-
Usut Tuntas Pemalsuan Tanda Tangan Gubernur Sultra Ali Mazi
Jum'at, 23/08/2019 09:51 WIBPolitik Becak Anies Baswedan
Jum'at, 02/02/2018 16:01 WIBBecak bakal beroperasi lagi di Jakarta. Itulah janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang akan diwujudkan sekarang. Tapi, apakah semudah itu. Politik becak Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana perspektif hukumnya? Apa konsekuensi politiknya?
KPK Segel Tiga Tempat Terkait Suap Gubernur Bengkulu
Rabu, 21/06/2017 18:00 WIBKPK menyegel tiga tempat terkait operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. "Untuk kepentingan penyidikan tim sudah menyegel sejumlah ruangan, yaitu di kantor gubernur, rumah gubernur, dan kantor Rico Dian Sari," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).
Suap fee proyek yang diterima gubernur Bengkulu terkait dengan PT Statika Mitra Sarana (SMS) yang memenangkan dua proyek dan menjanjikan Rp 4,7 miliar sebagai fee bagi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Proyek tersebut yaitu pembangunan peningkatan jalan Tes-Muara Aman, Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp 37 miliar serta pembangunan peningkatan jalan Curup-Air Dingin, Rejang Lebong, dengan nilai proyek Rp 16 miliar.
"Diduga pemberian uang terkait fee proyek, yang dimenangkan PT SMS di Provinsi Bengkulu dari komitmen fee 10 persen per proyek yang harus diberikan ke gubernur Bengkulu, melalui istrinya," jelas Alexander.
Dalam operasi ini KPK menyita uang Rp 1 miliar dari rumah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Rp 260 juta dari tas yang dibawa Direktur PT Statika Mitra Sarana, Jhoni Wijaya.
KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Sebagai tersangka penerima yakni Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari dan Rico Dian Sari. Sementara seorang tersangka pemberi yaitu Direktur PT SMS, Jhoni Wijaya. (dtc/mfb)Argumen Terpidana Tak Boleh Menjadi Calon Kepala Daerah
Jum'at, 25/11/2016 11:00 WIBAtas dasar itu, Margarito menyatakan tidak ada alasan logis untuk menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan yang diatur UUD 45.
Pemprov DKI Rancang Rusun seperti Perumahan
Rabu, 30/01/2013 16:06 WIB"Pak Gubernur sudah sepakat, kita juga sudah bahas. Jadi konsep kita bangun rusun itu seperti konsep perumahan."
Kepala Pelaksana Teknis Rusun Marunda, Kusnindar, Dipecat
Rabu, 30/01/2013 15:42 WIB"Ya jadi kita pikir saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Kalau dia ada terus menerus bisa mempermainkan."
KJS, KJP Tak Terhambat Pengesahan RAPBD yang Molor
Kamis, 10/01/2013 15:38 WIB"Terlebih Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat terbukti sangat membantu warga Jakarta yang kesulitan dalam biaya kesehatan dan pendidikan. Silpa kita hampir Rp10 triliun. Kita sepakat menggunakan anggaran ini.
Honorer Puskesmas se-DKI Akan Diangkat Jadi Pegawai BLUD
Selasa, 08/01/2013 18:09 WIBGaji dokter dan perawat Puskesmas yang berkisar Rp1 juta per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI harus memberikan perhatian yang layak dengan menjadikan tenaga medis di puskesmas ini pegawai tetap.
Rencana Jakarta Smart City Terus Dimatangkan
Senin, 07/01/2013 15:58 WIB"Di kota-kota maju, tiang lampu lalu lintas, listrik dipakai untuk jaringan fiber optik (FO). Porsi kita juga jelas, Pak Gubernur ingin menjadikan smart city sampai tingkat RW, kelurahan semua ada jaringan FO."
Wagub Ahok Berdebat ´Panas´ dengan Mahasiswa UBK
Selasa, 18/12/2012 18:02 WIB"Jangan gunakan kalimat mana janji Anda. Saya tidak suka kalimat mana janji Anda, tahu nggak!"
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok Diserbu Penggemar
Jum'at, 14/12/2012 13:57 WIB"Iya, iya sabar," Ahok merespon seraya memberi tanda tangan.
Wakil Gubernur Ahok Hadiri Pemaparan RAPBD DKI Jakarta 2013
Jum'at, 30/11/2012 09:53 WIBPasangan Jokowi-Ahok memulai reformasi pemerintahan DKI Jakarta. Langkah awal yang kemungkinan akan dilakukan adalah mengganti anggota pejabat BPKD dan kepala Dinas Kebersihan.
Kepemimpinan Wakil Gubernur Ahok Pakai Filosofi Jari
Kamis, 29/11/2012 15:58 WIB"Saya memakai filosofi jari, Pak. Kalau kita lipat ke depan pasti akan sakit. Kalau mau dilipat, dilipat ke dalam. Ngak mungkin saya lipat ke depan atau saya potong tanpa alasan yang jelas."
Pemprov DKI Tak Kejar Predikat Wajar Tanpa Pengecualian
Kamis, 29/11/2012 13:00 WIBRapat dengan pemerintah DKI Jakarta ini bertujuan untuk menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal akuntabilitas PemprovDKI Jakarta.
Tidak Ada Penyatuan Metromini dalam Satu BUMD
Senin, 26/11/2012 21:00 WIB"Kita belum ada rencana ke sana. Yang jadi fokus saat ini sesuai pesan Gubernur Jokowi harus ada penambahan bis supaya standar pelayanan masyarakat bisa maksimal."