Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 semakin mengendur. Sikap Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mendadak melunak setelah mendengarkan keterangan pihak pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PP tersebut.
DPR akan menggunakan hak interpelasi jika pemerintah bersikukuh menjalankan PP tersebut. Sejauh ini DPR Komisi VI memang masih mendalami masalah yuridisnya dengan pakar dan pimpinan fraksi di Komisi VI.
Dewan Perwakilan Rakyat pun turun tangan untuk mencari kejelasan soal dampak pemberlakuan PP 72/2016 ini, khususnya soal kewenangan DPR mengawasi BUMN.
Langkah Presiden Joko Widodo menganjurkan Badan Usaha Milik Negara menjual aset mereka melalui skema sekuritasasi untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur dinilai gegabah.
BUMN selama ini merugi karena orang yang mengurus BUMN baik di jajaran direksi atau komisaris, bukan orang-orang profesional tapi, "orang pesanan" partai politik, yang kinerja bukan untuk memperbaiki BUMN agar penerimaan negara meningkat tapi BUMN dijadikan bancakan untuk kepentingan politik.
Dia menyebutkan, potensi monopoli distribusi gas akibat penggabungan PGN dan Pertagas memang tidak bisa dihindari. Tetapi itu termasuk natural monopoli.
Perdebatan soal efektivitas holding BUMN energi ini juga masih terus bergulir. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, penyatuan BUMN energi melalui skema PT Pertamina (Persero) mengambil alih PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dinilai akan menimbulkan masalah baru.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan langkah privatisasi terhadap empat BUMN terbuka.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana itu, Ichsanuddin mengemukakan adanya tiga "bahaya" yang mengintai holding BUMN.
Total BUMN hingga sekarang tercatat sebanyak 119 perusahaan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana memangkas jumlah tersebut menjadi lebih sedikit, yakni hanya 85 BUMN.
