Dalam menjalankan usaha tentunya pelaku usaha memiliki badan hukum atau perusahaan. Perusahaan dapat dijual dengan cara diakuisisi oleh orang atau perusahaan lainnya. Apa itu akuisisi dan bagaimana tata caranya?

Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) memberikan pengertian akuisisi/pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.  

Akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh perusahaan melalui direksi perusahaan atau langsung dari pemegang saham.

Pengambilalihan, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, adalah: 

Ayat (1): Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih;

Ayat (2): Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan;

Ayat (3): Usulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) masing-masing wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
c. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;
d. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
e. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;
f. Jumlah saham yang akan diambil alih;
g. Kesiapan pendanaan, neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
h. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan, cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
i. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan. (NHT)

BACA JUGA: