JAKARTA - Kontrak sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) Generasi I akan segera habis masa berlakunya. Sebagian besar perusahaan PKP2B tersebut merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa.

Para investor pemegang saham tentu berharap cemas menilik belum adanya kepastian perpanjangan kontrak dari pemerintah. "Ya, itu dapat memberikan pengaruh secara umum pelaku usaha pertambangan, khususnya pemegang izin PKP2B," kata Founder LBP Institute Lucky Bayu Purnomo kepada Gresnews.com, Jumat (22/11).

Menurutnya, hal itu bisa terjadi lantaran dapat memberikan potensi penurunan produksi dan perolehan pendapatan dari perusahaan tambang batu bara. Tentunya bagi para investor harus berhati-hati dalam memegang saham tambang ini.

Namun ia menjelaskan sebaiknya investor melongok perusahaan tambang yang telah melakukan diversifikasi usaha pada bidang usaha sejenis sebagai antisipasi bila izin tambang tak diperpanjang. "Agar bila terkoreksi, akan tetapi tidak dalam," ujarnya.

Beberapa perusahaan yang telah melakukan diversifikasi adalah Adaro Enery Tbk (ADRO). Demikian pula yang dilakukan Indika Energy (INDY). Mereka melakukan diversifikasi usaha yang masih satu roh dalam core bidangnya.

Dalam periode 2019-2025 mendatang, terdapat delapan perusahaan PKP2B generasi pertama yang akan berakhir masa kontraknya. Delapan perusahaan itu adalah PT Tanito Harum yang kontraknya habis pada 14 Januari 2019 dan kini belum jelas nasibnya diperpanjang atau diputus kontraknya.

Lalu ada PT Arutmin Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia yang perjanjiannya akan berlaku hingga 13 September 2021, dan PT Kaltim Prima Coal yang masa berlaku PKP2B-nya akan habis pada 31 Desember 2021.

Selain itu, dalam daftar tersebut juga terdapat PT Multi Harapan Utama yang pada 1 April 2022 kontraknya akan berakhir. Kemudian PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yang masa kontraknya akan habis pada 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya hanya sampai 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang masa kontraknya akan habis pada 26 April 2025.

Mengutip profil perusahaan di laman Bursa Efek Indonesia, misalnya, PT Adaro Energy Tbk. (ADRO), untuk posisi Presiden Direktur dijabat oleh Garibaldi Thohir (Boy Thohir), yang merupakan kakak dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Sementara itu posisi Presiden Komisaris diduduki oleh Edwin Soeryadjaya. 

Emiten dari Grup Bakrie juga menanti keputusan perpanjangan atau penghentian kontrak batu bara, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia yang merupakan entitas ventura bersama di PT Bumi Resources Tbk. (BUMI). Sebagai catatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar semasa Aburizal Bakrie (Ical) menjadi Ketua Umum Partai Golkar, namun ia mundur pada 2014. Luhut juga diketahui berbisnis batu bara melalui PT Toba Sejahtra. 

PT Toba Bara Sejahtera Tbk. (TOBA) mayoritas sahamnya saat ini dikuasai oleh Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. Mengutip laman resmi perusahaan, sejak awal tahun 2017, Highland Strategic Holdings Pte Ltd, suatu perusahaan investasi yang berbasis di Singapura, melakukan pengambilalihan saham mayoritas PT Toba Bara Sejahtra Tbk (“Toba Bara”) sebesar 61,7% dari PT Toba Sejahtra, dimana kepemilikan Luhut Binsar Pandjaitan di TBS melalui TS menjadi 9,99%. (G-2)

BACA JUGA:
Tags