JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemenuhan kebutuhan air minum secara nasional masih terdapat gap mencapai 29 persen dari capaian target universal access pada tahun 2019. Pelayanan akses aman air minum nasional hingga tahun 2016 baru mencapai 71,14 persen.

Menurut Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik, sosial serta perekonomian masyarakat.

Sri mengatakan, bahwa banyak hal dapat timbul jika air minum yang dihasilkan tidak berkualitas, salah satunya terjadinya stunting atau penurunan tingkat pertumbuhan pada bayi. Ia menyebut pada tahun 2015, sekitar 1,3 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunting.

"Oleh sebab itu kami mendorong setiap PDAM untuk terus meningkatkan dan memproduksi air minum yang berkualitas untuk masyarakat, agar penderita stunting bisa berkurang" ujar Sri, saat acara Konsultasi Publik Business Plan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 2018-2022, di Bogor, Selasa (16/1).

Ia menambahakan untuk mencapai target 100 persen  tersebut, diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak. Disebutkanya bahwa sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan dengan tujuan tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok masyarakat, serta badan usaha dan mewujudkan penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Salah satu program Pemerintah dalam mendorong pencapaian akses aman air minum 100% pada tahun 2019, yaitu dengan adanya program kota binaan. Program Pengembangan SPAM Kota Binaan ini meliputi beberapa kegiatan yang masih satu kesatuan program dan dilaksanakan secara bersamaan (pararel), yaitu kegiatan pemanfaatan idle capacity, penurunan air tak berekening (Non Revenue Water/NRW), dan penambahan kapasitas (dilakukan bila kegiatan pemanfaatan idle capacity dan penurunan NRW tidak memadai untuk mencapai sasaran 100% akses aman air minum).

Sedangkan kriteria untuk dapat mengikuti program kota binaan antara lain, cakupan akses aman air minum lebih dari atau mendekati 70%, memiliki atau sedang menyusun RI-SPAM, Pemda dan PDAM memiliki komitmen tinggi untuk pencapaian 100% akses aman air minum. Saat ini, program kota binaan berjumlah 18 kota di seluruh Indonesia, dimana untuk Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor dan Kota Cirebon. Status Kota Bogor yang tercatat saat ini meliputi cakupan pelayanan perpipaan sebesar 74,5%, kinerja "sehat", dan nilai RI-SPAM sebesar 77% dan siap legalisasi.

"Melalui program ini diharapkan kota yang terpilih dapat meningkatkan penyelenggaraan SPAM menjadi best practice bagi kota lain di seluruh Indonesia," katanya, seperti dikutip pu.go.id.

Terkait kinerja PDAM, berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM yang telah dilakukan oleh BPPSPAM tahun 2017, ternyata dari 378 PDAM yang dinilai kinerjanya, terdapat 209 PDAM (55,29%) berstatus sehat, selebihnya 103 PDAM (27,25%) berstatus kurang sehat dan 66 PDAM (17,46%) berstatus sakit. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 31 K/Pdt/2017, telah memerintahkan penghentian privatisasi/swastanisasi air minum. Penghentian privatisasi air ini merupakan jawaban atas masalah penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10-12 cm per tahun. Pasalnya privatisasi air minum tersebut memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah dan menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah atau land subsidence.

Tanggul Laut Raksasa dianggap sebagai satu-satunya pelindung banjir rob akibat dari penurunan muka tanah menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan oleh Jakarta.

Sebab utama penurunan muka tanah yaitu pengambilan air tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh Pemerintah.

"Putusan MA tersebut menjadi jawaban atas solusi penurunan muka tanah di Jakarta yang menjadi alasan untuk mendorong proyek tanggul laut raksasa. Putusan tersebut menjadi preseden bagi pemerintah untuk segera memastikan rakyat jakarta dapat mengakses air minum dan menghentikan segala pengambilan air tanah. Proyek tanggul laut yang bermaksud menjadi pelindung Jakarta dari banjir rob menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan karena berdasarkan putusan MA tersebut pemerintah harus memastikan akses atas air minum," kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (15/10).

Penurunan muka tanah di Jakarta menjadi alasan yang dipakai pemerintah untuk mendorong proyek tanggul laut di Teluk Jakarta sebagai satu-satunya solusi pelindung dari banjir rob dari laut. Padahal jika berkaca dari pengalaman Tokyo, penurunan muka tanah dapat dihentikan dengan tidak sama sekali menggunakan air tanah dalam kurun waktu 10 Tahun.

Sehingga proyek tanggul laut yang didorong sebagai Proyek Strategis Nasional dalan Perpres No 3/2016 Tentang Percepatan Proyek Infrastruktur Nasional tidak dibutuhkan dan tidak relevan untuk penyelamatan Jakarta dari ancaman banjir rob.

"Di sisi lain, proyek tanggul laut yang berbeda dan terpisah dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta diintegrasikan hanya dalam konteks finansialisasi pembiayaannya. Dimana proyek tanggul laut akan dibiayai dari kontribusi hasil penjualan properti diatas pulau-pulau palsu tersebut," terang Marthin.

Proyek Tanggul laut yang sebelumnya bertajuk NCICD di Teluk Jakarta adalah salah satu proyek strategis nasional. Perencanaan proyek tanggul laut ini awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pengerukan dan reklamasi.

"Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah ´shifting from aid to trade´ yang menjadi polemik di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut," pungkas Marthin. (mag)

Nantinya setelah tercukupinya kebutuhan air baku DKI Jakarta yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian, pemerintah akan mengeluarkan aturan yang tegas untuk membatasi penggunaan air tanah di Jakarta.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menyatakan, air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta tidak memenuhi persyaratan kualitas air Minum  yang distandarkan Menteri Kesehatan.

Bahkan Jakarta bagian utara merupakan wilayah terparah dimana secara umum CAT air tanahnya mengandung unsur Fe (besi) dengan kadar yang tinggi serta kandungan Na (Natrium), Cl (Klorida), TDS (Total Disolve Solid) dan DHL (Daya Hantar Listrik) yang tinggi akibat adanya pengaruh  intrusi air asin.

Selain krisis air bersih, Jakarta juga menghadapi problem penurunan muka tanah yang terjadi rata-rata 0-18,2 cm per tahun.

Kesimpulan itu diperoleh dari hasil pemantauan yang dilakukan Badan Geologi melalui Balai Konservasi Air Tanah, dua tahun terakhir. Dari > 200 titik sumur pengamatan (sumur pantau, sumur produksi, sumur gali dan sumur pantek) menunjukkan bahwa sekitar 80% air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Jika Jakarta wilayah utara kondisinya berbahaya karena kandungan unsur zat besi yang tinggi. Di bagian Selatan CAT Jakarta yang menyebabkan air tanah menjadi tidak layak minum adalah dominasi unsur logam seperti Mn (Mangan), Fe (besi) dan Pb (Timbal).

Problem Jakarta bertambah selain krisis air bersih juga menghadapi penurunan muka tanah. Dari hasil pemantauan muka tanah (amblasan tanah) dengan melakukan pengukuran secara visual dan pengukuran menggunakan alat geodetic, memperlihatkan bahwa secara umum laju penurunan tanah di wilayah CAT Jakarta berkisar antara 0 - 18,2 cm/tahun dengan lokasi yang memiliki laju penurunan tanah paling cepat yaitu di daerah Ancol, Pademangan dan Muara Baru- Jakarta Utara. "Namun  demikian terdapat anomali di beberapa titik lokasi patok pengamatan yang mengalami kenaikan, hal ini menjadi hal menarik untuk diteliti lebih lanjut," tulis esdm.go.id, Jumat (9/6).

Menurut Badan Geologi, penurunan muka tanah ini akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Berdasarkan catatan Badan Geologi saat ini tercatat lebih dari 4500 sumur produksi yang mengambil air tanah Jakarta untuk keperluan komersil. Belum lagi sumur-sumur illegal yang tidak memiliki izin pengusahaan air tanah yang tidak masuk dalam hitungan. Kondisi tersebut menyebabkan permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan dan berdampak menjadi ancaman serius tenggelamnya Jakarta.

Menanggulangi permasalahan itu, Badan Geologi beserta KPK, PAM Jaya dan Pemda DKI Jakarta sedang melakukan program penyelamatan air tanah untuk menjaga sumber daya alam di Jakarta. Dari program tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya air Jakarta yang menjadi permasalahan internal di pemerintah daerah dan pusat.

Selain itu akan dibangun sebuah sistem informasi database sumber daya alam Jakarta yang dapat dipantau bersama, sinergisasi data pelanggan air tanah dan pelanggan PAM, serta langkah penertiban sumur-sumur illegal (sumur tidak berizin) dalam rangka penyelamatan potensi pendapatan pajak Negara (pajak air tanah) yang hilang.

Sementara itu dalam rangka penyelamatan Jakarta tenggelam, Badan Geologi beserta Kementerian PU, JICA dan Pemda DKI Jakarta ikut serta tergabung dalam program NCICD (National Capital Integrated Coastel Development) yang di inisiasi oleh Bappenas. (rm)

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan pengecekan kondisi air tanah di Jakarta. Pengecekan dilakukan melalui pengeboran di tiga lokasi yakni di kawasan Sunter, Halim dan di Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM di Jakarta Pusat.

Pemboran dilakukan untuk memantau fluktuasi air tanah Jakarta agar dapat dipantau dan dikontrol pemanfaatannya. Seperti diketahui Cekungan Air Tanah (CAT) di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sudah berada pada zona merah. Kondisi ini menunjukkan eksploitasi air tanah di wilayah tersebut sudah berada di zona berbahaya.

"Badan Geologi secara bersamaan saat ini sedang melakukan pemboran di tiga lokasi di Jakarta. Pengeboran akan dilakukan hingga kedalaman 125 meter di setiap lokasi," kata drilling Badan Geologi Kementerian ESDM, Bambang seperti dikutip esdm.go.id, Rabu (24/5).

Setelah dilakukan pengeboran, menurut Bambang, di setiap titik-titik pengeboran akan dipasang Automatic Water Level Recorder (AWLR) yang akan melakukan perekaman data ketinggian permukaan air secara otomatis. Informasi ini akan terkirim melalui satelit ke Badan Geologi untuk dilakukan pemantauan.

"Fluktuasi air tanah akan dianalisa Badan Geologi, selanjutnya hasil kegiatan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk saran teknis sebagai rekomendasi pengelolaan air tanah Jakarta agar eksploitasinya tidak berlebihan dan memperhatikan kondisi cekungan yang ada," papar Bambang.

Menurut data Badan Geologi, kondisi Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta yang mencover 3 Provinsi, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat saat ini kondisinya sangat kritis akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Ekploitasi itu mencapai 40%, padahal maksimum hanya 20% agar tidak terjadi intrusi air laut ke daratan.

Pengambilan air tanah tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang disarankan akan menimbulkan perubahan pada cekungan air tanah dan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti amblesan tanah (land subsidence) dan intrusi air laut.

Mencegah dampak negatif yang timbul akibat eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, Badan Geologi menyarankan pertama, melindungi daerah imbuhan air tanah untuk mencegah terjadinya penurunan pembentukan air tanah.

Kedua, mengendalikan pengambilan air tanah di daerah lepasan (groundwater discharge area), menggunakan air tanah seefisien mungkin dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu. Sedang keempat, terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mengelola air tanah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. (rm)

 

Air sebagai komoditas utama masyarakat menuntut pengelolaan yang jauh dari perhitungan profit ekonomis karena air merupakan hak asasi manusia yang mesti mendapat jaminan dari pemerintah. Karena itu pihak Jaringan Advokasi Hak atas Air menilai, komersialisasi air bertentangan dengan amanat konstitusi.

Langkah Kementerian Perhubungan memberikan sanksi terhadap maskapai penerbangan Lion Air,  berupa pembekuan sementara 95 rute penerbangan dan pelarangan penambahan rute penerbangan selama enam bulan justru ditanggapi protes oleh pihak Lion Air.

Maskapai penerbangan di Indonesia terlalu sibuk pada penambahan penumpang. Sisi lain, kesiapan SDM dan infrastruktur seakan dikesampingkan.

Kementerian Perhubungan akhirnya menyatakan pembangunan bandara udara di daerah Lebak, Banten yang diusung PT Lion Group tidak layak, karena tidak memenuhi syarat operasional.

Lion Air dihukum mengganti kerugian seorang penumpang bernama Aripin Sianipar yang kehilangan satu tas dalam penerbangan dari Jakarta menuju Medan pada 20 November 2011 lalu dengan pesawat bernomor penerbangan JT 204.

Bank Mandiri menyerahkan bantuan alat penyuling air untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 30 desa di Bangkalis yang mampu menyuling sekitar 2.000 liter air payau per jam menjadi air bersih untuk konsumsi sehari-hari.

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengkritik wacana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU Pera) yang akan mengusulkan anggaran sebesar Rp 254 triliun untuk pembenahan akses air minum di seluruh daerah.