Dana privatisasi BUMN bukan untuk kas negara
Jakarta - Dana yang didapatkan dari hasil privatisasi enam BUMN akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan BUMN yang bersangkutan.
"Sama sekali tidak untuk kas negara. Tapi untuk kesehatan perusahaan itu sendiri," kata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (1/2).
Hatta menambahkan, dari sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diajukan untuk di privatisasi hanya enam BUMN yang disetujui pemerintah. Dari keenam BUMN yang di privatisasi ini akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penerbitan saham perdana (IPO), penerbitan saham terbatas (right issue) dan strategic sales.
Dari enam BUMN yang akan di privatisasi, tambah Hatta, yang akan melakukan IPO adalah PT Semen Baturaja dengan jumlah maksimum saham yang dilepas ke pasar sebesar 35%. Dananya akan digunakan untuk pengembangan perusahaan.
Lebih lanjut, ia mengatakan yang akan diprivatisasi melalui strategic sales yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas (Persero). Untuk PT Inti Persero, Hatta berharap akan dilepas kepada BUMN strategis.
"Ini dilakukan dalam rangka mengembangkan industri telekomunikasi nasional,”
Proses swap share
PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Kimia Farma Tbk, sambungnya, pemerintah juga sudah menyepakati right issue. Namun untuk Kimia Farma memiliki catatan, Kimia Farma harus melakukan proses swap share dengan Biofarma, sehingga perusahaan ini bisa mengatur lini bisnisnya masing-masing dan menjadi kuat.
Sementara itu, dua BUMN yang ditunda rencana IPO-nya oleh pemerintah adalah PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan PT Pegadaian (Persero). Menurutnya, rencana IPO PTPN VII ditunda hingga proses pembuatan holding BUMN perkebunan selesai.
Sedangkan IPO PT Pegadaian ditunda dengan alasan PT Pegadaian memiliki fungsi untuk membantu masyarakat kecil, sehingga orientasinya tidak sekadar profit semata.
"Pegadaian itu perusahaan yang sehat. Akan tetapi kami punya pertimbangan lain mengingat fungsi pegadaian, dan ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi kami tunda sambil mencari solusi yang terbaik," ungkap Hatta seperti dilansir ekon.go.id.
- Ratusan Triliun untuk PMN Tanda Kegagalan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN?
- Kebijakan Erick Thohir Beri PMN Perbankan Dianggap Tak Memiliki Sense of Crisis
- Adian Napitupulu: Komisaris dan Direksi BUMN Mungkin Titipan Mafia
- Kabar 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan di 167 Anak Perusahaan, Ke Mana Arahnya?
- Mengikuti Perdebatan Pengangkatan Milenial sebagai Pengurus BUMN...
- Persiapkan Milenial Jadi Pimpinan BUMN
- Usulan Pengusaha: Anak dan Cucu BUMN Dilelang untuk Swasta