JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Udayana Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak mengaku mendeteksi ada ratusan anggota ISIS yang bermukim di tiga wilayah, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Ratusan anggota ISIS itu telah pulang dari Timur Tengah. Ia menyebut di Bali ada sekitar 50 orang, di NTT ada sekitar 25 orang dan terbanyak ada di NTB yang mencapai 600-an orang.

Namun ia menegaskan posisi orang-orang itu masih terkendali dan tidak melakukan aktiovitas. "Posisinya terkontrol dan dia ´tidur´," kata Komaruddin di Denpasar, Bali, Sabtu (19/8).

Menurut Komaruddin, TNI bersama Polri telah mengetahui posisi semua anggota ISIS itu. Di mengatakan, Mereka akan tetap dibuat ´tertidur´ atau non-aktif demi stabilitas nasional dan kedaulatan Republik Indonesia.

"Jadi harus kita buat dia tertidur. Sel-sel tertidur sehingga anak sekolah bisa tetap belajar dengan baik, pemerintahan berjalan baik, pengusaha bisa berbisnis dengan baik dan wartawan juga bisa bikin berita baik-baik," ujar Komaruddin.

Komaruddin mengatakan warga negara Indonesia yang telah memilih ISIS daripada bangsanya sendiri itu tetap memiliki hak. Namun demikian, mereka tidak bisa lagi bergerak bebas seperti warga negara Indonesia yang setia pada bangsa sendiri.

Dikatakannya sebagai warga negara mereka masih memiliki hak, walau mungkin dia menyimpang.Namun meskipun dari Suriah sana dia kembali ke Indonesia, bukan berarti dia bebas begitu saja. "Dia terdaftar di kepolisian dan di negara, di mana alamatnya, posisinya, itu pasti termonitor," ujar Komaruddin.

Ditegaskan Komaruddin, kearifan lokal adalah kekuatan bangsa Indonesia. Kekuatan itu mampu membendung paham-paham radikal yang berlawanan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Komaruddin menyebut, paham radikal bisa masuk dan diterima segelintir anak bangsa karena ketidakpahaman atas sejarah bangsa Indonesia. Masuknya paham radikal juga disebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia.

"Itu adalah anak bangsa, sekelompok kecil yang tidak mengerti sejarah. Kalau dia mengerti sejarah bangsa dan negara, maka dia tidak akan berbuat seperti itu. Kalau ada paham negara lain masuk ke Indonesia, dia mau, karena kita heterogen dan majemuk," tambahnya. (dtc/rm)

Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyebut kelompok radikal ISIS merupakan rongsokan dari budaya Arab yang kalah. Syafii pun heran masih ada muslim yang tergoda dengan ISIS.

"Saya katakan, presiden agak kaget tadi, adalah rongsokan peradaban Arab yang kalah. ISIS puncaknya. Kaget dia. Saya yang ngomong, saya katakan. Memang sudah saya sampaikan beberapa kali. Bukan sekarang saja dengan Anda. Ini berbahaya sekali," kata Syafii Maarif kepada wartawan usai dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).

Pria yang akrab disapa Buya Syafii ini juga heran masih ada muslim yang ingin bergabung dengan ISIS. Dia menegaskan, meski menggunakan bahasa Arab, bukan berarti ISIS itu mewakili agama, bahkan ISIS telah merusak dimana-mana.

Dikatakan Buya Syafii, saat ini negara-negara di Arab juga kewalahan dengan ISIS. "Itu kesalahan mereka semua. Razim di Arab ini tidak ada yang hadir sudah. Ndak ada yang hadir. Ulama kadang-kadang hanya membenarkan sikap penguasa," katanya. (dtc/mfb)

Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam daftar jumlah militan asing ISIS yang ditangkap di Turki. Peringkat pertama adalah Rusia dan Tajikistan, Irak dan Prancis berada di nomor tiga, empat dan lima. Hal ini sangat mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran Australia selaku tetangga Indonesia.

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Turki seperti dilansir media Australia, News.com.au, Sabtu (15/7/2017), dari total 4.957 militan asing ISIS yang ditangkap di Turki, warga Rusia adalah yang terbanyak di dunia, yakni 804 orang. Diikuti kemudian oleh warga Indonesia yang berjumlah 435 orang.

Masih menurut News.com.au, pejabat-pejabat penegak hukum Australia telah lama prihatin akan jumlah warga Indonesia yang bertempur bersama ISIS di Suriah dan kembali ke Indonesia serta berbaur kembali ke masyarakat dengan bebas.

Untuk membahas kepulangan para militan ISIS tersebut, kepala-kepala kontraterorisme dan menteri-menteri pemerintah Australia akan menghadiri sebuah konferensi di Indonesia dalam dua pekan ini. Para pejabat Australia tersebut juga akan membahas ancaman yang ditimbulkan dari para petempur ISIS yang pulang tersebut dengan para pejabat Indonesia.

Bulan lalu, otoritas Indonesia mengumumkan bahwa 152 WNI yang dideportasi dari Turki antara Januari dan Juni tahun ini, telah dipulangkan ke desa-desa mereka setelah menjalani program deradikalisasi. Namun ada kekhawatiran bahwa sejumlah militan ISIS tersebut tengah merencanakan serangan-serangan di Indonesia.

Olivier Guitta, CEO of GlobalStrat, perusahaan konsultasi keamanan dan risiko geopolitik mengatakan, statistik tersebut tidak menyebutkan periode penangkapan tersebut, namun menurutnya kemungkinan sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Dalam serangkaian postingannya di Twitter mengenai angka tersebut, Guitta mengatakan bahwa "sangat mengkhawatirkan bagi keamanan Indonesia bahwa begitu banyak warga negaranya yang telah bergabung atau mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah".

"Jumlah warga Indonesia anggota ISIS yang ditangkap di Turki benar-benar membingungkan dan merupakan kejutan besar karena mereka nomor 2," ujar Guitta.

Menurut analis terorisme Sidney Jones seperti dikutip News.com.au, banyaknya jumlah warga Indonesia yang ditangkap di Turki mungkin disebabkan oleh fakta bahwa banyak wanita dan anak-anak yang ditangkap setelah pergi ke Suriah bersama keluarga mereka.

"Ketika Anda mengatakan ´jihadis´, imej Anda adalah salah satu petempur pria, namun banyak warga Indonesia yang pergi bersama keluarga dengan tujuan yang salah arah yakni membesarkan anak-anak mereka di negara yang murni Islam," tutur Jones. (dtc/mfb)

Kepolisian Turki menangkap 37 terduga ISIS dalam operasi antiteror di sejumlah provinsi di Turki, termasuk seorang pria yang kedapatan membawa peledak di perbatasan dengan Suriah. Di antara mereka termasuk dua anak-anak yang salah satunya berasal dari Indonesia.

Dilansir kantor berita Reuters, Rabu (5/7/2017), Kantor gubernur di provinsi Hatay, Turki selatan menyatakan seperti pria Suriah tersebut ditangkap pada Selasa (4/7) saat mencoba melintas masuk secara ilegal ke Turki dari Suriah, dengan membawa 5,25 kilogram TNT dan sembilan detonator.

Kantor berita Dogan melaporkan, kepolisian juga menangkap 25 orang dalam penggerebekan serentak di sembilan provinsi termasuk Istanbul pada Selasa (4/7) malam waktu setempat. Operasi tersebut menargetkan para tersangka ISIS yang telah masuk dalam daftar pengawasan selama empat bulan terakhir.

Dalam rangkaian operasi terpisah lainnya di hari yang sama, polisi juga menangkap 12 orang, dua di antaranya anak-anak, di provinsi Adana, Turki selatan karena diduga terkait kelompok ISIS. Disebutkan Dogan, salah satu dari mereka yang ditangkap adalah seorang bocah perempuan berumur 12 tahun yang berasal dari Indonesia. Tidak disebutkan lebih detail mengenai identitasnya.

Otoritas Turki telah menahan lebih dari 5 ribu terduga ISIS dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat-pejabat Turki mengatakan, otoritas Turki telah mendeportasi sekitar 3.290 militan asing dari 95 negara. Otoritas Turki juga telah menolak setidaknya 38.269 orang untuk masuk ke negeri itu. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte sebelumnya menyatakan lebih mengharapkan bantuan TNI, daripada bantuan tentara khusus Amerika Serikat untuk memerangi teroris Maute yang berafiliasi kepada ISIS di Marawi, Filipina Selatan.  Alasan Duterte, TNI dinilai lebih memiliki keahlian dalam perang gerilya. Sementara Pasukan AS dinilai hanya akan merepotkan pasukannya dalam menangani terorisme.

Menanggapi keinginan dan harapan Presiden Filipina itu muncul pendapat yang beragam dari pihak Indonesia. Namun Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengingatkan agar pihak Indonesia  tidak bersikap reaktif dalam menanggapi keinginan pemerintah Filipina tersebut.

Sebab menurutnya, pengiriman pasukan TNI tidak diatur dalam peraturan dan Undang-Undang.

Menurut Hasanuddin, setidaknya ada tiga acuan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan terkait hal ini. Pertama, mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, dimana disebutkan: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kemudian, lanjut Hasanuddin, masih dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 3 UUD 1945, dijelaskan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

"Makna yang terkandung, yakni, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," imbuh Politisi F-PDI Perjuangan, dalam rilisnya, Senin (03/7) .

Kedua, Pasal 10 ayat 3 butir d dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara memang menyebut bahwa TNI dapat ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam penjelasannya, tugas TNI yang masuk dalam kategori operasi militer selain perang (OMSP) itu antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civil misision). "OMSP juga dilakukan berdasarkan permintaan atau perundang-undangan," tambah Hasanuddin.

Kalaupun mau disinggung pada penjelasan soal wewenang TNI terkait dengan operasi militer, dijelaskan Hasanuddin,  selain perang (OMSP) sebagaimana yang termaktub dalam butir b ayat 6 yang menyebut TNI memiliki tugas untuk melaksanakan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, maka ada hal yang mesti diperhatikan.

"Salah satunya, pengiriman satgas TNI dalam operasi perdamaian di bawah bendera PBB, harus mendapatkan persetujuan dari  DPR RI, serta  memperhatikan pertimbangan institusi lainnya yang terkait," ujarnya.

Sedang Ketiga, merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Mengacu pada tiga produk Undang-Undang di atas, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur. TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

"Walaupun Indonesia memang terikat dalam komunitas bangsa-bangsa ASEAN, tetapi ASEAN juga bukan merupakan pakta pertahanan bersama. Jadi  Indonesia  juga tidak punya dasar hukum untuk mengirim pasukan TNI ke negara-negara ASEAN termasuk Filipina," ujar Hasanuddin.

Untuk itu Hasanuddin menyarakan, bantuan Indonesia  yang dapat diberikan kepada  Filipina bisa berupa bantuan logistik, pelatihan militer, alat kesehatan, atau data intelijen lainnya yang  diperlukan angkatan perang Filipina.

"Lagi pula, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen mereka," tegas Hasanuddin. (rm)

Hingga saat ini Indonesia masih aman dari penyusupan kelompok militan Maute yang berafiliasi dengan ISIS di Filipina. Perkembangan terbaru militer Filipina berhasil memukul mundur milisi Maute dari Kota Marawi setelah kota tersebut sempat dikuasai beberapa pekan.

"Sampai saat ini belum kita temukan ada yang coba mendarat ataupun naik perahu diam-diam ke Indonesia dalam kaitan lari dari Marawi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di gedung Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/6).

Rikwanto mengatakan aparat kepolisian bersama TNI masih disiagakan di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara untuk mengantisipasi penyusupan kelompok militan Maute. Para personel dibekali peralatan dan fasilitas yang mumpuni untuk memantau pergerakan penyusup.

"Di Sulut, kami tempatkan pasukan-pasukan, ditambah TNI. Kemudian di Gorontalo juga demikian, di Maluku Utara juga demikian. Kami jaga semua perbatasan dengan fasilitas, peralatan, yang sesuai. Jadi, kalau ada yang melarikan diri dari Marawi ke Indonesia, bisa kami pantau," terang Rikwanto.

Polri mengerahkan 108 personel dan 6 kapal laut untuk bersiaga di perbatasan perairan Sulawesi Utara dan Filipina. Penyiagaan personel ini memperkuat perbatasan untuk mencegah kelompok ISIS masuk ke Indonesia.

"Yang di Jakarta juga sudah bergerak ke wilayah Sulawesi Utara," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul sebelumnya, Kamis (15/6).

"Pada prinsipnya (keamanan perbatasan) akan terus dimonitor, dijaga, dan diberdayakan masyarakatnya," lanjutnya. (dtc/mb)

Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali menangkap terduga teroris. Densus membekuk Agus Trimulyono alias Pak Gun ditangkap usai salat Dzuhur di Masjid Umar, Surabaya.

"Pernah ikut pelatihan militer di Syiria," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, di Mapolda Jatim, Senin (19/6).

Dari informasi yang dihimpun, Agus Trimulyono (40) alias Pak Gun, yang tinggal rumah kontrakan bersama istri dan empat anaknya di perkampungan Tanah Merah, Kecamatan Kenjeran, Surabaya ini, sehari-hari bekerja sebagai penjual bumbu keliling.

Sebelumnys Densus 88 juga menangkap Sahrul Munif pada Senin pagi tadi di Malang. Kemudian, Sahrul dititipkan di ruang tahanan Markas Detasemen B Brimob, Malang.

"Keduanya pernah ke Syiria bersama dengan Abu Jandal, dan ikut pelatihan militer di dengan ISIS. Juga pernah mendeklarasikan ISIS," tuturnya.

Terbongkarnya jaringan Abu Jandal ini, karena adanya komunikasi melalui handphone dari salah satu narapidana teroris di Lapas Malang.

"Ini berawal dari komunikasi Febri ke kakaknya, pakai telepon di lapas. Memberitahu untuk menyampaikan pesan kepada ikhwan (panggilan persaudaraan di jaringan ini) di Mondoroko (wilayah di Kabupaten Malang). Pembicaraan ini yang akan ditangani Mabes Polri," kata Frans. (dtc)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius meminta masyarakat menyadari bahwa kelompok radikal Islamiq State of Syria and Iraq (ISIS) hanya memperdaya dan memanfaatkan WNI yang bergabung dengan mereka.

Hal itu menurutnya terbukti dengan adanya pengakuan WNI yang merasa dibohongi kelompok ISIS saat berada di Suriah. Ia pun meminta video pengakuan itu  diviralkan dan disebarluaskan.

"Viralkan! Saya minta media memviralkan pemberitaan tersebut karena kita melihat itu, ternyata betul bahwa motivasi orang berangkat itu ada juga yang karena kesejahteraan, mereka mau hidup tenang, biaya hidup murah, kemudian kerjaan mudah, ternyata kan dibohongi," kata Suhardi, Jumat (16/6).

WNI yang membuat video telah bergabung dengan ISIS, menurut Suhardi, merupakan korban propaganda palsu tentang hidup sejahtera dan berdasar kekhilafahan yang dilakukan kelompok radikal melalui internet. Ia prihatin karena banyak WNI yang akhirnya gigit jari saat berada di tengah kelompok ISIS.

"Ngapain di sana, di sini (Indonesia, red) sudah bagus kok. Intinya motivasinya ada dua, masalah kesejahteraan, yang kedua ideologi yang mereka yakini mau hidup di sana lebih Islami ternyata di sana yang didapatkan melihat penyiksaan, kekerasan sehari-hari," ujarnya.

Menurut dia, saat ini banyak warga yang menjadi korban pemberitaan di media sosial ISIS yang tidak benar. Suhardi memberi contoh satu kisah WNI yang diiming-imingi pekerjaan sebagai pengemudi tank oleh ISIS jika bersedia hijrah ke lokasi konflik. Ternyata, WNI tersebut menganggur sesampainya di wilayah kekuasaan ISIS.

"Ada dari Malang, dijanjikan jadi supir tank di sana ternyata tidak benar. Masyarakat kita itu jadi sasaran-sasaran (tipu daya, red) seperti itu," ungkap Suhardi.

Untuk itu, Jenderal bintang tiga ini, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah termakan janji-janji surga ISIS semisal disuruh menjual seluruh harta benda di Indonesia sebagai modal hijrah dan biaya perjalanan akan diganti setibanya di wilayah ISIS. Sebab mencari kesejahteraan di daerah yang sedang berkonflik, itu sulit.

"Jangan sembarangan menerima janji-janji seperti itu. Nanti sudah jual semua hartanya di sini, katanya sampai sana mau di reimburse, mana direimburse, di sana saja tidak ada pekerjaan," katanya.

Menurutnya tak masuk akal jika di daerah konflik dan  daerah pertempuran ada iming-iming kerja dengan gaji tinggi dan nanti bisa sejahtera.

Apalagi setelah terperangkap kelompok ISIS bukanlah hal yang mudah untuk bisa lepas. Ia mengambil gambaran 16 WNI yang menerima tawaran untuk bergabung dengan ISIS menurutnya, nasibnya kini berakhir menderita

"Kalau sudah masuk perangkap seperti itu kan susah keluarnya, seperti sekarang ini 16 orang itu, ternyata mereka menderita. Kasihan, yang keluar baru perempuan-perempuan, yang laki-laki itu nggak tahu kita nasibnya, kan ditahan," tuturnya.

Untuk itu ia meminta masyarakat untuk bisa berfikir secara logika jika ada tawaran seperti itu.(dtc/rm)

Sel Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sudah menyebar di Indonesia. Diduga ada 16 lokasi sel ISIS di Indonesia.

"Nah, di Indonesia ada sekitar 16 tempat itu tempat ISIS juga, sudah bergabung dengan kita (Indonesia), nggak bisa dibedakan. Nah kalau kita tidak segera tutup pelarian ISIS ke Indonesia, maka sangat berbahaya," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Namun, Gatot tidak merinci secara detail ke-16 lokasi sel ISIS di Indonesia. "Contohnya daerah NTB Bima, Jateng ada, Jatim ada, kan ada itu," lanjut Gatot.

Ia mengatakan, saat ini sel-sel tersebut sedang ´tertidur´. Tanda-tanda mereka bangkit jika sedang melakukan aksi teror di Indonesia. "Dengan adanya bom artinya mereka ISIS kan? Sepakat kan? Tinggal kapan bangunnya, kalau ada kejadian mereka bangun," papar Gatot.

TNI juga menegaskan berkomitmen mencegah pasukan ISIS yang berada di Filipina masuk ke Indonesia. Gatot telah memerintahkan jajarannya menggalakkan operasi keamanan laut.

"TNI sudah melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari pulau terdekat, Marore, Miangas, jadi pelarian ke Tarakan kita tutup, pelarian ke arah Bitung lewat Marore, Miangas, Talaud kita tutup menuju ke Maluku Utara juga kita tutup dengan operasi udara, patroli udara dan laut," urai Gatot. (dtc/mfb)