.jpg){kind=small}
Komnas Perempuan apresiasi Pemkab Mojokerto
.jpg)
Ilustrasi: beritajakarta.com
Jakarta - Komisi Nasional Perempuan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Mojokerto memenuhi hak perempuan korban perkosaan atas pendidikan.
“Kebijakan memberikan sekolah khusus perempuan hamil akibat perkosaan adalah bentuk konkrit negara untuk pemenuhan kewajiban konstitusional terhadap hak atas pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28C ayat 1," kata Ninik Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan di Jakarta, Minggu (15/1).
Menurut Ninik, hadirnya kebijakan sekolah inklusi telah menjawab kebutuhan praktis hak atas pendidikan bagi siswi yang hamil karena perkosaan.
Sekolah tersebut haruslah ditujukan untuk menjawab kebutuhan strategis. Pemenuhan kewajiban negara atas hak pendidikan setiap warga negara, termasuk perempuan usia sekolah yang mengalami kehamilan atau kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Misalnya korban trafficking, pelacuran paksa, korban ingkar janji, juga perempuan yang dikawinkan dalam usia sekolah.
Pemahaman yang baik tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, ungkapnya lagi, dapat mendorong arah perubahan kebijakan yang eksklusif menjadi inklusif.
"Artinya pendidikan bagi korban perkosaan atau kehamilan lain di usia sekolah, tidak lagi dilakukan secara terpisah. Namun mereka tetap bisa bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak lain. Proses interaksi sosialnya tidak terganggu dan upaya pemulihan korban dapat berjalan," ujar Ninik.
Editor : M. Achsan Atjo (atjo@gresnews.com)
SEPTANINGSIH
Telp: +6221-52960435
Fax: +6221-52960435
Email: septa@gresnews.com
Alamat kantor:
Gedung Raudha
Jl. Kuningan Barat No.21
Mampang, Jakarta Selatan.
- Inikah penyebab tingginya KDRT?
- Korban perkosaan rentan mengalami pelecehan kembali
- Komnas Perempuan minta negara tanggulangi perkosaan
- Perkosaan marak, negara gagal lindungi perempuan
- Sistem parpol korup, politisi perempuan rentan terjerumus
- Peluang perempuan eksis di parpol masih kecil
- Komnas desak keterwakilan 30% perempuan di RUU Pemilu
-
elly anggraeni, MK ingin beri efek jera bagi para buaya darat
Ada peraturan mk seperti ini yang men-sahkan anak-anak hasil nikah siri, selingkuh, kumpul kebo dan sejenisnya menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. tapi apabila ada pengingkaran dari san... -
alidin, Darmansyah Husein siap pimpin Bangka Belitung
Saya mendoakan semoga bapak darmansyah husein menang dalam pemilihan gubernur di daerah bangka belitung,ini nomor telepon saya,081281240111
-
silvia devi soembarto, Mimpi kali yee... Nasdem mampu saingi Golkar
Dengan abang sombong dan gelap mata seperti itu tanpa memberikan kesempatan kepada sekelompok manusia lain yang menginginkan perubahan kearah yg lebih baik diarah inin, berarti abang mempunyai jiwa yg...
-
alidin, Darmansyah Husein siap pimpin Bangka Belitung
Saya sangat mendukung kepada bapak darmansyah husein sebagai orang nomor 1 di daerah bangka belitung
-
lukebiring, RI diberi tenggat Februari 2012 sebelum di-blacklist FATF
Lagi2 indonesia di warning fatf!... tapi timbul pertanyaan, negara singapura saja belum memenuhi salah satu syarat international rejim anti pencucian uang, kalo bisa saya ingatkan lg syarat tsb yaitu ...
.jpg)
.png)