Mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat

Jum'at, 12 Mei 2017, 08:30:00 WIB - Tips

Markas Ormas HTI (ANTARA)

Pembubaran terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia oleh Pemerintah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu alasan Pemerintah membubarkan Ormas tersebut adalah karena terindikasi telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lantas bagaimana mekanisme pembubaran Ormas?

Ormas diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. setiap ormas harus tunduk pada aturan tersebut, bagi ormas yang diduga melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pembubaran. Pembubaran tersebut dengan mekanisme mengajukan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri dimana domisili Ormas yang ingin dibubarkan. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU tentang Ormas yang menyatakan bahwa:

Ayat (1):
Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia..

Ayat (2):
Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.

Ayat (3):
Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Komentar