Kementerian Keuangan menilai keberadaan Penilai Pemerintah dilingkungan Pemerintah daerah sangat mendesak. Sebab tidak saja untuk kepentingan penilaian  Barang Milik Daerah (BMD) tetapi juga kebutuhan penilai terkait penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) P1 dan P2.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chirsnandi memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak termasuk dalam 40 lembaga non pemerintah dan struktural yang rencananya akan dibubarkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) berencana akan membubarkan puluhan lembaga/kementerian non pemerintah dan non struktural untuk tahun ini.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) bersama enam pemohon lainnya mengajukan uji materi UU Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemerintah berencana menarik sejumlah kewenangan daerah yang sebelumnya diberikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menyusul rencana revisi UU tersebut yang kini tengah dalam penggodokan.

Kalangan aktifis dari berbagai kelompok masyarakat menilai kondisi Indonesia ada dalam situasi ´darurat kenegaraan´.

Presiden memantau langsung jalannya Rapat Kerja Pemerintah melalui CCTV di salah satu ruang di JCC.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta tidaklah besar, sehingga tak terlalu ada artinya jika diberikan pada rakyat.

Puluhan massa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi demo dengan membunyikan puluhan  klakson mobil secara berbareng secara terus menerus  yang terparkir di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/12).