Ilustrasi pengamen (beritajakarta.id)
JAKARTA - COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian banyak negara hingga menimbulkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tak terelakkan. Dampak COVID-19 juga dirasakan oleh para pekerja harian kelompok rentan seperti para pekerja seks komersial (PSK), pengamen, serta anak jalanan. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Koordinator program Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Konsultan Evaluasi Kebijakan HIV Indonesia Ajeng Larasati mengatakan pemerintah seharusnya dapat menyediakan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer supaya harganya tak melambung.
"Kalau seandainya tidak bisa ya harus dipastikan bahwa teman-teman pekerja sosial ini tahu bagaimana cara melindungi diri dan melindungi orang lain yang dia berkontak itu," kata Ajeng kepada Gresnews.com dalam diskusi online yang digelar LBHM bertajuk Dampak COVID-19 Terhadap Kelompok Rentan untuk memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada Selasa (7/4).
Ia mengatakan pemerintah bisa mendorong BUMN untuk memproduksi alat kesehatan tersebut agar harganya terjangkau bagi kelompok pekerja rentan.
Sementara itu, Ketua Sanggar Waria Remaja (SWARA) Khanza Vina mengatakan kelompok transgender adalah pekerja informal yang juga terdampak COVID-19. Ada yang bekerja sebagai pekerja seks, pengamen, terapis, dan pekerja di salon-salon kecantikan.
"Ketika ada kebijakan bekerja dari rumah, melakukan social distancing, tentu itu akan pertama menghambat kerja teman-teman. Ketika ada imbauan untuk bekerja dari rumah, otomatis itu tidak relevan bagi teman-teman, karena yang mereka kerjakan selama ini tidak di rumah," kata Vina.
Presiden Joko Widodo memutuskan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Namun belum jelas apakah para pekerja jalanan seperti pengamen, anak jalanan, transgender dan PSK juga mendapatkan bantuan ini. Bila menilik persyaratannya, kemungkinan besar mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut.
"Presiden menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan, dengan indeks juga Rp600 ribu per keluarga," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat dengan Presiden, Selasa (7/4).
Juliari menyebut, BLT ini akan diberikan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos. Namun syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai atau pun Kartu Pra Kerja.
Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Nanti kami juga minta data tambahan dari Pemda," kata Juliari yang menyebut BLT akan mulai disalurkan bulan ini.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut setidaknya ada 1,7 juta keluarga yang akan mendapat BLT di wilayah Jabodetabek. "Sementara di luar Jabodetabek ada 9 juta keluarga, tapi masih harus dibersihkan datanya," kata dia.
(G-2)
BACA JUGA:
