Pasalnya, Toshiba yang kini hanya tinggal menyisakan Toshiba Printer di Batam setelah menutup pabriknya di Cikarang, telah melakukan PHK massal terhadap 2500 karyawannya.
Sumirat meminta agar pemerintah membatalkan PP Pengupahan karena melanggar UU yang lebih tinggi dan kembali tetapkan UMP atau UMK berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 yaitu melalui hasil survei KHL yang benar.
Pemerintah memastikan tidak akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, PP ini dianggap sudah baik untuk buruh maupun pengusaha.
Jika buruh keberatan karena komponen upah menjadi rendah tak memberikan ruang bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan minimal, sebaliknya para pengusaha justru keberatan karena dinilai peraturan yang ada memberatkan pengusaha karena beratnya beban membayar cost untuk pegawai.
Struktur dan skala upah wajib disusun dan diterapkan di perusahaan yang dapat menjamin kepastian upah bagi pekerja dan akan motivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas, sehingga mendapat kesempatan untuk berkembang dalam golongan upah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, kedua masalah itu adalah penyerapan tenaga kerja dan lemahnya pengawasan BKPM. Menurut Heri, belum ada jaminan untuk menyerap tenaga kerja secara maksimal dari masuknya investasi.
Dalam aksinya, para buruh menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya penolakan PHK dan tenaga kerja asing, kenaikan upah minimal 22 persen pada tahun 2016 dan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga.
Meminta pencairan upah ratusan buruh dari berbagai aliansi se-Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik furniture PT. Duta Cucindo di Bojongsari, Depok, Jawa Barat.
