Isu tentang pemidanaan homoseksualitas sedang marak di Indonesia. Pemerintah dan DPR akan mengkriminalkannya. Bagaimana sebenarnya polemik hukum yang berlangsung? Apa dampaknya bagi kalangan LGBT? Siapa saja pihak yang terlibat dalam isu ini?
Arsul mengungkapkan, DPR juga memiliki alasan yuridis untuk mempertahankan pasal tersebut dalam RUU KUHP. Pasalnya, soal penyebaran komunisme memang masih menjadi momok yang akan merongrong ideologi Pancasila.
Masalahnya di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan arah pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menuju semangat kodifikasi tertutup.
Munculnya pasal larangan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP memicu pro kontra. Usulan pasal itu dinilai sia-sia sebab Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan norma tersebut sebelumnya.
Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pemerintah, terpidana hukuman mati bisa menjalani masa percobaan penjara 10 tahun. Jika selama 10 tahun terpidana bersangkutan berkelakuan baik, maka pidananya bisa diubah ke penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
Terakhir, terkait mekanisme pembahasan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan agar pembahasan Rancangan KUHP dilakukan dengan sistem kluster.
Dia mengatakan, secara umum dalam aspek reformasi hukum pidana nasional, program legislasi pemerintah diatas umumnya merupakan utang lama dari pemerintahan SBY.
Emerson melihat kedua RUU itu terindikasi mengurangi kewenangan KPK dalam konteks penyelelidikan dan dipangkasnya beberapa kewenangan KPK melalui kedua RUU tersebut.
Pelaksanaan Pidana Mati diatur secara lengkap di Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Manakala seorang terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Dewan Perwakilan Rakyat menganggap revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap penting dilakukan. Alasannya dua aturan hukum itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
