Satu kasus yang akan dituntaskan melalui aturan baru ini adalah kasus korupsi pemanfaatan spektrum 2,1 Ghz untuk jaringan 3G oleh PT Indosat Mega Media (IM2) Tbk.

Kejaksaan Agung terkesan mandul dalam penanganan perkara dugaan korupsi pemanfaatan spektrum 2,1 Ghz untuk jaringan 3G oleh PT Indonesia Mega Media (IM2), anak usaha PT Indosat Tbk.

Berdasar putusan MA telah menolak Peninjauan Kembali (PK) Nomor 77PK/Pidsus/2015 yang diajukan terdakwa Indar Atmanto. Putusan tersebut meneguhkan putusan kasasi MA yang menghukum Indar hukuman penjara delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Informasi yang dihimpun gresnews.com di Kejaksaan Agung, belum dieksekusinya uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun dan belum dimajukannya berkas empat tersangka lain ke pengadilan bukan semata-mata ada upaya PK kedua yang dilakukan Indar Atmanto.

Perlakuan berbeda ditunjukkan Kejaksaan Agung dalam menangani eksekusi uang pengganti kerugian negara atas dua terpidana.

Kejaksaan Agung tak perlu ragu untuk mengambil langkah tegas atas putusan MA tersebut. Eksekusi uang pengganti harus dilakukan demi penegakan hukum.

Tunggakan pengembalian uang pengganti perkara di Kejaksaan Agung jumlahnya terus membengkak. Namun tunggakan yang telah mengendap bertahun-tahun  itu  tak kunjung bisa diselesaikan.

Padahal dengan ditolaknya kasasi dan peninjauan kembali Indar Atmanto (mantan Presdir PT IM2) Kejaksaan Agung punya payung hukum untuk melanjutkan menelisik tersangka lainnya.

Kepentingan umum dalam kasus ini adalah PT IM2 merupakan penyelenggara komunikasi seluler dan internet yang banyak pelanggannya dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam kasus ini, Kejagung baru setengah jalan mengeksekusi putusan tersebut. Kejagung sudah memenjarakan Indar, tetapi tidak mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp1,3 triliun.

 Meksi telah ada putusan PK Mahkamah Agung hingga saat ini Kejaksaan Agung belum bergerak mengeksekusi uang pengganti kasus pengalihan frekuensi Indosat.

Kejaksaan Agung tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan eksekusi uang pengganti yang wajib dibayar oleh PT Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp1,3 triliun dalam kasus korupsi jaringan pita frekuensi 3G.

Perkara korupsi penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 Ghz/3G PT Indosat Mega Media (IM2) masih mangkrak di  Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung juga harus memperhatikan putusan kasasi MA bahwa BPKP tidak berhak mengaudit PT IM2. Karena tidak berhak maka tuduhan merugikan negara mencapai Rp1,3 triliun menjadi tidak sah.

Hakim juga mengabaikan keterangan ahli, mengabaikan surat Menteri Komunikasi dan Informatika yang telah menyatakan tidak ada pelanggaran dalam kasus IM2.