Penyerahan DIPA POlri 2015 oleh Presiden Jokowi kepada Kapolri Sutarman (ANTARA)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Polri Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan standard pendidikan bagi calon-calon polisi harus disamakan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain itu di tahun 2015 mendatang, akan ada kenaikan gaji tunjangan (remunerasi) bagi TNI-Polri yang diberlakukan tahun depan.
"Hal itu akan disesuaikan, jadi karena ada tamtama tidak masuk grade, polisi banyak bintara, tamtama dihitung grade 2 sampai 5. Selama ini kan remunerasi perwira, sama kayak bintara TNI, ada penyesuaian jadi sama. Tahun depan remunerasi perwira Polri sama dengan TNI," katanya usai acara Launching Pusat Kajian Keamanan Nasional dan Seminar Keamanan Nasional di Graha Purna Wira, Jakarta, Senin (8/12) kemarin.
Terkait angka kenaikan remunerasi tersebut, Tito mengaku ada kenaikan sedikit namun dia lupa datanya. Remunerasi itu hanya akan diberlakukan sampai pangkat komisaris besar polisi. "Bintara naik Rp500 ribu, naik sedikit, saya lupa datanya. Dengan adanya remunerasi yang disesuaikan, Polri sama kayak TNI, remunerasi tersebut sampai kombes saja," ujarnya.
Tito menjelaskan, Polri telah mengusulkan anggaran untuk Polri ditambah menjadi Rp67 triliun per tiga tahun. Namun yang disetujui sebesar Rp51,6 triliun. "Kami usulkan Rp67 triliun, yang disetujui Rp51,6 triliun. Disetujui bukan pengajuan tapi 3 tahun berturut-turut. Wajar tanpa pengecualian dan Polri penghargaan mampu tinjau keuangan, jadi yang diajukan dipenuhi cukup signifikan. Anggaran itu akan cair Januari mendatang," jelas Tito.
Dia juga mengatakan bahwa sekitar 62 persen dari anggaran Polri sebesar Rp51,7 triliun habis untuk belanja pegawai sebesar Rp31 triliun dalam tiga tahun. Selain itu sebesar Rp13 triliun yang merupakan 28 persen dipakai untuk belanja barang.
"Belanja modal Rp6 triliun sebesar 10 persen. Belanja barang naik, perlengkapan baju, Bahan Bakar Minyak (BBM), peralatan, alat mobil motor, anggaran pemeliharan, jilbab Rp600 juta. Anggota baru sekitar 20 ribu. Belanja pegawai naik dan jumlah polisi naik serta remunerasi," katanya.
Selain itu, anggaran juga tersedot untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, hal itu bagian dari modal bagi Polri untuk menjalankan tugas. "Alutsista itu modal, alat material khusus namanya, baju anti peluru, Pengendalian Masyarakat (Dalmas), alat tranportasi, komunikasi dan alat analisis," ujar dia.
Dia juga mengungkapkan anggaran Polri itu salah satunya dari Pinjaman Dalam Negeri (PDM). Selain itu bank lokal pun ikut membantu Polri dalam pengadaan barang membeli produk lokal guna mendorong produksi dalam negeri. "Anggaran dari PDM sebesar Rp500 miiar. Bank lokal dorong produksi dalam negeri, Polri wajib belanja di dalam negeri, luar negeri dipakai teknologi, 30 persen sama dalam negeri," ungkap Tito.
Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa seharusnya pola anggaran Polri diubah. Pasalnya, anggaran Polri sebesar 67 persen tersedot hanya untuk gaji. "Pola anggaran polisi diubah 67 persen anggaran polisi habis untuk gaji tidak cukup untuk dana operasioanal," katanya usai acara Seminar Keamanan Nasional Puskamnas.
Dia menegaskan anggaran Polri harus digunakan secara efisien. Dia mencontohkan, pengadaan baju loreng untuk Brigade Mobil (Brimob) Polri tidak perlu ada dan tidak menambah personel baru. "Jadi harus dikurangi penambahan anggota, melucuti atribut-atribut militeristik seperti baju loreng yang dipakai Brimob," tegas dia.
BACA JUGA:
