JAKARTA - Salah satu program yang ditawarkan Presiden Joko Widodo saat berkampanye adalah program kartu prakerja. Namun hingga kini belum jelas benar seperti apa program itu, padahal ditargetkan pada April mendatang program tersebut akan bergulir.

Deputi IV (Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin menjelaskan kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Caranya ialah melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua orang dengan syarat berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah.

Saat ini, kata Rudy, pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komite Cipta Kerja. Setelah Perpres itu turun akan dibentuk Project Management Office (PMO) oleh pemerintah. "Nah, dari PMO itulah kami akan membuat standar dan kriteria untuk menerapkan kartu prakerja," kata Rudy kepada Gresnews.com usai diskusi di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (18/2).

Namun, lanjut Rudy, masih ada beberapa hal yang sedang diselesaikan, di antaranya aturan yang menjadi landasan. Kemudian mengenai singkatnya waktu, yakni pada April ini, sehingga harus cepat diselesaikan agar program ini bisa segera diterapkan. Kendala lainnya adalah berkaitan dengan pemilihan lembaga yang siap mendukung program kartu prakerja.

Harapannya, kata dia, dalam satu atau dua bulan mendatang semua sudah siap. Paling tidak dalam bentuk model yang bisa dikembangkan secara bertahap di tempat lainnya. Rencananya dilakukan pada satu sampai tiga provinsi lebih dulu sebagai pilot project. "Nanti lembaga pelatihannya, jenis pelatihannya, ini akan selalu ter-update," ujarnya.

Program kartu prakerja menyasar 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur atau sekitar 5,2% dari jumlah penduduk. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mengungkapkan dari 7 juta tersebut sebanyak 3,7 juta (52%) berusia 18-24 tahun. Laki-laki sebanyak 61% dan 64% tinggal di perkotaan, ada 78% pendidikan SMA ke atas dan 90% tidak pernah ikut pelatihan bersertifikat. Ada 66% tidak pernah bekerja sebelumya dan 3% menganggur karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angkatan kerja baru bertambah 2,8 juta orang per tahun.

Menurut Rudy, hal itu merupakan tantangan berat ke depan. "Kami menargetkan program ini adalah mereka yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun yang tidak sedang kuliah atau sedang sekolah saat ini. Supaya mereka bisa masuk ke dalam dunia usaha, atau bidang industri, "ujarnya.

Penerima kartu prakerja tidak menerima uang sedikit pun. Mereka hanya menerima nominal yang digunakan untuk membayar pelatihan kerja. Jadi kendati nanti ada nominal yang tercatat, nominal itu akan berkurang seiring dengan dipakainya untuk mengikuti pelatihan.

Jumlah dana per orang belum ditentukan seberapa besarnya masih dalam perhitungan. Namun bila dihitung rata-rata dari alokasi anggaran 2020 sebesar Rp10 triliun dengan jumlah penerima sebanyak dua juta orang maka setiap orang memiliki nominal sekitar Rp5 juta.

Pengamat ekonomi Chatib Basri menyebutkan program kartu prakerja sebetulnya bisa meningkatkan perekonomian, karena ada sejumlah uang yang diberikan ke masyarakat, bentuknya bisa berupa uang tunai, padat kerja atau juga berupa pelatihan. "Itu yang dilakukan Singapura saat menghadapi krisis ekonomi global," ujarnya kepada Gresnews.com.

(G-2)

BACA JUGA:
Tags