Tugas dan Wewenang Bawaslu

Jum'at, 06 Januari 2017, 12:00:00 WIB - Tips

Gedung Bawaslu (bawaslu.go.id)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang. Dalam pelaksanaan pilkada itu peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan pengawas penyelenggara pemilihan umum sangatlah penting. Lantas, apa tugas dan wewenang Bawaslu. Tips Hukum kali akan mengulas tugas, peran dan wewenang lembaga tersebut.

Anggota Bawaslu terdiri dari 5 (lima) orang, yang dipilih berdasarkan pemilihan yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Bawaslu yang dibentuk oleh KPU, dengan tugas membantu KPU untuk menetapkan calon anggota Bawaslu yang akan diajukan Ke DPR untuk di uji kepatutan dan kelayakannya.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu.



2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

5. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

6. Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bawaslu memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Komentar