JAKARTA - Aksi mahasiswa belum juga mereda. Beredar sejumlah selebaran dalam aplikasi pesan WhatsApp tentang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiwa di gedung DPR/MPR, Jakarta, hari ini. Mereka dikabarkan berniat untuk menduduki gedung parlemen.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Aan Eko Widianto mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan mengatasi masalah ini. "Bila tidak segera turun tangan maka berpotensi semakin membesar," kata Aan kepada Gresnews.com, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan bentuk turun tangannya presiden adalah dengan menginstruksikan ke aparat untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menghadapi demo mahasiswa. Lalu melakukan dialog dengan para mahasiswa.

Langkah lainnya adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) berisi pencabutan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memberlakukan kembali UU KPK yang lama. Selanjutnya presiden menyatakan tidak akan menyetujui RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan pada periode DPR saat ini. Sebagai catatan, hari ini masa bakti anggota DPR periode 2014-2019 berakhir. "Juga penting untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan rehabilitasi serta santunan pada korban dalam aksi demo mahasiswa," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi batal bertemu dengan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9). Jokowi kemudian bersua dengan para relawan saat Pilpres 2019 lalu dari berbagai organisasi yang memberikan dukungan dalam setiap keputusan yang diambil Jokowi terhadap sejumlah persoalan. Sejumlah persoalan yang dibicarakan antara lain soal penanganan Papua, masalah UU KPK, RKUHP, hingga demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.

Sementara itu Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Jokowi jika pertemuan dilakukan terbuka alias bisa disaksikan langsung masyarakat luas. "Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dlaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9). (G-2)

BACA JUGA:
Tags