JAKARTA, GRESNEWS.COM - Lima calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial kepada DPR disetujui Komisi III DPR RI melalui uji kelayakan dan kepatutan.
Kelima calon hakim Agung itu adalah Gazalba Saleh (Kamar Pidana), Muhammad Yunus Wahab (Kamar Perdata), Yasardin (Kamar Agama), Yodi Martono Wahyudi (Kamar Tata Usaha Negara) dan Hidayat Manao (Kamar Militer).
Anggota Komisi III Muhammad Syafi’i meyakini pilihannya terhadap 5 calon hakim agung tersebut. Alasannya kelima calon hakim agung tersebut, dianggap mampu menjawab tantangan penegakan hukum di masa mendatang, apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.
Menurut Syafi´i dalam uji kelayakan mereka dilihat basis pemahaman tentang hukum. Spesifikasi mereka sesuai dengan bidang kamar yang dipilih. "Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan kita konfirmasi dari makalah yang dibuat. Kami menilai mereka punya kualifikasi yang cukup," jelas Syafi’i, seperti dikutip dpr.go.id.
Politisi Gerindra ini menegaskan pihaknya mengharapkan proses penegakan hukum dilakukan se-independen mungkin dan tidak bisa diintervensi. Kini harapan besar ada dipudak lima hakim agung terpilih ini terlebih menghadapi pemilu 2019.
"Yang penting mereka punya tekad penegakan hukum harus independen. Tidak bisa diintervensi kepentingan pribadi. Kita harap yang mereka lakukan itu independen dan objektif," tandasnya. (rm)
Komisi Yudisial meminta Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mencabut permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab kewenangan KY dalam menyeleksi hakim dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Apalagi kehadiran KY dalam seleksi hakim justru bisa menghadirkan hakim yang taat pada pedoman perilaku hakim.
Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) yang tengah menjadi perdebatan seru diantara hakim Agung dan hakim konstitusi, diangkat menjadi tema untuk menguji calon hakim agung dalam kegiatan Seleksi hakim agung.
Sudrajat pernah mengikuti seleksi CHA pada 2013. Ia gagal dalam menjalani proses seleksi tersebut karena diberitakan sebuah media bahwa ia melakukan lobi-lobi dengan anggota komisi III dari fraksi PKB.
Sejauh ini mayoritas lima calon hakim agung hasil seleksi KY itu tergolong baik. Meski diantaranya ada hakim yang sempat diramaikan dan mendapat prasangka buruk dari publik.
Kebutuhan Hakim Agung itu berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung dan kekurangan hasil seleksi Tahun 2013 adalah sejumlah 10 hakim Agung.
Setelah gagal meloloskan tiga calon hakim agung dari Komisi III DPR, kini Komisi Yudisial akan kembali mengajukan 10 nama calon hakim agung kepada DPR.
Ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, kenapa raker tersebut digelar di tempat yang jauh padahal bisa di Jakarta. Sebab, kata Imam, Raker tersebut bisa dilakukan di sekitar Jakarta yang tidak membutuhkan biaya tinggi.
Kedua hakim agung itu dipilih Komisi III DPR untuk menggantikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pasca ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pada Oktober 2013 lalu dan Hakim Harjono yang memasuki masa pensiun pada akhir bulan Maret 2014 ini.
Dengan banyaknya jumlah pendaftar, KY akan lebih leluasa memilih calon yang akan diserahkan ke DPR. Meski demikian, jika masa perpanjangan tidak mencapai 100 orang, KY memastikan tidak akan memperpanjang masa pendaftaran lagi.
Komisi Yudisial (KY) menyatakan kecewa atas ditolaknya tiga calon hakim agung yang disodorkan pihaknya kepada Komisi Hukum DPR-RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Namun saat ditanya apakah hal itu merupakan bentuk protes DPR RI terhadap putusan MK yang memangkas kewenangan DPR dalam pemilihan hakim agung, Nudirman membantah. "Tidak! Ini kan karena para calonnya yang tidak disetujui saja," katanya.
