Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Dolfie OFP mengatakan, pembatasan BBM yang akan diumumkan besok, Selasa (24/4) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dihindari bila bantuan langsung sementara (BLSM) tidak dilakukan.

"Bagi PDIP sebenarnya pemerintah bisa saja tak melaksanakan pembatasan BBM bila mau merelokasi dana Rp30,5 triliun yang disiapkan untuk program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Jadi bisa saja diambil Rp10,5 triliun dari uang BLSM Rp30,5 triliun itu untuk menutupi konsumsi kenaikan pemakaian BBM yang diasumsikan naik tiga juta kiloliter. Jadi dana BLSM itu bisa menutupinya," kata Dolfie dalam keterangan persnya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/4).

Menurut Dolfie, BLSM hanya akan dilaksanakan apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan. Ia menilai pemerintah bersikap sangat aneh karena memaksa masyarakat golongan tertentu untuk menggunakan Pertamax, tanpa pilihan alternatif.

"Padahal, pemerintah dapat melaksanakan solusi alternatif lainnya, yakni mengonversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang harganya lebih murah," ujarnya.

Di APBN, katanya, sebenarnya telah disediakan dana sekitar Rp2 triliun untuk program konversi BBM ke BBG itu. Apabila harga pembangunan satu stasiun pengisian gas tiap SPBU adalah Rp2 miliar, lanjutnya, maka dana Rp2 triliun itu sudah bisa membangun stasiun gas di 100 SPBU milik Pertamina.

"Dan kalau pemerintah mau mengambil dana Rp10,3 triliun dari BLSM untuk membangun lebih banyak lagi stasiun pengisian gas di SPBU Pertamina," kata Dolfie.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto menjelaskan bahwa rencana pemerintah membatasi BBM dilatarbelakangi asumsi bahwa penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat menjadi 43 juta kiloliter. Angka itu meningkat sebesar tiga juta kiloliter dari asumsi di APBN Perubahan 2012 yang mencantumkan asumsi 40 juta kiloliter BBM bersubsidi.

Perbedaan tiga juta kiloliter itu, kata Daryatmo, berarti menambah angka subsidi sebesar Rp10,5 triliun. Di sisi lain, opsi konversi BBM ke gas itu jauh lebih strategis karena akan mengeluarkan Indonesia dari masalah ketergantungan pada BBM dan problem membengkaknya subsidi akibat menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar.

"Dengan program pembatasan BBM bersubsidi, ada tendensi memaksa kelompok tertentu memakai Pertamax. Padahal, kalau konversi ke gas dilaksanakan, sebenarnya pemerintah bisa memberi masyarakat pilihan akan bahan bakar yang digunakan," katanya.

BACA JUGA: