Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah
JAKARTA - Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia menggelar serangkaian sosialisasi atas rencana perubahan nominal harga rupiah atau redenominasi. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat redominasi bukanlah pemangkasan nilai mata uang (sanering).
"Redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah disertai dengan penyederhanaan nominal yang sama atas harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Ini berbeda dengan sanering dimana pemotongan nominal rupiah tidak disertai penyesuaian harga barang, sehingga daya beli masyarakat turun," jelas Menkeu Agus Martowardojo pada acara ´Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi´ di Jakarta seperti dikutip setkab.go.id, Rabu (23/1).
Ia mengingatkan, pelaksanaan redenominasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar masyarakat benar-benar paham perbedaan antara redenominasi dan sanering. Kehati-hatian ini juga mengingat ada beberapa negara yang mengalami kegagalan redenominasi seperti Rusia, Brasil, Argentina dan Zimbabwe.
Redenominasi berbeda dengan sanering. Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal rupiah, sedangkan sanering adalah pemotongan nilai uang.
Agus mengambil contoh langkah redenominasi rupiah, uang nominal yang tadinya Rp 50 ribu setelah redenominasi menjadi Rp 50, tanpa menurunkan daya beli masyarakat. Pecahan mata uang tersebut dapat mencerminkan kesetaraan kredibilitas dengan negara maju lain. Sehingga nilai rupiah semakin berharga dan dapat disejajarkan dengan nilai mata uang.
Menkeu menjelaskan, selama ini rupiah memiliki jumlah digit terlalu banyak dan menyebabkan ketidakefisienan dalam proses input data, pengelolaan data base, pelaporan serta penyimpanan data. "Penggunaan digit seperti itu menimbulkan pemborosan dalam penyajian laporan dan akuntansi, kerumitan perhitungan dalam transaksi ekonomi sehungga bisa menyebabkan kekeliruan," jelasnya
Sesuai dengan amanah Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemerintah dengan Bank Indonesia telah menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang khusus terkait Redenominasi. "Draft sudah diajukan ke DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional 2013. Selanjutnya substansi itu akan dibahas kembali pada sidang paripurna supaya jadi UU," papar Agus.
