Jakarta - Anggota Komisi XI Nusron Wahid mengungkapkan bahwa� keras kepalanya pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan terkait rencana pembelian saham tujuh persen divestasi milik Newmont dituding sebagai perlindungan saham Newmont Internasional (Newmont Mining Corporation) yang saat ini memiliki 49% saham.

"Sengketa ini, dimana Newmont Internasional tidak mau kehilangan hak pengendalian perusahaan, sehingga dia khawatir apabila saham tujuh persen ini masuk atau dikuasai oleh nasional,"ungkap Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (24/4).

Pasalnya, sambung Nusron, saat ini ada tiga pemegang saham PT NNT dimana NI 49%, Pukuafu perusahaan milik nasional 20% persen dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) 24%, dari 24% tersebut pemerintah daerah (Pemda) memiliki 6% saham.

"Apabila saham tujuh persen tersebut masuk ke daerah dari 24 persen ditambah tujuh persen sehingga memiliki total 31 persen, ditambah dengan 20 persen saham milik Fukuafu sehingga total saham NNT yang dimiliki oleh nasional nantinya sebesar 51 persen," papar dia sehingga itu lebih tinggi dari milik NI.

Untuk menghalangi kepemilikan saham NNT oleh nasional, tuding Nusron, NI bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Menteri Keuangan, sehingga apabila Menkeu dapat menguasainya� secara otomatis saham NI tetap paling besar disana. Sehingga tidak ada kesempatan nasional untuk menetapkan direksi dalam PT NNT tersebut.

"Seharusnya apabila pemerintah melalui PIP ingin membangun kepentingan nasional, lebih baik pemerintah berafiliasi dengan DMB, karena dengan saham tujuh persen pun pemerintah tidak akan dapat mendapatkan board of director maupun rapat pembagian dividen," ungkap Nusron.

BACA JUGA:
Tags