Jakarta - Organsiasi Kerja Sama Islam (OKI) diminta meningkatkan peranannya dalam menangani berbagai masalah dunia. Salah satunya adalah penyelesaian masalah konflik di Suriah.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan hal ini, usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menerima Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Komisi HAM OKI di Kantor Presiden Senin (20/2) siang. "Intinya bagaimana negara-negara OKI lebih meningkatkan peranan dalam masalah-masalah ini," kata Menlu Marty.

Pemerintah, melalui Menlu Marty, beberapa waktu lalu mengirimkan surat kepada Menlu Kazakhstan Yerzhan Kazykhanov sebagai Ketua OKI pada tingkat Menlu sekarang, agar OKI mengadakan persidangan khusus mengenai masalah Suriah. Indonesia melihat kondisi Suriah tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah sebaliknya.

"Tentu OKI memiliki potensi untuk lebih menyuarakan pandangannya dan menjadi bagian dari solusi. Bagaimana OKI bisa lebih memainkan peranannya dalam menghadapi masalah-masalah di kawasan saat ini," beber Marty.

Terkait dipilihnya Jakarta sebagai tempat pertemuan pertama Komisi Independen Permanen HAM OKI di Jakarta, 20-24 Feberuari, Menlu menilai hal ini merupakan cermian pentingnya Indonesia dalam ruang OKI. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di antara anggota OKI.

Indonesia juga pernah memprakarsai terbentuknya komisi serupa di ASEAN, yakni Komisi HAM ASEAN. Hal ini dimaksudkan agar HAM dan demokratisasi menjadi bagian utama dari kerjasama OKI.

"Kalau kita lihat sekarang perkembangan di Timur Tengah dan Afrika Utara seperti  Tunisia, Mesir, Libya dan Suriah, ini semua merupakan wujud adanya defisit demokrasi, kurangnya pembangunan dari negara-negara itu. Jadi suka atau tidak suka, lambat laun kita harus mengembangkan institusi dan kapasitas demokrasi," ucap Menlu, seperti dikutip presidensby.info.

BACA JUGA: