Selama ini yang berperkara hanya 84 warga dengan luas tanah 74 hektar. Warga itulah yang dinyatakan kalah di pengadilan. Hanya saja tanah yang akan dieksekusi seluas 350 hektar. Itulah yang ditolak warga.

Sengketa tanah petani Karawang dengan salah satu perusahaan pengembang, PT Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP) yang telah berlangsung selama 24 tahun itu kian runcing. Bahkan potensi konflik terbuka kian memanas.

"Mana BPK? Karena dalam cara kerjanya DPD menindaklanjuti Laporan BPK. Seharusnya mereka datang sehingga rapat menjadi tiga arah."

Massa mengklaim mereka adalah pemilik sah lahan tersebut berdasarkan Girik C No 110 Persil 23 Klas IV

"Kalau ngak Senin saya ke lapangan, Tangkiwood 3, Taman Sari."

Menurut Atat, warga memang tidak mempunyai bukti kuat hanya memiliki file clearing. Akan tetapi, warga juga membayar PBB.

Kebijakan ini diperparah lagi dengan diterbitkannya prinsip Responsible Agricultural Investment (RAI) oleh Bank Dunia, RAI justru menjadi legitimasi pola pencaplokan lahan yang dilakukan oleh pemodal besar.

"Penyelesaian sengketa tanah itu terus diupayakan selama ini. Tahun 2011 lalu tercatat ada sekitar delapan ribu kasus sengketa lahan. Sekarang tinggal 4.005 kasus lagi."

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai memiliki banyak kelemahan terutama berkaitan dengan pengertian pembangunan dan kepentingan umum.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyelesaian konflik lahan harus memadukan antara pendekatan hukum dan sosial-budaya.

Dalam berkas putusan disebutkan Ir. Jero Wacik, SE dahulu bertempat tinggal di Dusun Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan sekarang bertempat tinggal di Menara Kebon Sirih Lantai 10, Room 1002, Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat.

Saya melihat jenis-jenis proyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah, ada implikasi dan berpotensi komersial seperti untuk dermaga peti kemas.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam sengketa tanah seluas 800 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Satu, Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung.

PERSOALAN sengketa agraria tidak akan selesai selama pembangunan nasional berorientasi pada pemilik modal, sementara pemerintah tidak memiliki skema komprehensif menyelesaikan sengketa. "Persoalan sengketa agraria tidak akan selesai, kalau orientasi pembangunan pro pemodal. Akibatnya, ya menggusur wilayah hidup rakyat," kata Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (29/5).

SENGKETA lahan yang berujung pada konflik sosial tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penanganan serius bakal mengarah pada ketidakberdayaan rakyat dan apatis sehingga memicu terjadi revolusi sosial. Rakyat melihat kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dan mengabaikan hak-hak rakyat. "Tidak cuma itu, Ketetapan MPR melalui Tap MPR Nomor 9 tahun 2000 tentang Reformasi Agraria pun tidak dijalankan dan hanya berupa janji-janji manis. Padahal konflik tanah akan terus berlangsung dan sudah kritis. Apabila tidak ditangani serius, bukan tidak mungkin terjadi revolusi sosial."