Mengajukan Paten Berdasarkan Permohonan Prioritas

Selasa, 27 Juni 2017, 07:00:00 WIB - Tips

Ilustrasi hak paten (dok. istimewa)

Pada umum pengajuan Hak Paten harus didasarkan dengan Permohonan. Hal tersebut sebagaimana Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan Paten diberikan berdasarkan Permohonan. Namun, Permohonan digolongkan lagi dengan beberapa jenis, pertama Permohonan Biasa, Permohonan Priotas dan permohonan traktat kerja sama paten. Nah, dalam edisi ini Tips Hukum akan membahas permohonan Prioritas.

Sebelum membahas ke substansi, Tips akan menjelaskan apa itu Paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Setiap orang yang memiliki sebagaimana tersebut diatas dapat mengajukan Paten, Nah, dalam mengajukan Paten, para Inventor harus membuat dan mengajukan Permohonan. Permohonan tersebut ada yang berbentuk permohonan Hak Priotitas.

Maksud Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional.

Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam Permohonan Hak Prioritas memiliki dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jangka waktu berlakunya dokumen prioritas adalah paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Komentar