Pemadaman massal jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah Jabodetabek, Banten, dan sekitarnya, berdampak gugatan hukum. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) telah mendafarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 454/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. Namun apakah selain KKI dapat juga mengajukan gugatan konsumen listrik?

Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut aturan ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri atau melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum.

Nah, berhubungan dengan gugatan konsumen listrik, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan pengertian konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi dapat dipastikan setiap kita yang membeli listrik, dapat mengajukan gugatan. (NHT)

BACA JUGA: