-
Kaderisasi jadi Tantangan Partai Golkar
Kamis, 14/11/2019 09:28 WIBPemuda Golkar Kritik Airlangga Hartarto
Sabtu, 10/08/2019 14:35 WIBSOKSI Terbelah, Jakarta Tak Dukung Bambang Soesatyo
Rabu, 31/07/2019 11:02 WIBSaling Klaim Seputar Penunjukan Ketua DPR dari Golkar
Jum'at, 12/01/2018 13:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Saling intrik antar kelompok di tubuh Partai Golkar masih terus terjadi, terkait nama pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Saling klaim juga mewarnai penunjukan calon ketua DPR baru.
Sebelumnya politikus senior Golkar Ahmadi Noor Supit Usai mengklaim rapat pleno Fraksi Golkar yang digelar Kamis (11/1) kemarin dan juga di hadiri Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, menyebut bahwa Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah dipastikan menjadi ketua DPR. Menurut dia penetapannya tinggal menunggu waktu.
"Sudah. Sudah fixed, namanya BS," ujar Supit usai rapat pleno Fraksi Golkar, Kamis (11/1) kemarin.
Namun pernyataan Supit tersebut, dibantah keras Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Menurut Agung, untuk menentukan ketua DPR harus melalui rapat pleno DPP dan hal itu belum dilakukan.
"Baca berita mengenai ketua DPR sudah diputuskan. Begini, jadi ini boleh dicatat ya. Saya kira Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum tahu betul bahwa fraksi adalah kepanjangan tangan dari kebijakan DPP. Fraksi adalah pelaksana kebijakan dari DPP Partai. Jadi tidak dibalik, jangan dibalik, termasuk di dalamnya penetapan ketua DPR itu adalah di kewenangan dari DPP Partai Golkar dan itu belum dilakukan," kata Agung, Jumat (12/1/2018).
Kendati tak turut dalam rapat fraksi tersebut, Agung mengaku memperoleh informasi bahwa rapat fraksi kemarin tak menghasilkan keputusan apapun. Jadi, menurut Agung,
pernyataan Supit soal Bamsoet terpilih menjadi ketua DPR bersifat personal.
"Saya mengetahui dari informasi bahwa tidak ada keputusan di fraksi itu yang menetapkan ketua DPR yang disebut Bamsoet itu, tidak ada, " ujarnya.
Menurut Agung bagaimanapun DPP tentu yang punya kewenangan. Ia meyakini pada waktunya nanti akan membahas, dimana lebih cepat akan lebih baik.
Mantan ketum Golkar ini mengatakan nama ketua DPR yang baru pengganti Novanto bisa saja diserahkan sebelum revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) rampung. Namun, ditegaskannya sampai hari ini Golkar belum memutuskan apapun terkait ketua DPR.
Agung menegaskan, semua kandidat yang sebelumnya sempat disebut sebagai calon kuat ketua DPR masih berpeluang. Seperti nama-nama yang selama ini beredar seperti Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi II Zainudin Amali, dan Bamsoet sendiri, disebutnya masih berpeluang menjadi ketua DPR.
"Iya karena DPP-nya belum ada pembahasan tata acara tentang penetapan ketua DPR bagaimana, apakah diambil voting, diserahkan kepada ketua umum untuk memutuskan itu, saya kira itu ranahnya DPP Golkar," tegas Agung. (dtc/rm)Menimbang Sikap Jokowi Reshuffle Airlangga Hartanto
Sabtu, 06/01/2018 16:24 WIBAirlangga Masih Rangkap Jabatan, Jokowi Tak Konsisten?
Jum'at, 22/12/2017 19:00 WIBNusron Tegaskan, Golkar Dukung Dedi Mulyadi di Jabar
Jum'at, 22/12/2017 12:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu WiIayah Indonesia I Golkar Nusron Wahid mengatakan, Golkar mengalihkan dukungan kepada Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Golkar telah mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil di Pilgub Jabar.
"Kami memutuskan Dedi Mulyadi diusung untuk jadi gubernur atau wakil gubernur," Ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu WiIayah Indonesia I Golkar Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (21/12).
Hal ini diputuskan seusai rapat koordinasi tentang Pilkada Serentak 2018 di DPP Golkar yang dipimpin Nurdin Halid. Golkar belum mengeluarkan SK tapi menugasi Dedi mencari koalisi. "Belum (SK terhadap Dedi). Tunggu saja sifatnya lagi nyari koalisi," kata Nusron.
Golkar membuka koalisi dengan sejumlah parpol. Salah satunya dengan PDIP atau Partai Demokrat, yang sudah mengusung Deddy Mizwar. "Bisa dengan PDIP, bisa juga dengan Demokrat dengan Deddy Mizwar," terang Nusron.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Setya Novanto, Golkar memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien. Tetapi dukungan tersebut dicabut saat Airlangga Hartarto menjabat ketum yang baru.
Soal pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar 2018 ini sendiri dikabarkan berawal dari laporan Ketua DPD I Golkar Jabar Dedi Mulyadi kepada DPP.
"Kami beri batasan sampai 25 November karena dikhawatirkan Golkar sampai ujung tak ada kejelasan dan akhirnya setelah itu tak punya pasangan dan calon kan sehingga kami sampaikan ke DPP ini laporan di Jabar dan akhirnya DPP keluarkan surat putusan," ujar Dedi, beberapa waktu lalu.
Ketika itu Dedi enggan memberi tanggapan terkait dirinya yang disebut akan menggantikan Ridwan Kamil. Termasuk isu bahwa berubahnya dukungan Golkar di Pilgub Jabar terkait ´deal´ dengan ketum terpilih Golkar Airlangga Hartarto. Dedi diketahui merupakan pendukung Airlangga sejak awal munaslub digelorakan.
"Tidak ada, saya concern terhadap perubahan Partai Golkar, bukan dasar untuk pencalonan Gubernur Jabar. Dasar saya ingin melakukan perubahan Partai Golkar dampaknya bagaimana citranya supaya tren positif," papar Bupati Purwakarta ini.
Dedi mengatakan, hari ini, Jumat (22/12) akan digelar pertemuan dengan DPP membahas situasi di Jabar. "Ketum kan sangat rasional, nanti kita bahas setelah munas. Mungkin Jumat kita bahas apa sih yang akan dilakukan Golkar untuk kepentingan Jabar," kata Dedi. (dtc/mag)Golkar "Baru" Ramah KPK
Kamis, 21/12/2017 09:00 WIBKini Golkar "baru" di bawah kendali ketua baru Airlangga Hartarto, akan mencoba menghapus citra itu, salah satunya dengan bersikap "ramah" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Putusan Munaslub Golkar Kader Korupsi Dipecat
Rabu, 20/12/2017 09:00 WIBMusyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar memutuskan beberapa hal. Salah satunya kader yang terjerat korupsi akan dinonaktifkan atau dipecat.
"Komitmen Partai Golkar untuk melakukan citra atau gerakan cut off position masa lalu, terutama dari perilaku korupsi menjadi sebuah komitmen yang bagus," ujar Ketua Pemenangan Pemilu I Golkar Nusron Wahid di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12).
Golkar, kata Nusron, juga sepakat pengurus baru yang akan segera dibentuk harus bebas kasus. Ini sesuai dengan komitmen Golkar untuk menjadi bersih.
"Siapa pun yang masuk kepengurusan Golkar dari pusat sampai bawah, harus clean and clear dalam angka coorporate governance sehingga kita tak bisa berspekulasi lagi," katanya.
Munaslub juga memutuskan soal pencalonan kepala daerah. Golkar berkomitmen mengusung calon yang bebas dari masalah hukum.
"Calon yang kita usulkan pilkada maupun apa pun kita koordinasikan tidak boleh bermasalah secara hukum. Bersih, clean and clear," tegas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron juga menjelaskan munaslub menyepakati Airlangga sebagai ketum. Soal periode jabatan Airlangga, muncul beberapa opsi sehingga akan diputuskan besok. (dtc/mfb)Nasib Airlangga dan Idrus Marham Pasca Munaslub
Selasa, 19/12/2017 10:00 WIBAgenda munaslub dipercaya hanya sebatas pada pembicaraan soal perubahan kepengurusan dan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Juga ditengarai akan dibahas nasib sang Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Jokowi: Gonjang-Ganjing Golkar tak Baik untuk Politik Nasional
Selasa, 19/12/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan, gonjang-ganjing yang dialami partai besar seperti Partai Golkar tak baik untuk perplitika nasional. "Jika Golkar gonjang-ganjing, jika Golkar tidak solid, jika Golkar tidak utuh, jika internal Golkar ramai, ini tidak bagus untuk Golkar maupun untuk politik nasional. Jadi saat saya menerima DPD I Golkar kemarin, yang saya minta jangan sampai Partai Golkar ini pecah, harus solid, harus utuh, pesan saya hanya itu," tegas Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Tahun 2017 di JCC, Jakarta, Senin (18/12) malam.
Jokowi mengaku dirinya sempat was-was saat ada kabar Partai Golkar sempat memanas. Namun setelah didalami, Presiden Jokowi sampaikan bahwa hal itu ternyata hanya hangat-hangat kuku, tidak sampai panas.
"Oleh karena itu, ketika saya menerima surat permohonan untuk bertemu dari DPD I Golkar, saat itu juga saya terima, bahkan selesai acara seluruh ketua DPD minta foto satu-satu saya layani, karena mereka merupakan tamu istimewa saya," kata Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.
Dia menilai, Partai Golkar itu adalah partai besar. Jokowi mengakui, di Partai Golkar banyak politikus ulung di dalamnya, punya banyak teknokrat yang mumpuni, negarawan yang disegani, partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh Nusantara, infrastruktur instrumennya sampai ke bawah, sampai ke desa, sampai ke RT.
Karena itu, Jokowi mengingatkan, jangan sampai pertentangan-pertentangan tersebut menyebabkan energi besar Partai Golkar itu habis, yang tidak ada manfaatnya. "Saya tahu ada grup-grup besar di Partai Golkar," ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan, sebentar lagi akan masuk ke tahun politik. Soliditas Golkar dibutuhkan oleh negara Indonesia. Ia menyebutkan, masalah di Golkar akan mempunyai dampak politik yang besar terhadap politik nasional.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan Golkar yang solid akan menjadi Golkar yang produktif dan profesional. "Profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh Partai Golkar. Banyak yang menyarankan bahwa Golkar perlu kembali ke jati diri pada identitas sebagai partai karya, partai yang bekerja" ujarnya. (dtc)Golkar Pimpinan Airlangga Cabut Dukungan ke Ridwan Kamil
Minggu, 17/12/2017 21:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Terpilihnya Airlangga Hartanto sebagai ketua Golkar mengganti Setya Novanto ternyata tak membawa keberuntungan bagi Walikota Bandung Ridwan Kamil yang akan maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat. Pasalnya dukungan Golkar yang telah diberikan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto kepadanya, justru mendadak dicabut Golkar dubawah kepemimpinan Airlangga.
Golkar telah mengubah dukungannya di Pilgub Jabar. Ketum Golkar Airlangga Hartanto mencabut dukungan terhadap pasangan calon Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien yang sebelumnya disahkan Setya Novanto.
Keputusan pencabutan itu tertuang melalui surat DPP Golkar yang dikirim ke Ketua DPD Golkar Jabar. Surat dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017 ditandatangani oleh Ketum Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. Surat berstatus rahasia telah beredar di kalangan wartawan pada Minggu (17/12/2017).
Pencabutan itu mengacu tiga hal, yakni Pertama, berdasarkan surat DPP Partai Golkar nomor : R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama H. Mochammad Ridwan Kamil, dengan Daniel Muttaqien.
Kedua, surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor B: 116/Golkar/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 tentang laporan Pilkada Jawa Barat. Ketiga, Petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor : Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari partai Golongan karya.
Disebutkan dalam surat tersebut, bahwa DPP Golkar Jabar telah menindaklanjuti keputusan DPP Partai Golkar tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat di poin pertama, dengan mengirimkan surat kepada Ridwan Kamil untuk segera menetapkan pasangan calon wakilnya dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat, yaitu Daniel Mutaqien dengan batas waktu 25 Nopember 2017, namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 25 Nopember 2017 (bahkan sampai saat ini), Ridwan Kamil belum memutuskan calon wakil kepala daerah sebagaimana surat nomor: R-485/Golkar/X/2017.
Maka dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai serta kepentingan partai Golkar, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat DPP Partai Golkar nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017.
"DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat agar menyampaikan pencabutan surat ini kepada Ridwan Kamil, Daniel Muttaqien dan pihak-pihak terkait," tulis isi surat tersebut.
Terkait surat pencabutan tersebut, Wasekjen Golkar Ratu Diah Hatifah membenarkan. Menurutya surat tersebut sudah diteken oleh Ketua Umum Airlangga Hartanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
"Iya benar soal surat itu, tapi belum kita publikasikan. Dikeluarkan oleh Golkar hari ini," ujar Ratu. (dtc/rm)Golkar Buka Kemungkinan Perubahan Rekomendasi di Pilgub 2018
Minggu, 17/12/2017 20:30 WIBSekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebut kemungkinan partainya mengubah rekomendasi Pilkada 2018 masih terbuka. Menurutnya perubahan bisa terjadi jika ada persoalan khusus.
"Keputusan institusional tentu tidak berubah dengan adanya perubahan pimpinan, kecuali ada persoalan khusus. Tetapi kemungkinan ada perubahan satu-dua apabila ada kasus," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Minggu (17/12).
Menurut Idrus, rekomendasi dari DPP untuk mendukung kepala daerah telah diambil secara demokratis dan berdasar pada survei. Ia juga menyebut perubahan tidak akan terjadi jika Golkar yakin calon yang diusung bisa menang.
"Kalau kita jamin bisa menang kompetitif dalam Pilkada, maka tentu tidak ada perubahan," ujar Idrus.
Sebelumnya, pengurus DPD Golkar Jabar akan memberikan rekomendasi ke DPP untuk mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil. Pengurus tingkat Jabar mengklaim keputusan DPP itu ditolak oleh sebagian besar kader di daerah.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang digelar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12). Dalam rapat pleno tersebut hadir sejumlah pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sekretaris DPD Golkar Jabar Ade Barkah mengatakan rekomendasi pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien ini akan disampaikan pada Rapimnas Golkar di Jakarta pada Senin (18/12). Keputusan ini sudah tidak bisa diubah. (dtc/mfb)Keanggotaan Ahmad Doli Kurnia Direhabilitasi
Minggu, 17/12/2017 19:53 WIBKetua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan status keanggotaan Ahmad Doli Kurnia telah direhabilitasi. Menurutnya hal itu merupakan rekomendasi dari Mahkamah Partai.
"Rekomendasi dari Mahkamah Partai yang menyatakan proses pemecatan saudara Doli direhabilitasi," kata Airlangga usai rapat pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (17/12).
Airlangga juga menyatakan rekomendasi itu telah dibahas dan disepakati dalam rapat pleno. Artinya, Doli tetap berstatus sebagai anggota partai Golkar.
"Sudah direhabilitasi oleh partai. Dengan demikian semenjak rapat pleno ini saudara Doli tetap menjadi anggota Partai Golkar," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengambil sikap tegas terhadap kadernya, yakni Ahmad Doli Kurnia karena dianggap bertentangan dengan partai. Golkar pun memecat Doli dari keanggotaan partai.
Alasan Golkar memecat Doli karena menuding ada lembaga lain yang ikut terlibat pembicaraan kasus e-KTP dengan Setya Novanto, salah satunya Ketua MA Hatta Ali. Padahal, kata Idrus, tak ada pembicaraan soal e-KTP saat Hatta bertemu Novanto di sidang doktoral Adies Kadir di Surabaya. (dtc/mfb)Calon Penantang Airlangga Berebut Kursi Golkar 1
Sabtu, 16/12/2017 10:00 WIBNamun, Airlangga harus tetap berhati-hati karena beberapa tokoh senior Golkar lain juga siap mengintip peluang untuk menantangnya menduduki kursi peninggalan Setnov itu.