JAKARTA - Pemerintah sepatutnya mewaspadai dan melakukan introspeksi atas munculnya gerakan mahasiswa pada Senin (23/9) dan Selasa (24/9) yang berujung ricuh. Penanganan yang baik, tepat dan terukur sebaiknya dijalankan untuk meredam aksi ini agar tak meluas.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Kamarudin mengatakan gerakan mahasiswa ini akan menjadi bola salju. "Bahkan bisa menarik elemen masyarakat lain untuk bergabung," kata staf pengajar pada jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP-UI) itu kepada Gresnews.com, Selasa (25/9).

Kamarudin menjelaskan isu mendasar yang diusung adalah ketidakmampuan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Dampak dari ketidakmampuan mengelola negera ini adalah negeri ini menghadapi bertumpuk-tumpuk masalah. Ada kebakaran hutan yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya, di bagian timur muncul aksi separatisme Papua yang terus bergolak. Belum lagi revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memicu isu pelemahan atau penguatan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Hingga hari ini, aksi demonstrasi masih terjadi di Gedung DPR Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Massa berseragam putih abu-abu dan Pramuka yang beraksi di belakang gedung DPR melempari barikade polisi dan melempari batu ke arah dalam kompleks gedung DPR.

Ratusan mahasiswa dari HMI Serang juga melakukan aksi di depan Gedung DPRD Banten, Jl Syekh Nawawi Al Bantani. Mereka mengecam aksi kekerasan pada mahasiswa saat aksi penolakan RUU KUHP di Jakarta dan beberapa daerah pada Selasa (24/9).

Mahasiswa juga menggeruduk kantor DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ada massa yang membakar kursi di lantai 2 Gedung DPRD Bone saat mahasiswa menggelar audiensi dengan anggota dewan pada Rabu (25/9). (G-2)

BACA JUGA:
Tags