Menyusul maraknya aksi penimbunan bawah putih oleh sejumlah importir yang mengakibatkan melonjaknya harga produk tersebut di pasaran. Kementerian Perdagangan  akhirnya mengeluarkan penetapan Peraturan  Menteri  Perdagangan untuk mengatur ketentuan impor produk tersebut.

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor   30/M-DAG/PER/5/2017   tentang   Ketentuan   Impor   Produk   Hortikultura itu bertujuan mengatur  dan  mendata  lalu-lintas  impor  dan  distribusi  produk hortikultura,  termasuk bawang putih yang beberapa waktu lalu sempat mengalami fluktuasi harga.

"Sebelumnya  tidak  ada  regulasi  yang  mengatur  importasi  bawang  putih. Hal ini berdampak pada gejolak harga bawang putih yang cukup tinggi  beberapa waktu lalu," tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, seperti dikutip kemendag.go.id, Rabu (31/5).

Kehadiran Permendag  Nomor  30 Tahun   2017 ini, menurut Enggar,  terutama   untuk   memberikan   jaminan   atas   ketersediaan   dan stabilitas harga bawang putih yang beredar di pasar dalam negeri.

Selain  bawang  putih,  beberapa  komoditas  lain yang  juga  diatur  impornya  adalah kentang  segar atau  dingin,  bawang  bombay,  bawang  merah,  dan  sayuran  sejenis  lainnya  segar  atau  dingin, wortel, lobak cina, dan beberapa jenis buah-buahan.

Sesuai  dengan  ketentuan  ini, yang  bisa  melakukan  impor  produk  hortikultura tersebut adalah  perusahan  pemilik  Angka  Pengenal  Importir  (API)  dan  BUMN  yang  mendapat penugasan dari Menteri BUMN.

"Penugasan  kepada  BUMN  untuk  melakukan  impor  produk  hortikultura  dimaksudkan  untuk menjamin  pasokan  dan  stabilitas  harga," jelas Enggar.  

Impor  produk  hortikultura  oleh  BUMN  dilakukan  atas
usulan dari Menteri Perdagangan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Disampaikan Mendag, setiap  perusahaan  pemilik  API-Umum  dan  BUMN  yang  mendapat penugasan   hanya   dapat   memperoleh   Persetujuan   Impor   produk   hortikultura   segar   untuk konsumsi   dan   atau   untuk   olahan.   

Sementara pemilik   API-P   hanya   dapat   memperoleh Persetujuan Impor produk hortikultura segar untuk bahan baku industri dan atau olahan.

Untuk  memperoleh  persetujuan  impor,  perusahaan  pemilik  API-U  dan  API-P,  serta  BUMN  harus mengajukan  permohonan  secara  elektronik  kepada  Menteri  dalam  hal  ini  Koordinator  Pelaksana UPTP  I.  

Mereka  juga  harus  harus  memiliki  Rekomendasi  Impor  Produk  Hortikulura (RIPH) dari Kementerian   Pertanian.  Selain   itu,   perusahaan  pemilik   API-U   dan   API-P   wajib melampirkan  rencana  impor  produk  hortikultura  yang  mencakup  jenis  barang,  pos  tarif/HS, jumlah,  negara  asal,  pelabunan  muat, serta  pelabuhan  tujuan.  Pemilik  API-U  bahkan harus melampirkan rencana distribusi produk hortikultura.

Dalam  menerbitkan  Persetujuan  Impor  bagi  perusahaan  pemilik  API-U  dan  API-P,  Koordinator Pelaksana  UPTP  I  atas  nama  Menteri  akan  memperhatikan realisasi  impor  produk  hortikultura
yang dilakukan sebelumnya.

Permendag  tersebut juga mewajibkan perusahaan pemilik API dan    BUMN yang  telah mendapatkan    Persetujuan   Impor untuk    menyampaikan    laporan    secara    elektronik   atas pelaksanaan  impor  produk  hortikultura,  baik yang terealisasi  maupun  yang  tidak  terealisasi.

Sedangkan bagi perusahaan pemilik API-U dan BUMN yang telah mendapat penugasan dan telah mendapat persetujuan impor wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi produk hortikultura.
Bagi perusahaan pemilik API dan BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak  dua  kali akan  terkena  sanksi.

"Sanksinya  berupa  penangguhan  penerbitan  Persetujuan Impor selama enam bulan," tegas Mendag. (rm)

Tiga perusahaan importir bawang putih dicabut izin impornya karena kedapatan melakukan penimbunan stok barang disaat melambungnya harga bawang putih di pasaran. Saat ini harga bawang putih melonjak hingga Rp60.000 per kilogram (kg).

Buntut dari melambungnya harga bawang putih yang tembus di atas Rp 60.000 per kilogram (kg), membuat pemerintah mengambil tindakan tegas, dalam hal ini mencabut izin impor dari 3 perusahaan importir bawang putih.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membenarkan langlah tegas yang diambil pihaknya itu,  usai mengikuti rakor terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/5).

"Keras tindakannya. Jadi kami bagi tugas. Saya diperintahkan oleh Pak Mentan kemarin untuk melepas stabilisasi bahan pokok saya lakukan," ujar Enggartiasto Lukita.

Enggartiasto mengatakan telah dihubungi Menteri Pertanian Amran  Sulaiman untuk melepas komoditi tersebut, sebab hal itu menjadi ranmah Mendag. Amran sendiri menurut Enggar langsung melakukan penangkapan perusahaan penimbun bawang putih.  

"Begitu digrebek, langsung dikasih tahu lagi dan PT itu saya cabut izinnya," kata Enggar lagi.

Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman  3 tersangka importir yang telah terbukti melakukan penimbunan. Dengan dibongkarnyua penimbunan 182 ton bawang putih impor dari China dan India di Marunda Cilincing, Jakarta Utara.

"Pak Mendag subuh-subuh hubungi saya. Pak Mentan tolong ada penimbunan tuh. Oke, kami bergerak dengan kepolisian. Sekarang 3 tersangka, izinnya kita cabut dan kalau ada yang coba main-main lagi, Pak Mendag sudah perintahkan kita cabut lagi izinnya," kata Amran.

Saat ini kata Amran, pemerintah terus mengawasi seluruh importir bawang putih,  yang memang terbukti juga melakukan penimbunan akan segera ditindak. (dtc/rm)

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap penimbunan 182 ton bawang putih impor di Kawasan Marunda Jakarta Utara. PT LBU selaku importir bawang putih diduga melakukan penimbunan pasokan dari Surabaya dan Medan.


Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya informasi adanya penimbunan 182 ton bawang putih itu diperoleh dari informasi yang disampaikan Kementerian Pertanian.

"Di Marunda ini, PT LBU tidak hanya memasok dari Surabaya saja tapi juga dari Medan. Kita tahu, di situlah kita dapatkan gudang menimbun termasuk truk yang baru masuk dari Medan," ujar Agung.

Untuk mengantisiasi kegiatan penimbunan pangan, pihak kepolisian melakukan pengawasan keluar masuknya barang. Selain itu, pihaknya juga melibatkan beberapa pihak terkait untuk ikut mencegah aksi penimbunan pangan yang membuat harga bergejolak.

"Kita libatkan Polres,  Polda dan tingkat Mabes. Maupun semua kementerian lembaga, dinas, KPPU, Bulog juga ada. Ini satgas sinergi," ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku menyayangkan adanya kasus penimbunan bawang putih impor yang jumlahnya mencapai 182 ton. Penimbunan itu menurut Amran, membuat harga bawang putih belakangan bergejolak.

Menurutnya bawang putih yang ditemukan di Marunda, Jakarta Utara itu merupakan kiriman dari China dan India. Namun, tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.

"Hanya selang tiga hari, kita sudah temukan penumpukan di salah satu gudang. Kami sudah komunikasi ke lapangan, ini yang mempengaruhi harga bergejolak," ujar Amran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (17/5).

Amran berpesan kepada importir dan pedagang untuk tidak melakukan penimbunan di gudang yang mengakibatkan gejolak harga. Ia berharap, menjelang bulan Ramadan seluruh harga pangan bisa terkendali.

"Kami himbau seluruh pengusaha kecil menengah besar di seluruh Indonesia, kami minta tolong dijaga ketenangan harga dalam menghadapi bulan suci Ramadan," tutur Amran. (dtc/rm)

Dalam sidang kesimpulan tersebut, semua terlapor diberikan kesempatan terakhir untuk menjelaskan posisinya dalam impor bawang pada Maret 2013 dan memberi hasil kesimpulan secara tertulis kepada KPPU. Terdapat 22 terlapor, tiga diantaranya adalah dari pihak pemerintah yakni Kepala Badan Karantina, Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag); dan Menteri Perdagangan.

Para Importir bawang putih menuding bahwa melonjaknya harga bawang putih hingga Rp 80 ribu per kilogram Maret 20013 lalu adalah murni kesalahan pemerintah. Sebab, pemerintah terlambat dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diajukan para importir.

Presiden kemudian mendesak agar kementerian yang terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bertanggung jawab dengan melakukan tindakan-tindakan pemulihan harga dengan segera.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menilai,  Pemerintah tidak memiliki blue print yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor pertanian.