Pemerintah, kata dia, harus berhati-hati agar kebijakan mengundang swasta membangun kilang ini justru membunuh perusahaan negara, dalam hal ini Pertamina.
Krisis energi ini jika tak diatasi bisa berdampak pada keengganan investor menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satu syarat yang diminta investor adalah ketersediaan listrik. Hal inilah yang membuat program pembangkit listrik 35.000 Megawatt pemerintah menjadi penting.
Boleh saja pihak lain dilibatkan, tetapi sifatnya hanya membantu kita. Namun untuk kendali utama harus tetap ada ditangan negara, jangan sampai dikuasai oleh pihak asing.
Potensi pengurangan subsidi solar cukup besar terjadi karena dalam segi harga, posisi harga solar Indonesia masih lebih murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Menurutnya pungutan untuk dana energi semacam DKE dan kini cukai BBM memang sangat diperlukan di tengah murahnya harga komoditas minyak yang justru menghambat pertumbuhan energi baru terbarukan.
Rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2016 diprediksi tidak akan berdampak terhadap penurunan harga kebutuhan hidup masyarakat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hari ini dijadwalkan melakukan pembahasan bersama Kementerian Koordinasi Perekonomian tentang penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti premium dan solar.
PT Pertamina didorong melakukan penguasaan blok minyak dan gas bumi (migas) di beberapa wilayah di Timur Tengah, dan kawasan perbatasan Asia Barat seperti Azerbaijan.
Ditengarai selama ini terdapat aturan impor yang justru memboroskan anggaran negara. Sehingga pemerintah diminta untuk meninjau kembali aturan tersebut.
