-
Kalteng Siapkan Lahan Calon Ibukota Negara
Jum'at, 11/08/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta, rupanya ditanggapi serius oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Kalteng memang menjadi salah satu alternatif provinsi untuk ibukota baru.
Sugianto Sabran mengaku daerah yang dipimpinnya siap apabila ditunjuk menjadi ibukota baru. Lahan seluas 300-500 ribu ha telah disiapkan apabila pemerintah pusat benar-benar akan merealisasikan wacana yang tengah dikaji tersebut.
"Saya sebagai Gubernur tidak akan ikut polemik wacana tersebut karena itu seutuhnya kewenangan pusat. Saya hanya ingin menjalankan amanat Presiden untuk menyiapkan lahan 300.000 hektar di Palangka Raya dan itu lahan negara, agar tidak ada calo tanah. Selebihnya terkait kajian dan perencanaan saya serahkan ke Pemerintah Pusat," ujar Sugianto, beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku bersyukur, dengan langkah yang dilakukan Sabran. Pasalnya, biaya untuk pembangunan Ibu Kota baru akan jauh berkurang karena kebutuhan dana untuk pengadaan lahan telah dipangkas.
"Kalau nantinya pindah ke sana, kan artinya berarti kita tidak perlu biaya untuk pengadaan lahan. Dan itu sangat-sangat mengurangi kebutuhan biaya untuk pengembangan pusat administrasi baru tersebut," katanya saat ditemui usai acara Indonesia Development Forum (IDF) di Gama Tower, Jakarta, Kamis (10/8).
Meski begitu, ia mengaku wacana pemindahan Ibu Kota masih terus dikaji oleh Bappenas saat ini. "Kajian masih berjalan. Lagi berjalan ya, bukan akan. Masih berjalan," imbuhnya.
Sementara itu, Sugianto Sabran mengaku hanya menyiapkan lahan dan bukan bersifat tendensi. Seluruhnya Ia serahkan kepada Presiden Joko Widodo selaku pemegang hak prerogatif.
"Kalaupun jatuh ke Kalteng, kami akan sambut dengan ramah, karena warga kalteng ramah dan toleran. Kalteng akan menyiapkan kota yang bahagia untuk penduduknya," tukasnya. (dtc/mag)
DPR Tolak Usulan Dana Kajian Pemindahan Ibukota
Senin, 24/07/2017 20:11 WIBPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2017 setelah disepakati pembahasan di Badan Anggaran. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno menanyakan rencana pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota.
Ia mempertanyakan rencana tersebut di tengah efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, Bappenas dalam perubahan anggarannya di tahun 2017 memasukkan alokasi Rp 7 miliar untuk kajian pemindahan Ibu Kota.
"Sekarang efisiensi jadi pembahasan, anggaran pembangunan ibu kota apa hanya sekedar topik yang mengamankan kita dari satu topik atau apa," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7).
Ia menyarankan perihal pemindahan ibu kota sebaiknya tetap dilanjutkan, namun tidak untuk tahun ini melainkan tahun depan.
Anggota Komisi XI DPR, Hafidz Thohir, menyatakan pemindahan ibu kota tak menjadi urgensi saat ini, sehingga wacana mengkajinya pun tak perlu dilakukan saat ini.
"Kalau kami bandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentaskan kemiskinan. Ini kan harus kita selesaikan. Tadi kita tanya itu, kenapa terjadi keterlambatan," katanya.
Bukan masalah dana yang dialokasikan, namun persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat saat ini seharusnya menjadi representasi dari apa yang dirasakan rakyat.
Senada dengan Hafidz, anggota Komisi XI DPR lainnya, Refrizal, menyarankan pemerintah menghentikan kajian pemindahan ibu kota lantaran hanya menghabiskan energi saja. "Jadi saya minta setop polemik ini, karena anggarannya tidak ada," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappenas mengatakan rencana tersebut menjadi tanda seriusnya pemerintah membahas wacana ini. "Wacana Ibu Kota pemerintah ini serius, makanya perlu kajian terlebih dahulu. Sifatnya komprehensif, tidak parsial," kata Bambang.
Namun tampaknya anggaran tersebut tak jadi dialokasikan ke APBNP. Bambang mengatakan, anggaran tersebut tak jadi dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahun 2017.
"Di Komisi XI kami ajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar, di mana Rp 7 miliar di antaranya untuk studi mengenai pemindahan Ibu Kota. Tapi kebetulan mungkin di Banggar dan Kemenkeu ini tidak masuk, jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL," ujar Bambang.
Untuk itu, anggaran Kementerian Bappenas yang semula Rp 1,36 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 1,8 miliar yang terdiri dari efisiensi dan PHLN, PHDN dan SBSN sehingga menjadi Rp 1,35 triliun. "Jumlah ini tidak termasuk dalam tambahan anggaran Rp 7 miliar yang diusulkan sebelumnya," tutup Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno. (dtc/mfb)Anies Baswedan: Pemindahan Ibukota Harus Digodok Matang
Minggu, 16/07/2017 11:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menegaskan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota harus digodok secara matang. Dia menilai terkait hal ini, Presiden Joko Widodo tentunya sudah memikirkan sebaik-baiknya.
"Ini bukan gagasan mendadak, ada tim kajian, keseriusan menggodok ide. Ini bukan sesuatu setengah matang, saya percaya tidak setengah matang," kata Anies usai acara Halalbihalal di kantor DPD Demokrat, Jalan Bampu Apus Raya No 9, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (15/7).
Selama ibukota masih di Jakarta, Anies mengatakan, fokus menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan baik. Dia tak akan terpengaruh wacana pemindahan ibu kota. "Nggak ada komentar khusus, saya Gubernur Jakarta saya jalankan tugas sebaik-baiknya selama masih DKI Jakarta," paparnya.
Presiden Joko Widodo memang sudah melontarkan wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara. Jokowi mengatakan, wacana tersebut masih dalam tahap pengkajian. "Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Jokowi seperti yang disampaikan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, Kamis (13/7). Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara.
Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan. Jokowi juga mengatakan, dalam kajiannya itu, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam.
Namun, Jokowi memastikan tidak akan memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan. "Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya. (dtc/mag)
Pemindahan Ibukota Dalam Kajian
Selasa, 11/07/2017 20:58 WIBSudah ada 3 lokasi yang mengerucut untuk diputuskan sebagai ibu kota negara yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Studi lebih mendalam dilakukan Kementerian PUPR dan Bappenas dengan melihat pengalaman negara lain yang sukses memindahkan ibu kota negaranya seperti Amerika Serikat, Kazakhtan, Brasil, sampai Australia.
Polemik Wacana Pemindahan Ibukota Negara
Sabtu, 08/07/2017 15:00 WIBWacana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta, salah satunya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus menuai polemik.
Gonjang-Ganjing Wacana Pindah Ibukota
Jum'at, 14/04/2017 19:00 WIBRencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota ke luar Jawa, memancing beragam pendapat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang bersikap hati-hati, ada juga yang menilai rencana itu tak logis.
Membuka Lagi Wacana Pindah Ibukota
Senin, 24/08/2015 11:45 WIBSebenarnya, sejak era Presiden RI pertama, Soekarno atau lebih dikenal dengan sapaan Bung Karno, pemerintah sudah mewacanakan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Ahok: Daripada Pindah Ibu Kota, Lebih Baik Perbaiki Jakarta
Senin, 28/01/2013 17:21 WIBWakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku lebih memilih untuk memperbaiki infrastruktur Kota Jakarta daripada memindahkan ibu kota.
Mahfud MD: Secara Konstitusional Pemindahan Ibu Kota Bisa Dilakukan
Rabu, 23/01/2013 16:14 WIB"Kalau secara konstitusi bisa, tinggal mengubah Perda DKI-nya."
Pemerintah Pertimbangkan Beberapa Daerah untuk Jadi Pusat Pemerintahan
Senin, 21/01/2013 14:55 WIBDia mengakui, beberapa negara lain telah menjalankan konsep serupa dengan lokasi baru berjarak sekitar 400 km dari ibu kota lama, ada beberapa opsi wilayah yang saat ini dipertimbangkan pemerintah, namun Velix belum mau mengungkapkan daerah mana yang dimaksud.
Jokowi: Setuju Ibu Kota Dipindahkan dengan Syarat
Senin, 21/01/2013 13:44 WIB"Yang penting, sekarang atasi banjir dulu. Kalau memang kita sudah mentok, dan kesulitan mengatasi banjir Jakarta, semua langkah dan tahapan sudah kita jalankan dan tidak ada jalan lain, saya sangat setuju dengan Ketua MPR terkait pindah ibu kota."
Jokowi: Bicara Pemindahan Ibu Kota Itu Nanti, Sekarang Urus Korban Banjir
Jum'at, 18/01/2013 20:00 WIB"Masalah itu (pemindahan ibu kota, red) nanti setelah banjir selesai," ucap Jokowi seraya tertawa.
Hatta Rajasa: Jangan Latah Pindah Ibu Kota Hanya Karena Banjir
Jum'at, 18/01/2013 18:43 WIB"Saya membaca pikiran-pikiran itu, kita jangan latah hanya karena banjir, lalu kita berpikir seperti itu," kata Hatta.
Ketua DPR Mau Ibu Kota Dipindahkan Tak Jauh dari Jakarta
Jum'at, 18/01/2013 16:15 WIB"Satu-satunya cara adalah memindahkan ibu kota ke daerah lain," kata Marzuki.
Ibu Kota Tak Perlu Pindah, Perbaiki Saja Infrastrukturnya
Jum'at, 18/01/2013 15:07 WIB"Kalau mau pindah, ke mana? Pindah kantor itu gampang, pindah orangnya bagaimana? Kalau misalnya pegawai pusat 200.000 orang, banyak sekali termasuk tentara, jaksa, DPR bagaimana caranya memindahkan orangnya?"