Indonesia adalah negara kaya laut yang memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81 ribu kilometer. Jumlah penduduknya juga banyak, mencapai 263 juta orang pada tahun 2017. Tapi, Indonesia adalah negara yang rajin melakukan impor.

Polemik terkini adalah soal impor garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersitegang dengan Kementerian Perdagangan soal jumlah kebutuhan garam impor.

Ada permainan apa di balik itu semua? Bagaimana gambaran peta permainan garam di Indonesia? Siapa saja para pelakunya dan mengapa sanksi hukuman begitu ringan?

Simak selengkapnya dalam video ini.

Pastikan untuk selalu LIKE, COMMENT, SHARE.

Kasus temuan dugaan garam mengandung kaca oleh warga di beberapa wilayah di Jawa Timur sepertinya akan berujung pada kembali digunakannya pasal-pasal UU ITE.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia bisa stop impor garam karena adanya ketersediaan lahan yang sangat memadai untuk dijadikan tambak garam. "kita sudah menginventarisasi, kita punya tanah 22.000 hektar yang bisa ditanami, dibuat garam. Di NTT hampir lebih mungkin 15.000 hektar. Sisanya terpecah di Jawa, Madura, dan Jeneponto," kata Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (14/8).

Menurut dia, jika persoalan lahan sudah beres, maka yang perlu dilakukan selanjutnya yakni menerapkan teknologi yang sudah dikembangkan untuk memproduksi garam. Proses ekstensifikasi lahan diharapkan selesai tahun depan.

"Itu sudah ada dan sudah baru. Tadi Menteri Sofyan (Menteri Agraria dan Tata Ruang) juga sudah menjelaskan potensi daerahnya. Hanya kita sekarang membuat teknologi, harusnya panen 15 hari bisa dengan hanya 4 hari, karena sistem yang dibuat BPPT itu memang bagus," jelas Luhut.

Selain lahan baru yang difokuskan di NTT, sambung dia, pemerintah akan mengupayakan mekanisasi pada tambak-tambak garam yang sudah ada dan tersebar di Jawa dan Sulawesi.

"Kita mau paralel yang di Jeneponto mau dimodernkan, Madura juga mau dimodernkan. Jateng juga. Tapi Jateng akan banyak kesulitan karena air lautnya sudah tidak terlalu bersih. Sudah banyak kontaminasi. Kita memang lebih memilih di Indonesia Timur karena airnya bagus. Jadi airnya itu jauh dari laut, disedot ke dalam sehingga air tuanya itu betul-betul dari air laut yang bersih," terang Luhut.

Teknologi garam, menurutnya, sudah dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sehingga bisa menghasilkan garam kualitas tinggi. "Garam itu sudah sebagian dibuat (lokal), tapi tidak pakai teknologi yang bagus. Sehingga kualitas garamnya mungkin 80%. Harusnya kan 94-97%. Nah sekarang BPPT sudah siapkan itu, dan PT Garam dan tadi dari kami sudah bersepakat menyusun program selama seminggu ini, bagaimana rencana kerjanya," tutur Luhut.

"Jadi kita berharap Selasa depan mereka sudah datang dengan konsep berapa lama itu bisa mulai beroperasi atau mulai construction-nya dan kapan kira-kira kita bisa menghentikan impor. Kemudian berapa struktur cost dari produksi garam, dan petani tidak boleh dirugikan," pungkas Luhut.

PT Garam (Persero) sendiri telah menyatakan, akan memperluas lahan tambak untuk produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan pelat merah tersebut saat ini mengincar lahan garam terbengkalai seluas 3.700 hektar (ha) yang berada di Teluk Kupang.

Namun demikian, lahan yang diincar tersebut saat ini dikuasai perusahaan swasta dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Sayangnya, lahan tersebut selama 25 tahun dibiarkan menganggur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan akan melayangkan peringatan ke pihak perusahaan swasta pemegang HGU tersebut. Selain itu, pemerintah mendorong penyelesaian lahan tersebut secara bisnis antara PT Garam dengan pihak swasta.

"Kita ingin mereka selesaikan secara b to b, karena ada HGU milik perusahaan tapi sudah lama terlantar nggak digunakan apa-apa. Kita berikan peringatan, kalau You enggak gunakan dalam 90 hari akan dibatalkan (HGU). Tapi dalam 90 hari itu kita dorong mereka supaya bekerja sama dengan pihak lainnya supaya ladang tanah bermanfaat," tegasnya di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (14/8). "PT Panggung yang punya HGU. Besok lah bisa dikeluarkan (peringatan)," lanjut Sofyan.

Dia merinci, sudah ada 225 hektare yang sudah dimanfaatkan oleh PT Garam. Sementara lahan berstatus HGU dikelola PT Panggung, yang hingga kni masih menganggur seluas 3.700 hektare.

"Yang sudah kita berikan untuk PT Garam 225 hektare. Itu sudah boleh langsung mereka pakai karena HGU sudah dibatalkan. Yang 3.700 hektare, belum dibatalkan. Tetapi kita akan berikan peringatan, mereka punya 90 hari untuk mencari solusi secara b to b," ungkap Sofyan.

Sofyan menambahkan, PT Panggung yang selama ini memegang HGU, sambung dia, bisa menjalin kerjasama dengan PT Garam untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai pusat produksi garam industri.

"Terutama dengan PT Garam, karena PT Garam sudah punya ladang dan punya pengalaman. Biarkan mereka kerja sama. Bagi pemerintah enggak penting siapa yang mengelola, tapi yang penting bagaimana tanah itu bermanfaat dan kita memproduksi garam," pungkas Sofyan. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mengatasi kritis kelangkaan garam yang baru-baru ini terjadi, pemerintah bergegas membenahi insfrastuktur produksi garam tanah air. Terutama perbaikan lahan usaha produksi garam.

Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kemarin fokus membahasa masalah ketersediaan lahan garam dan soal perluasan lahan garam di NTT. Dari rakor tersebut diketahui ada persoalan, meski banyak tanah yang potensial untuk tambak garam. Ternyata lahan-lahan tersebut saat ini berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta, dan tidak dimanfaatkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, pemerintah mendesak masalah lahan itu bisa diselesaikan secara bisnis antara PT Garam dengan pihak perusahaan.

Menurut Sofyan, di NTT ada ladang garam milik PT Garam kerja sama dengan masyarakat seluas 400 hektar. Ada juga tanah terlantar 225 hektar, kita sudah berikan kepada PT Garam. Kemudian ada lagi tanah 3.700 hektar (ha) HGU.

HGU ini, menurutnya pada tahap akan diberikan peringatan karena tak dikelola. "Namun Diharapkan mereka bisa selesaikan dengan cara b to b dengan PT Garam, itu menambah sekitar 3.700 hektar," ujar Sofyan, Senin (13/8).

Selain lahan-lahan tersebut,menurut Sofyan, masih banyak sekali tanah milik warga di NTT yang bisa digarap untuk memproduksi garam, sehingga bisa dikerjasamakan dengan PT Garam, dengan skema inti plasma.

"Tapi juga banyak tanah masyarakat, jika pemerintah ingin membuat ladang garam atau PT Garam atau siapapun mau membuat tambang garam yang bagus, masyarakat itu akan dengan sukarela ikut bersama. Sebab di Desa Bipolo (Kupang) itu misalnya, begitu PT Garam bikin ladang garam 400 hektar, dia lihat produktivitasnya tinggi, masyarakat menawarkan diri untuk ikut serta. Jadi nanti hubungannya adalah plasma inti saja," jelas Sofyan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan pemerintah akan membuat tim yang tugasnya mempercepat perluasan lahan garam di NTT.

Menurut BRahmantya saat ini pihaknya akan membuat tim kecil ya, yang ditargetkan untuk bisa memberikan laporan kepada Pak Menko, (Menko Kemaritiman). Baru pada tanggal 21 Agustus atau minggu depan dulu, Tim akan datang ke NTT. "Kan ini tadi disampaikan diminta untuk bikin satu tim itu, untuk lakukan percepatannya seperti apa," tutur Brahmantya. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebagian besar garam impor dari Australia yang berjumlah total 75.000 ton telah masuk ke Indonesia. Sabtu (12/8) lalu, sejumlah 25 ribu ton telah masuk melalui Pelabuhan Ciwandan, Banten. Kemudian, 27.500 ton lainnya masuk lewat Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Dengan demikian saat ini garam impor yang masuk sudah mencapai 52.500 ton. Pada 21 Agustus mendatang sebanyak 22.500 ton akan masuk lewat Pelabuhan Belawan di Medan.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Hartono, mengungkapkan garam tersebut tak langsung didistribusikan ke pasar-pasar, namun disalurkan lewat Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk kemudian diolah menjadi garam siap konsumsi.

"Targetnya garam ini sampai ke konsumen end user Rp 4.500-5.000/kg. Ini kan bentuknya masih bahan baku garam, nanti diolah lagi oleh IKM untuk dihaluskan dan diberi yodium. Harga jual ke IKM ada tim (pemerintah) yang menentukan," jelas Hartono, Minggu (13/8).

Diungkapkannya, meski sudah masuk sejak 10 Agustus lalu, garam impor peruntukkan konsumsi tersebut masih tersimpan di gudang. Komoditas bumbu dapur itu baru akan dikeluarkan setelah mendapat verifikasi dari Kementerian Perindustrian.

"Sementara masih di gudang-gudang kita untuk diverifikasi. Baru kemudian kami distribusikan ke IKM-IKM. Selain itu juga ini mau masuk panen di petani garam, ini kan sifatnya untuk stimulus saja biar garam bisa turun," ujar Hartono. (dtc/mag)

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan impor garam sebesar 75 ribu ton, dari Australia melalui PT Garam, BUMN produsen garam untuk mengatasi kelangkaan garam dalam negeri. 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Program Gerai Maritim Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan tol laut untuk membawa stok garam dari Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mencegah kelangkaan dan meredam kenaikan harga garam konsumsi, di beberapa wilayah di Indonesia. Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan, sejak Jumat malam (28/7), KM Logistik Nusantara 1 telah bersandar di Tanjung Perak, Surabaya.

"Kapal ini, salah satunya mengangkut pasokan garam sebanyak 14 kontainer," kata Pohan, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Senin (31/7).

Pohan menjelaskan, pasokan garam tersebut akan didistribusikan PT Sumatraco (Surabaya) sebesar 100 ton garam curah, UD Bayu Tirta Samudra (Pati) sebesar 80 ton garam curah dan 20 ton garam iodium, dan CV Karya Barokah (Pati) sebesar 80 ton garam curah. "Hingga saat ini, sudah ada 37 kontainer garam di Sabu yang menanti untuk diangkut," imbuh Pohan.

Di samping garam, KM Logistik Nusantara 1 juga mengangkut 16 kontainer kemiri, 1 kontainer kopra, dan 2 kontainer besi tua dari Lewoleb. KM Logistik Nusantara 1 ini berangkat dari Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur sejak Rabu (19/7). Kapal ini melewati trayek 3 (voyage 5) yang memiliki rute Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Leweoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-LarantukaMaumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak.

Program Gerai Maritim merupakan upaya mengoptimalkan proyek tol laut yang digagas Presiden Joko Widodo. Selain itu, Gerai Maritim juga berperan mengurangi disparitas harga, menjaga integrasi pasar dalam negeri, dan meningkatkan perdagangan antarpulau. Dalam pelaksanaannya, program Gerai Maritim memanfaatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk angkutan barang oleh Kementerian Perhubungan dengan tarif kompensasi.

Sebanyak 7 trayek tol laut dioperasikan PT PELNI. Pada awalnya, trayek tol laut pada awalnya berfokus pada disparitas harga melalui ketersediaan barang di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. "Dalam perkembangannya, terdapat muatan balik dan muatan antarpelabuhan yang pada umumnya merupakan produk unggulan dan potensial daerah yang juga dapat menjadi komoditas ekspor," pungkas Pohan.

Sinergi Kemendag dan Kemenhub akan semakin intensif, terutama setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Sinergi tersebut dapat menjadi model bagi instansi terkait lainnya dalam pengembangan logistik nasional yang mengacu pada 6 penggerak utama Sistem Logistik Nasional.

Enam penggerak utama dimaksud yaitu penyiapan komoditas oleh Kemendag didukung dinas kabupaten/kota yang membidang perdagangan; pemberdayaan pelaku dan penyedia jasa logistik yaitu PELNI sebagai operator kapal yang didukung perusahaan ekspedisi dan gerai maritim; pertukaran informasi dengan pemda dan kementerian yang teribat; pengembangan SDM logistik oleh Kemendag dan pemda; sinkronisasi peratutan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kemenhub, dan Kemendag; dan pembangunan infrastruktur Kemenhub dan Kemendag. (mag)

Nasib PT Garam rupanya sama "asinnya" dengan rasa garam. Berkali-kali deraan kasus hukum menerpa perusahaan milik negara yang ditugasi mengatur tata niaga garam ini.

Petani garam saat ini membutuhkan keadilan harga dari pemerintah, harga jual selama ini selalu lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah. 

Kondisi harga garam lokal yang semakin tidak menentu, dan belum setara Harga Pokok Pembelian (HPP) sebagaimana diatur Kementerian Perdagangan, memunculkan dorongan himpunan petani garam membangun bulog atau badan penyangga stabilitas harga.

Nasib para petani garam kian tak menentu akibat terpuruknya  harga garam lokal. Pemerintah didesak  segera mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut.

Di tengah panen raya garam yang sedang berlangsung, mereka meminta pemerintah dapat menjaga keamanan produksi, menyelaraskan kebijakan dan memberlakukan harga sesuai aturan.

Tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait keberadaan  tujuh kartel garam yang memainkan tata niaga garam dibenarkan oleh  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding ada kartel impor garam yang  menjadi biang carut marutnya tata niaga garam tanah air.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menelisik membanjirnya garam ke tanah air. Langkah itu menyusul dugaan adanya praktik kartel dalam bisnis impor garam industri di dalam negeri.