Mengenal Asas Kepastian Hukum

Minggu, 22 Oktober 2017, 12:00:00 WIB - Tips

Warga eks Provinsi Timtim meminta kepastian hukum dari pemerintah Indonesia berkenaan dengan 403 orang yang namanya masuk dalam daftar "serious crime" terkait pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat Timtim pada tahun 1999. (ANTARA)

Setiap Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menjunjung tinggai asas kepastian hukum, apa itu asas kepastian hukum, dalam edisi ini Tips akan mengulasnya .

Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Istilah Asas kepastian hukum dapat juga  kita temukan di dalam Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kedua undang-undang tersebut menjadikan dasar penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik yang berasaskan kepastian hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Komentar