Mengenal Istilah RUPS dalam BUMN

Minggu, 12 Maret 2017, 07:00:32 WIB - Tips

Gedung BUMN (Edy Susanto/Gresnews.com)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN terdiri dari Persero dan Perusahaan Umum (Perum). Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Di dalam BUMN terdapat istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.



Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Pihak yang menerima kuasa, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan jumlah modal.

2. Perubahan anggaran dasar.

3. Rencana penggunaan laba.

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero.

5. Investasi dan pembiayaan jangka panjang.

6. Kerja sama Persero.

7. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.

8. Pengalihan aktiva.

Komentar