Sistem parpol korup, politisi perempuan rentan terjerumus

Jakarta - Kaum perempuan yang aktif di legislatif rentan menjadi korban dari maraknya praktik koruptif. Hal itu seiring lemahnya sistem di partai politik sehingga berpotensi menimbulkan praktik korupsi di kalangan politisi.

"Kita tidak bisa pungkiri namanya kekuasaan dekat sekali dengan tindak pidana korupsi, sehingga dia punya peluang untuk melakukan itu dalam konteks perilaku korup. Apakah memang dia menjadi korban dari satu sistem yang sudah ada, atau bisa jadi perempuan yang masih awam soal politik ini dibandingkan kaum laki-laki," kata peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Sri Eko Wardhani di Jakarta, Kamis (9/2).

Menurut Sri, 10 tahun terakhir ini, kaum perempuan terjun ke dunia politik terus semakin meningkat sehingga secara pengetahuan politik masih awam dan mereka juga familiar dengan lika-liku di dalam legislatif, ataupun organisasi parpol. Oleh sebab itu, perempuan yang berkiprah di dunia politik mudah terseret.

"Berarti ada kecenderungan dijadikan untuk memperlancar itu. Kami juga sangat menginginkan dibuka semua proses dunia politik yang berpotensi korup itu sehingga itu menjadi kisi-kisi di daerah maupun mana saja yang rawan korup, suap," ujar Sri.

Dia menambahkan, mulai maraknya kaum perempuan terlibat dalam tindak pidana korupsi akhir-akhir ini, harus dicari penyebabnya.

"Ini memerlukan kerja panjang, ketika yang dimasuki tidak steril dari itu. Kami ingin berdampingan atau memberikan masukan tentang daerah-daerah yang rawan korupsi, pelatihan kader juga kita paparkan, seperti legislasi rawan untuk mendapatkan lobi dari pihak perusahaan," papar Sri.

Namun demikian, lanjut Sri, anggota dewan bukan anggota yang otonom tapi ada partai di belakangnya. ini yang sebetulnya jadi berat. "Kami sudah memberikan saran, pesanan agar hati-hati terjerat. Tetapi, mereka berada dalam struktur partai yang mungkin sulit dilawan," tegas Sri.