PPP: Putusan MK soal perkawinan tentang syariat Islam

Kamis, 22 Maret 2012 , 05:05:05 WIB - Wanita

PPP: Putusan MK soal perkawinan tentang syariat Islam
Ilustrasi (Foto:arsipberita.com)

Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian pengujian UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai sebagai kesalahan fatal. Pasalnya, keputusan itu lebih dari yang diajukan pemohon, sehingga keputusan MK dianggap bertentangan dengan syariat agama Islam.

Demikian penilaian Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) terhadap putusan MK terkait judicial review atas Pasal 43 UU 1/1974 tentang Perkawinan dalam acara Halaqah Ulama yang dihadiri juga oleh Koordinator Komisi Fatwa MUI Ma'Ruf Amin, Ketua DPP PPP Zainut Tahid, serta sejumlah ulama lainnya, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (21/3).

Menurut Ketua Majelis Syariah PPP, Nur Muhammad Iskandar, keputusan MK itu sudah disisipi juga kepentingan MK disela-sela gugatan pemohon. Sehingga ini sudah bertentangan dengan syariat Islam.

"Ini ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh MK. Karena, MK memberikan keputusan lebih dari apa yang diminta pemohon dalam hal ini kasus Machica Mochtar. Ini artinya minta dua dikasih lima. Ternyata kelebihan itu bertentangan dengan syariat Islam," ujar Nur Muhammad Iskandar.

Bahkan, kata Nur, putusan MK itu juga bertentangan dengan fatwa MUI. "Saya juga pernah membaca fatwa MUI, mungkin saya salah atau apa nanti didiskusikan. Putusan itu juga bertentangan dengan fatwa MUI, tapi oleh Ketua MK mengganggap itu sejalan dengan keputusan MK," ungkap Nur.

Nur menegaskan, kalau keputusan ini tidak serta merta melibatkan hubungan tidak sah, maka tidak menjadi soal. Tapi, ketika ditanya hubungan sah menurut syara, jawaban MK, lanjut Nur, melebar ke hubungan yang tidak sah menurut syara.

Nur menjelaskan yang diminta atau diajukan pemohon itu sebenarnya hanya terkait dengan hubungan yang sah menurut syara. Misalnya, catatan pernikahan itu merupakan syarat rukun.

"Dalam Islam catatan itu syarat rukun. Yang penting ada wali, ada suami istri, ada ijab kabul, ada mahar, sah menurut Islam. Dan karena sah menurut Islam, pelaku tidak wajib diberi hukuman," imbuh Nur.

Ditambahkan Nur, berbeda hukuman itu kalau misalnya tanpa ada hukum nikah. Sehingga menurut agama itu disebut zina. Hubungan di luar aturan agama, itu perlu dihukum. "Hukum itu barangkali menyakitkan tetapi, ada manfaatnya untuk perbaikan untuk orang yang melakukan zina itu. Orang juga mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan," kata Nur.

Tapi, lanjut Nur, kalau kemudian hubungan nikah ini disamakan dengan hubungan tidak nikah, maka melanggar Pancasila. Dalam Pancasila ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. "Menurut syariat Islam, hubungan zina itu tidak dikatakan sebagai hubungan yang bisa melahirkan anak, keturunan," tutur Nur.

Memang, kata Nur, nanti ada yang jadi korban, tapi korban itu menjadi alat jera untuk tidak melakukan lagi. "Misalnya orang mencuri dipotong tangannya, rugi kan. Itu alat jera, jangan sampai dia melakukan tindakan yang sama dengan pelanggaran itu," tukas Nur.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian pengujian UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) ini diajukan oleh artis era 1980-an Machica Mochtar.

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan UUUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reporter : Bowo Santoso
Redaktur : Oki Baren

Become a fan! Email! Linkedin! Follow us! Youtube! Google Plus! Pinterest!

Terpopuler

POLLING

  • Wakil Presiden untuk Jokowi

    Siapakah yang menurut Anda akan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi?


    Jusuf Kalla
    Muhaimin Iskandar
    Mahfud MD
    Hatta Rajasa
    Gita Wirjawan
    Anis Matta
    Dahlan Iskan
    Rhoma Irama
    Pramono Edhie Wibowo
    Tokoh lain

    security image
    Masukan Kode captcha :