Total E&P Indonesie telah memutuskan tidak memperpanjang pengelolaan Blok Mahakam. Kontrak Total di Mahakam akan berakhir pada 31 Desember 2017. Saat ini Blok Mahakam sedang dalam masa transisi pengelolaan dari Total sebagai kontraktor lama ke kontraktor baru, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
Namun, pemerintah tak ingin produksi minyak dan gas di Blok Mahakam anjlok. Agar produksi dapat dipertahankan, Total diberi kesempatan ikut mengoperasikan blok penghasil gas terbesar di Indonesia ini paska 2017. Perusahaan minyak raksasa asal Prancis itu pun pada Mei 2017 lalu telah mengirim surat ke Kementerian ESDM, untuk penjajakan mendapatkan hak kelola lagi di Mahakam.
Dalam suratnya, Total menyatakan minatnya untuk mengambil 39% hak kelola Blok Mahakam pasca 2017. Tapi ada beberapa syarat yang diminta Total agar investasinya mencapai skala keekonomian.
Pertama, Total meminta investment credit sebesar 17%. Artinya, investasi yang mereka keluarkan akan dikembalikan oleh negara melalui cost recovery dengan tambahan sebesar 17%. Misalkan Total mengeluarkan US$ 100 juta, maka negara harus mengganti US$ 100 juta plus US$ 17 juta.
Kedua, depresiasi yang dipercepat menjadi hanya 2 tahun. Normalnya, depresiasi berjangka waktu 5 tahun.
Ketiga, Total meminta harga minyak dan gas yang dialokasikan khusus di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) disamakan dengan harga internasional, memakai harga pasar. Saat ini minyak dan gas DMO menggunakan harga khusus, jauh di bawah harga pasar.
Tapi ketiga permintaan ini ditolak, pemerintah tak mau memberikan fasilitas-fasilitas itu. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengungkapkan pemerintah telah mengirim surat balasan ke Total yang isinya menolak semua permintaan tersebut.
"Tiga permintaan mereka kita tolak. Pemerintah menolak. Kami sudah sampaikan, mereka sudah terima," kata Arcandra saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8).
Arcandra mengungkapkan, pemerintah tak bisa memenuhi permintaan-permintaan Total karena regulasi yang ada tidak memungkinkan. Karena itu pemerintah harus memutuskan untuk menolak.
Meski demikian, kata Arcandra, Total masih berminat untuk membeli sebagian hak kelola di Blok Mahakam. Total dipersilakan melakukan negosiasi business to business (B to B) dengan Pertamina yang memegang hak kelola Mahakam paska 2017.
"Mereka tetap berminat untuk ikut berpartisipasi dalam blok ini, tapi silakan B to B dengan Pertamina," tutupnya.
Untuk diketahui, produksi gas dari Blok Mahakam saat ini mencapai 1.600 MMSCFD, atau sekitar 20% dari produksi gas nasional, terbesar di Indonesia. Sedangkan produksi minyaknya sekitar 63.000 barel per hari (bph). (dtc/mfb)
Keinginan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memperbesar porsi hak kelola Blok Mahakam hingga 39 persen kepada pengelola lama Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation ditentang sejumlah pihak.
Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyepakati amandemen kontrak bagi hasil (production sharing contract/ PSC) di Blok Mahakam.
Dengan perjanjian ini, mulai 2016 hingga 31 Desember 2017, Pertamina sudah mulai ikut mengelola Blok Mahakam bersama-sama Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.
Karena itu, kata dia, seharusnya Blok Mahakam bisa dikelola 100 persen oleh Pertamina pasca berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation asal Jepang pada tahun 2017.
Pemprov Kaltim meminta setidaknya mendapatkan PI sebesar 19 persen. Sementara pemerintah bersikukuh di angka 10 persen. Kedua belah pihak pun akhirnya masih terus melakukan tawar-menawar "harga pas" terkait jatah PI pengelolaan Blok Mahakam.
Pemerintah akhirnya memutuskan lapangan minyak dan gas Blok Mahakam tidak seratus persen dikelola sendiri oleh Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, mulai 1 Januari 2018 Pertamina akan menggarap blok itu bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Selatan, PT Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.
Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki membantah pemberitaan media bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada Total Group untuk melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam yang seharusnya berakhir pada 2017 mendatang.
Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua operator tersebut antara lain menyiapkan masa transisi kepada Pertamina dan menyiapkan data-data agar diberikan kepada Pertamina.
PT Pertamina (Persero) dipastikan akan mengambil alih Blok Mahakam. Meski dipastikan akan mengelola Blok Mahakam, namun Pertamina berencana menggandeng Total E&P.
Kardaya menganjurkan agar Pertamina mengajak Total E&P sebagai rekan kerja untuk mengoperasikan Blok Mahakam. Sebab Total E&P merupakan operator lama yang sudah memiliki data-data tentang Blok Mahakam, sehingga dianggap penting dalam pengelolaan blok tersebut.
Menjelang berakhirnya kontrak lapangan migas Blok Mahakam pada tahun 2017 mendatang, belum ada tanda-tanda pemerintah akan mengambil alih pengelolaan secara penuh. Seharusnya pemerintah bisa memerintahkan Pertamina masuk dalam sistem operasi Blok Mahakam.
