Aturan Kewajiban Stabilisasi Harga Pangan Pokok

Selasa, 10 Januari 2017, 06:00:00 WIB - Tips

Buruh pemetik cabai (ANTARA)

Pembaca Tips Hukum gresnews.com yang terhormat, awal tahun 2017 disambut dengan tingginya harga cabai di pasar tradisional. Kenaikan tersebut mencapai 100 persen, yang biasanya Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, naik menjadi Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram.

Cabai merupakan salah bahan pangan pokok. Maka dari itu Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harganya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Tips Hukum akan mengulas aturan kewajiban Pemerintah Mengelola harga pangan pokok.

Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Untuk menjaga pangan pokok tersebut pemerintah melakukan perencanaan pangan dan merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan pangan.

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan tersebut pemerintah berkewajiban yaitu:

1. Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.



2. Mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan

3. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan.

4. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan.

5. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif dan membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Adapun aturan Pemerintah berkewajiban menjaga stabilisasi harga pangan pokok adalah berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut dinyatakan: 'Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat'.

Komentar