kata Bachtiar.
"Kami datang untuk menyampaikan bahwa faktanya ada. Itu yang kami sampaikan dan alhamdulillah kami diterima," katanya. (dtc/mfb)