-
Airlangga Jadi Ketum Golkar
Kamis, 14/12/2017 12:20 WIBMenteri Perindustrian Airlangga Hartarto resmi menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP. Airlangga secara aklamasi ditunjuk menjadi Ketum Golkar lewat rapat pleno DPP yang digelar Rabu (13/12) malam.
Soal posisi menterinya yang rangkap jabatan dengan ketum parpol, Airlangga berpasrah kepada Presiden Joko Widodo. "Tanya Presiden," ujar Airlangga menjawab pertanyaan wartawan soal posisi menteri yang rangkap jabatan dengan ketum parpol, Kamis (14/12) dini hari.
Ditemui saat hendak bergegas pulang, Airlangga menegaskan dia menyerahkan sepenuhnya posisi Menperin kepada Jokowi.
"Ya, pastilah," katanya. Airlangga menjawab pertanyaan apakah dirinya menyerahkan sepenuhnya posisi menteri kepada Jokowi setelah merangkap sebagai Ketum Golkar.
Airlangga mengucapkan terima kasih atas penunjukan dirinya sebagai ketum. Airlangga menegaskan tak ada sekat di tubuh internal Golkar.
"Kami tegaskan, tidak ada faksi-faksi di Partai Golkar. Kami kerja bersama menyelesaikan agenda politik, apakah pileg atau pilpres. Dukungan dari masyarakat, seluruh stakeholder, kami ucapkan terima kasih," ujar Airlangga.
Golkar akan menggelar munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai Ketum Golkar pada 19-20 Desember nanti. Sehari sebelumnya, Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).
"Jabatan Ketua Umum nonaktif (lowong). Pengisian jabatan lowong dengan memutuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Keputusan tersebut dalam rapat pimpinan nasional 18 Desember 2017," ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (13/12).
Setelah itu, Golkar menggelar munaslub di Jakarta pada 19-20 Desember 2017. Ketua penyelenggara munaslub adalah Nurdin Halid.
"Penanggung jawab munaslub Idrus Marham. Ketua Penyelenggara Nurdin Halid. Ketua SC: Ibnu Munzir. Ketua OC: Agus Gumiwang Kartasasmita," lanjut Ace. (dtc/mfb)
Era Setya Novanto di Golkar Tamat
Kamis, 14/12/2017 09:00 WIBBerakhir sudah era kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar. Rapat pleno Golkar telah memutuskan memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum.
Aziz Ketua DPR, Golkar Menolak
Senin, 11/12/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Para petinggi Partai Golkar menolak langkah sepihak Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR pengganti dirinya. Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menyebut penunjukan itu bisa menimbulkan masalah baru.
"Itu bisa menjadi sumber konflik baru karena itu menabrak AD/ART pasal 19 tentang hakikat dewan kepemimpinan Partai Golkar yang berisifat kolektif. Dimana pengambilan keputusan startegis harus melalui rapat pleno," kata Andi di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (10/12).
Andi juga mengatakan penunjukan tersebut dinilai melanggar hasil rapat pleno pada 21 November lalu. Dirinya menuturkan pembahasan mengenai Ketua DPR pengganti Novanto sebaiknya dilakukan usai sidang praperdilan berakhir.
"Yang kedua apa yang diputuskan Setya Novanto melanggar hasil rapat pleno pada tanggal 21 (November). Yang pertama soal ketua DPR yang kita minta penyelesaian nanti setelah sidang praperadilan baru akan dibahas," terangnya.
Andi belum melihat langsung isi dari surat yang diberikan Novanto ke DPP Partai Golkar. Dia berharap bila surat itu benar sebaiknya dibicarakan terlebuh dahuli secara bersama-sama di tingkat DPP.
"Sampai hari ini kita belum pernah melihat suratnya. Dan sampai hari ini penunjukan itu belum pernah dirapatkan di DPP Partai Golkar. Kita mengharapkan apabila benar surat itu ada sebaiknya itu dirapatkan dahulu di DPP Partai Golkar," terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid menyebut keputusan yang berkaitan dengan partai harus dibicarakan bersama-sama terlebih dahulu. "Saya sudah sampaikan bahwa yang pertama sejak tanggal 15 November tahun 2017, Pak Setya Novanto itu sudah menunjuk Plt ketua umum. Dan sudah dikuatkan di dalam rapat pleno tanggal 21 November," kata Nusron.
Nusron mengatakan pengambilan keputusan seharusnya mempertimbangkan pendapat dari ketua harian, ketua korbid dan pengurus lainnya. "Bahwa Plt ketua umum dalam mengambil keputusan itu harus berkoordinasi dengan ketua harian. Dengan ketua korbid dan sebagainya," terangnya.
Nusron menyebut penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dituding keputusan yang sepihak. Dia menuturkan penunjukan tersebut layak dibawa ke Mahkamah Partai Golkar.
"Sejauh ini belum ada koordinasi maupun rapat pleno yang agendanya itu menentukan pergantian ketua DPR. Sehingga kalau itu dilakukan berarti ada surat DPP nya cacat secara hukum. Dan layak dimasukkan dalam Mahkamah Partai," tuturnya.
Sebelumnya, Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai sikap Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa diabaikan.
"Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN (Setya Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar yaitu Rapat Pleno," kata Ace dalam keterangan tertulisnya.
Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan ´Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia´. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketum melainkan bersifat kolektif.
"Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar," jelasnya. (dtc/mag)Pimpinan Ormas Golkar Desak Munaslub Pilih Ketum Baru
Minggu, 10/12/2017 18:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah pimpinan organisasi masa underow Partai Golkar menggelang pertemuan di rumah Agung Laksono. Pertemuan sejumlah tokoh itu sebagai bentuk dukungan untuk adanya Calon Ketua Umum Baru pada Munaslub Partai Golkar.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 HR Agung Laksono, Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin dan Ketua Umum DPP Ormas MKGR Roem Kono. Acara berlangsung sejak pukul 16.15 WIB, di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/12).
Agung Laksono dalam kesempatan itu menyatakan bahwa ketiga ormas yang saat ini berkumpul di kediamannya tersebut adalah tiga ormas yang mendirikan Golkar. Menurutnya ketiga ormas tersebut telah menyatakan dan memutuskan agar Partai Golkar melakukan munaslub.
"Ketiga ormas terpanggil untuk mendesak agar partai golongan karya mengadakan munaslub,"ujar Agung.
Sementara Ade Komarudin Golkar meminta harus segera mengadakan rapat pleno dengan keputusan munaslub. "Kami mendesak untuk mengadakan rapat pleno dengan keputusan munaslub," seru Ade.
Menurut Ade, hal ini penting untuk solidaritas partai Golkar dalam menghadapi pemilu yang akan datang. "Demi kepentingan solidaritas partai Golkar dalam rangka memenangkan pilkada 2018, pileg dan pilpres," tandas Ade. (dtc/rm)"Papa" Novanto Mundur dari DPR, "Papa" Novanto Tunjuk Pengganti
Minggu, 10/12/2017 09:00 WIBBeredar kabar, selain mengundurkan diri, "Papa" Setnov juga menunjukkan penggantinya, yaitu Aziz Syamsuddin.
Dedi Mulyadi: Golkar Siap Menjadi Partai Masa Depan
Jum'at, 08/12/2017 21:29 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, sebuah sistem partai yang sentralistik hanya berlaku pada partai yang bersifat komando. Di mana, sistem hanya dikomando satu orang.
Sedangkan Partai Golkar, kata Dedi, sebagai partai yang diisi banyak kader cerdas yang sangat kuat dinamika politiknya tidak cocok dengan sistem kepartaian yang bersifat komando.
"Golkar sudah sejak lama membangun civil society kepartaian, sejak zaman Pak Sarmowo jadi Sekjen, mempersiapkan diri menjadi partai yang di dalamnya terdapat orang orang yang bukan dari kalangan militer. Golkar sudah berhasil sejak zaman pak Akbar Tanjung," kata Dedi, saat acara Dialog Publik Golkar untuk Indonesia, Menyambut Partai Bersih Merakyat Berintegritas, di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Dikatakan Dedi, yang jadi persoalan adalah kenapa ketika Golkar dipimpin oleh kalangan sipil murni yang bukan militer tapi bersifat komando lebih dari militer.
"Ini yang harus segera dibenahi sehingga kalau nanti ingin dilakukan Munaslub maka sudah semestinya Golkar walaupun undang-undangnya sangat sentralistik dalam seluruh pengambilan keputusan politik, Golkar harus mempelopori perubahan dengan membuat delegasi kewenangan dari tingkat pusat ke tingkat daerah untuk berimprovisasi menentukan arah kebijakan daerahnya sendiri-sendiri," kata dia.
Kemudian, lanjut Dedi, Partai Golkar harus membangun partai yang sangat Indonesia, yang NKRI, yang didasarkan pada pluralisme kebudayaan pada setiap wilayahnya. Hal itu lantaran filosopi politik setiap daerah berbeda-beda.Hal itu, sambung Dedi, yang bakal dilakukan oleh Partai Golkar. Golkar menurutnya, memiliki orang orang ideal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, ke depan, setidaknya setelah tahun 2019, Partai Golkar yang paling siap menyongsong era milenial.
"Kenapa, karena partainya sudah biasa berdemokrasi, biasa terbuka, biasa DPD dengan DPP berbeda pendapat, nggak problem bagi Golkar, dan Golkar siap menjadi partai masa depan," ujarnya.
Selain itu, kata Bupati Purwakarta itu, jika Golkar ke depan ingin menjadi partai yang futuristik, maka rekrutmen kepengurusan tidak boleh sembarangan.
"Ini harus segera dibenahi, orang yang memiliki pengalaman, yang duduk di DPD 1 harus berpengalaman di DPD II, yang duduk di DPP harus berpengalaman di DPD I. Sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit saja tapi bermutu," tuturnya.
Dedi menambahkan, ke depan penyusunan anggota legislatif juga tidak boleh sembarangan, dia mencontohkan tidak boleh ada suami, istri, kakak, atau adik di dalam struktur legislatif.
"Golkar harus segera mendistribusikan kewenangan dan kekuatan itu pada banyak kader. Karena Golkar tidak kekurangan kader," pungkasnya. (mag)Desakan Menggelar Munaslub Golkar Menguat
Jum'at, 08/12/2017 09:33 WIBSejumlah Pengurus DPD I Partai Golkar melakukan pertemuan tertutup di rumah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Pertemuan ini ditujukan untuk membahas rencana gelaran Munaslub Golkar dalam waktu dekat.
"Kami beberapa orang dipercayakan menemui dewan pembina. Setelah dewan pembina kami juga akan menjumpai dewan pakar dan dewan kehormatan," kata Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae usai pertemuan di kediaman Ical di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).
Menurut Ridwan, Ical mendukung usulan DPD I Golkar se-Indonesia untuk segera menggelar munaslub mencari pengganti ketua umum Setya Novanto. Ia menyebut Ical memberi sejumlah masukan terkait gelaran munaslub nanti.
"Setelah mendengar arahan, petunjuk dan pendapat-pendapatnya sungguh hampir tidak berbeda dari apa yang menjadi harapan kami. Dan bahkan lebih menusuk kami lagi bahwa harus mengutamakan kesatuan dan persatuan," ujar Ridwan.
Sementara itu, Ical juga menyebut ia senang atas keseuaian pendapat antara DPP dan DPD I Golkar soal munaslub. Ia pun meminta DPP Golkar segera menggelar rapat pleno penentuan munaslub.
"Kita berharap DPP dapat menggelar pleno untuk mengubah rapat pleno yang lama, keputusannya dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucap Ical.
Ia juga menyebut ada enam orang bakal calon ketua umum Golkar yang menemuinya, berbicara secara intensif berkomunikasi dengannya.
"Yang datang sama saya Pak Airlangga, Pak Idrus, Pak Azis, Pak Priyo Budi Santoso, Pak Wisnu Suhardono, dan kemudian Mbak Titiek kita ketemu dan bicara sedikit. Nah itu ada enam yang menyatakan maju sebagai ketua umum," kata Ical.
Ia juga menekankan kepada semua orang yang berniat menjadi ketua umum Partai Golkar untuk menjaga persatuan dan kesatuan internal partai. Menurutnya siapapun yang menjadi ketua umum harus merangkul semua pihak di dalam kepengurusan partai.
"Saya sudah sampaikan pada semua tidak ada winner takes all. Tidak kalau menang hanya kubu ini yang masuk kepengurusan, tidak boleh hanya kubu ini yang ada pada pimpinan badan-badan kelengkapan di DPR. Harus semua masuk, semua calon yang ada masuk, hingga bersatu dan tidak ada kubu-kubuan lagi dalam partai Golkar," ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah nama seperti Plt Ketua Umum Idrus Marham, ketua Korbid Ekonomi Golkar Airlangga Hartarto, anggota DPR Azis Syamsudin, hingga putri Presiden kedua RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyatakan siap maju sebagai caketum Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi e-KTP.
Sebelumnya, Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak DPP Golkar segera menggelar munaslub. DPD I memberi tenggat sebelum 16-17 Desember untuk pelaksanaan munaslub.
"Kita akan monitor terus dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kalau aspirasi kita. Ketika para DPD I telah melakukan pertemuan dan setuju 16-17 Desember (munaslub)," kata Dedi di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (6/12) kemarin.
Pelaksanaan munaslub diharapkan tidak melebihi tenggat tersebut. Sebab, Januari sudah memasuki tahap pendaftaran Pilkada 2018. Bahkan, Dedi menyatakan bila hingga tenggat tersebut munaslub tidak dilaksanakan, DPD I akan mengambil langkah-langkah tegas kepada DPP.
DPP Golkar juga sepakat menggelar munaslub untuk menentukan ketua umum yang baru pengganti Setya Novanto yang akan menghadapi sidang perdana dugaan korupsi e-KTP pada 13 Desember 2017 mendatang. (dtc/mfb)
Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Munaslub Golkar
Rabu, 06/12/2017 16:01 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah termasuk presuden tak mengintervensi rencana Munaslub Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Menurut JK, presiden hanya berkeinginan agar Golkar tetap solid.
"Presiden tak mengintervensi. Presiden mendorong agar Golkar tetap solid iya, sebab solidnya parpol, itu menjadi pertanda demokrasi pada negara berjalan," tegas JK menirukan presiden, di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
Pihaknya juga tak akan mencampuri proses internal Golkar dalam menentukan pemimpinnya yang baru. Hal itu terkait wacana apakah sebaiknya Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi di Munaslub atau tidak. Airlangga diketahui memang mendapat banyak dukungan di internal untuk menggantikan Setya Novanto dari posisi ketum.
"Ya itu proses internal lah nanti," tutur JK.
Seperti diketahui Novanto saat ini telah ditahan KPK setelah menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Kasusnya bahkan akan segara disidangkan.
Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae sebelumnya mengatakan saat ini pihaknya menunggu inisiatif Setya Novanto untuk mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Ridwan juga meyakini bahwa Airlangga bisa terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Golkar untuk menggantikan Novanto.
"Kalau ingin mundur itu hak dia (Novanto). Justru jadi harapan kita semua," tutur Ridwan di gedung DPR RI, Selasa (5/12). (dtc/rm)Nasib Setya Novanto di Ujung Tanduk
Kamis, 30/11/2017 09:00 WIBNasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin diujung tanduk. Tepat dengan bakal dimulainya sidang praperadilan yang dia ajukan terkait status tersangka kasus E KTP, goyangan dari internal partai malah semakin kencang.
Lampu Hijau Buat Airlangga Calon Ketum Golkar
Rabu, 29/11/2017 17:34 WIBMenteri Perindustrian yang juga kader Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku sudah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Setya Novanto saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus KTP elektronik (E-KTP).
"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian tinggal nunggu proses di internal Golkar," kata Airlangga saat ditemui usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11).
Sesuai aturan dan rapat pleno Golkar, kata Airlangga, dirinya masih menunggu dulu untuk menyampaikan izin tersebut.
"Sesuai rapat pleno kita nunggu dulu. Sesuai aspirasi yang muncul dari teman di daerah terkait munaslub harus disampaikan ke DPP, setelah itu DPP baru ambil sikap menyelenggarakan kegiatan tersebut," katanya.
Namun, saat ditanya bagaimana dengan status jabatan Menteri Perindustrian yang dia emban saat ini jika nantinya dia menjadi Ketua Umum, Airlangga belum bisa menjelaskan. (dtc/mfb)Senjakala Setya Novanto
Selasa, 28/11/2017 11:00 WIBKedigdayaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tampaknya mulai luntur. "Surat sakti" yang dikirimkannya dari ruang tahanan KPK yang menegaskan dia tetap Ketua Umum Golkar, memang untuk sementara waktu bisa mempertahankan sang "Papa" di kursinya.
Dukungan buat Airlangga Hartanto Makin Kencang
Minggu, 26/11/2017 17:09 WIBDukungan untuk Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar terus mengalir. Setya Novanto kini sedangkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) dalam kasus KTP Elektronik
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menilai Airlangga sosok yang tepat untuk memperbaiki partai berlambang pohon beringin itu. Airlangga diharapkan dapat menyelamatkan Partai Golkar dari salah arah dalam berpolitik selama tujuh tahun terakhir ini. "Saya yakin, apabila Munaslub digelar, tokoh partai seperti Airlangga Hartarto dapat menyelamatkan Partai Golkar," kata Agus Gumiwang kepada wartawan, Minggu (26/11).
Agus Gumiwang menjelaskan arah politik Golkar salah arah hingga terjadi krisis di Golkar. Kesalahannya tersebut berupa kesalahan filosofi politik yang sempat dianut yaitu ´Suara Golkar, Suara Rakyat´.
AGK menilai filosofi itu telah membuat mind set dan paradigma politik Golkar salah arah. Platform itu, dia melanjutkan, menyalahi karakter Golkar sebagai partai politik yang seharusnya mengikuti suara rakyat.
Platform yang dibuat oleh Golkar di masa lalu menyalahi logika politik yang sesungguhnya, diputarbalikkan sedemikian rupa, sehingga Partai Golkar ditinggal konstituennya dan tidak percaya pada para pemimpinnya.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat II ini menjelaskan platform partai, bukan hanya soal slogan politik tapi juga soal filosofi berpolitik bagi kader. Golkar harus menjadi jangkar kepentingan dan aspirasi rakyat.
"Maka, yang harus diperjuangkan adalah ´Suara rakyat, Suara Golkar´, bukan sebaliknya," pungkasnya.
Dukungan pun datang dari Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Agung menyatakan politisi Golkar yang duduk di pemerintahan, Airlangga Hartarto, sebagai calon terkuat Ketua Umum selanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Airlangga kini masih duduk di pemerintahan, yakni sebagai Menteri Perindustrian di kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.
"Sekarang yang kuat, nama itu harus bersih dan diterima juga, yaitu Airlangga Hartarto," kata Agung usai menghadiri resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby, di perumahan BHR Tasbi, Medan, Minggu (26/11).
Agung menyatakan Airlangga sebenarnya bukanlah calon tunggal. Ada pula bakal calon lain yang bakal menjadi pengganti Ketua Umum Setya Novanto sekarang, yakni Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.
Golkar kini menunggu hasil gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Apabila Novanto kalah praperadilan, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bakal digelar untuk menentukan Ketum Golkar yang baru. (dtc/mfb)Nusron: Munaslub Golkar Bisa Digelar Desember
Minggu, 26/11/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid mengaku, yakin musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto tetap digelar pada Desember.
"Insyaallah sebelum tanggal 15 (Desember). Kalah atau menang (praperadilan Novanto), insyaallah tetap Munaslub," kata Nusron usai mengikuti pertemuan DPP Golkar dengan Ketua DPD I se-Indonesia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11).
Nusron yakin para Ketua DPD Golkar menghendaki digelarnya Munaslub meski pengurus daerah disebut menghormati keputusan rapat pleno soal Novanto. Bagi Nusron, Munaslub jalan keluar untuk menyelamatkan partai.
Dia berharap Munaslub bisa memutuskan ketum pengganti Setya Novanto lewat musyawarah mufakat. Mekanisme ini menurutnya penting agar kesolidan Golkar terjaga.
"Suasana batin insyaallah Munaslub, tapi itu nggak disampaikan. Masalahnya adalah kalau Beliau (Setya Novanto) kalah di praperadilan otomatis Munaslub. Kalau menang praperadilan tinggal diatur positioning, yang pimpin bisa jadi Beliau (Novanto) tapi tetap mimpin Munaslub. Tetap harus Munaslub," ujar Nusron.
Sementara itu, DPP Golkar, Sabtu (25/11) malam mengumpulkan seluruh ketua DPD I se-Indonesia untuk menyampaikan hasil keputusan rapat pleno Golkar. Perwakilan DPD I Golkar Ridwan Bae mengatakan DPD I konsisten mendukung keputusan rapat pleno.
"Setelah mendengarkan pertemuan secara komprehensif Partai Golkar tentang keputusan rapat pleno tanggal 21 November. DPD provinsi Indonesia memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan dimaksud," ujar Ridwan usai mengikuti pertemuan di di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat.
Namun DPD Golkar se-Indonesia tetap mencermati dinamika yang ada. DPD I juga tetap berpedoman dengan AD/ART Golkar dalam menyikapi dinamika yang berkembang di Golkar. "Kedua meskipun demikian, tetap mencermati dinamika yang ada dengan komitmen tetap berpedoman pada AD/ART dan peraturan organisasi partai Golongan Karya," imbuhnya.
Sementara itu Plt Ketum Golkar Idrus Marham membenarkan dua kesimpulan penting dari pertemuan DPD I Golkar yang digelar dari pukul 20.20 WIB hingga pukul 21.14 WIB. Idrus mengatakan sebanyak 34 DPD I seluruh Indonesia hadir dalam pertemuan tersebut.
"Saya kira sudah jelas ada dua kesimpulan penting, yang pertama DPD partai Golkar provinsi se-Indonesia tidak hanya memahami tapi berkomitmen untuk melaksanakan putusan tersebut. Keputusannya saya kira sudah saudara ketahui semua jadi tidak usah disampaikan," kata Idrus.
"Kemudian yang kedua sudah disampaikan meskipun demikian tetap mencermati dinamika yang ada dan berkomitmen untuk melaksanakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta organisasi. Saya kira sudah jelas tidak perlu ada yang di tambahkan," ujar dia. (dtc/mag)Desakan Menggelar Munaslub Golkar Terus Menggema
Jum'at, 24/11/2017 17:02 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Desakan untuk menggelar musyawarah nasional luarbiasa (Munaslub) dari internal Golkar terus menggema. Kendati dalam rapat pleno Golkar sebelumnya partai berlambang beringin itu memutuskan tak mencopot ketua umumnya Setya Novanto karena menjadi tersangka korupsi di KPK. Golkar hanya menonaktifkan sementara Jabatan Setya.
Desakan untuk menggelar Munaslub antara lain diungkapkan Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo. Menurutnya desakan pengurus DPD tingkat I Golkar untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) guna mencopot Setya Novanto dari kursi ketua umum tak dapat dicegah. Untuk itu Bambang mendesak pengurus DPP segera menggelar Rapimnas untuk menampung aspirasi DPD I.
"Segera meminta Rapimnas PG kepada DPP, dalam rangka membicarakan hal penting untuk diambil keputusan. Terutama menentukan waktu Munas, bila sudah tercapai 2/3 DPD Provinsi yang menghendaki," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (24/11/2017).
Sebab menurutnya yang memiliki kekuasaan menentukan Munas di Rapimnas adalah suara DPD Provinsi, hal itu berdasarkan AD/ART partai. "Jadi nggak bisa dilawan oleh siapapun," tegas dia.
Bambang menyarankan Munas untuk mencopot Novanto sebaiknya digelar secepatnya. Sebab menurut dia agenda Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019 semakin dekat sehingga Golkar butuh pemimpin baru untuk mengkonsolidasikan.
"Munas harus diadakan paling lambat akhir tahun karena awal 2018 DPP baru sudah harus bekerja menghadapi proses Pemilu dan Pilkada serentak," ujar Bambang.
Setelah Setya Novanto ditahan KPK. Desakan meminta musyawarah nasional (Munas) terus menguat. Kabar terbaru, sudah ada 26 DPD I Golkar yang berkumpul membahas munaslub.
"Secara formal, belum ada (DPD I yang mengusulkan Munaslub), tapi ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Ada juga yang secara keras meminta Munaslub, ada yang biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua ingin cepat selesai," tutur Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. (dtc/rm)Papa Setnov tak Berdaya, Internal Golkar Mulai Bergerilya
Kamis, 23/11/2017 09:00 WIBSurat tulisan tangan dari Ketua DPR Setya Novanto yang meminta dirinya tak dicopot dari jabatan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar justru dinilai menunjukkan sang "Papa" sudah berada dalam kondisi tak berdaya.