JAKARTA - Hujan kritikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Yunus Yusak Napitupulu terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berlanjut.

Pendiri Forum Kota (FORKOT) semasa Reformasi 1998 itu menuding pengisian jabatan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan BUMN dilakukan melalui jalur titipan.

"Semua ini titipan. Kenapa saya bilang semua titipan? Karena tidak ada jalur yang dibuka untuk setiap orang bisa mengakses ke sana. Nggak ada lowongan kerjanya. BUMN A membutuhkan komisaris, yok ramai-ramai ngelamar ke sana. Nggak ada. Di lowongan kerja iklan media mana pun tidak ada," kata Adian dalam diskusi daring Bincang Santai Adian Napitupulu, yang diikuti Gresnews.com, Kamis (23/7/2020).

Dengan demikian, kata dia, untuk menduduki 6.000-7.200 kursi direksi maupun komisaris perusahaan BUMN tidak lewat jalur biasa tapi jalur khusus. "Jujur saja, itu dilakukan lewat jalur-jalur yang mungkin saja titipan," tambahnya.

Menurut dia, saat ini direksi dan komisaris BUMN yang asal-usulnya jelas hanya sekitar 1.000 orang. Mereka berasal dari partai politik, kementerian/lembaga negara, relawan/pendukung Jokowi, hingga kalangan TNI/Polri. "Sisanya yang enggak jelas titipan siapa. Jumlahnya bisa 5.000-6.200 orang. Nggak tahu kita titipan siapa, tapi dia ada di situ," kata Adian.

Adian lantas menduga sekitar 5.000 orang direksi dan komisaris BUMN yang latar belakangnya tak jelas itu kemungkinan titipan para mafia yang bergerak di berbagai sektor lantaran tak ada satu pun orang yang mengetahui latar belakang mereka dengan pasti sehingga bisa duduk di jabatan tersebut.

"Mungkin enggak di mana 5.000 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alkes dan sebagainya. Mungkin, tidak? Mungkin. Karena kita nggak tahu asal usulnya dari mana," cetusnya.

Adian menyayangkan anggapan sejumlah pihak bahwa kritikannya itu berdasarkan motif tertentu semacam meminta jatah posisi komisaris/direksi BUMN. Anggapan itu tak berdasar. Apalagi ia tidak pernah berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya tidak pernah bertemu dengan dia (Erick Thohir). Saya tidak pernah whatsapp-an dengan dia. (Tidak pernah) berteleponan dengan dia sejak usai pilpres (Pemilihan Presiden 2019). Saya tidak ketemu ketika usai pilpres," ujarnya.

Adian menceritakan memang ia pernah tiga kali bertemu Presiden Jokowi melalui jaringan aktivis 1998. Tidak betul kalau ia dibilang memintah jatah komisaris/direksi BUMN. Yang betul adalah Presiden Jokowi meminta nama-nama calon komisaris/direksi BUMN kepadanya dan para aktivis 1998.

"Menurut saya ini penting untuk dijelaskan hal-hal yang dirahasiakan. Kemudian hal yang benar dibuat seolah-olah salah," tuturnya.

Pada 16 Juni 2019 terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dan aktivis 1998. Aktivis 1998 meminta tiga hal: 1) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi, yang berkaitan dengan peristiwa Reformasi 1998; 2) Negara memberikan gelar pahlawan kepada mahasiswa dan para korban lainnya; 3) Negara memberikan rumah untuk keluarga para korban.

Lalu Presiden Jokowi memberikan jawaban dengan membuka kesempatan kepada aktivis 1998 untuk menjadi menteri, komisaris BUMN, dan duta besar asal memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan. 

Presiden Jokowi juga mengatakan putera daerah diangkat menjadi komisaris BUMN dengan pertimbangan menghemat anggaran pertemuan/rapat yang sangat besar.

Kemudian pada 12 Juni 2020 Adian dipanggil ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Presiden bilang, Loh belum masuk Mas Adian?` `Belum, Pak Presiden.` Kenapa? Nggak tahu saya," kata Adian.

"Memang nama-namanya sudah diberikan? Loh, sudah dong, Pak Presiden. Sudah lama, sekian lama. Oh, ya ya. Kemensetneg sudah? Sudah, Pak Presiden. Nanti sore saya tanya ke Erick Thohir," tambah Adian mengutarakan isi pertemuan.

Namun ketika diberitakan seolah-olah dirinya dan aktivis 1998 yang meminta jabatan komisaris BUMN, menurutnya, hal itu terbalik. Apalagi Erick Thohir pernah bilang menolak nama-nama komisaris yang diberikan.

"Yang diberikan siapa yang ditolak? Saya tidak memberikan ke dia (Erick Thohir). Saya memberikan ke presiden. Kenapa? Karena diminta (presiden)," tuturnya.

Gresnews.com belum dapat menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Pesan Whatsapp yang dikirim belum dibalas hingga berita ini ditayangkan.

Namun sebelumnya Arya membantah tudingan Adian, termasuk membantah kabar adanya relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden yang akhirnya diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan pelat merah.

Dia pun menantang orang yang menyatakan hal tersebut untuk membuktikannya.

“Tuduhan mengenai ada orang yang deklarasi itu perlu dibuktikan. Enggak ada itu, memang kita tahu ada upaya pembusukan terhadap menteri kita (Erick Thohir)," ujar Arya pada acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (24/6/2020) malam.

Menurut Arya, tak logis rasanya Erick Thohir yang baru hitungan bulan menduduki posisi Menteri BUMN mendeklarasikan diri untuk menjadi calon presiden 2024.

"Makanya saya bilang kami cari orang itu siapa, saya sampai marah-marah, siapa orang itu. Sangat konyol Pak Erick mau deklarasi jadi presiden, itu konyol," kata Arya. (G-2)

BACA JUGA:
Tags